Warga 3 Kecamatan di Puncak Desak Sistem One Way Dihapus
Jum'at, 28 April 2017 - 10:20 WIB
Warga 3 Kecamatan di Puncak Desak Sistem One Way Dihapus
A
A
A
BOGOR - Kecelakaan maut yang terjadi Puncak, Bogor, Jawa Barat, beberapa waktu lalu membuat sejumlah elemen masyarakat di tiga kecamatan Ciawi, Megamendung dan Cisarua bereaksi keras. Warga meminta agar kebijakan sistem one way saat Puncak macet dihentikan.
Informasi diperoleh menyebutkan, berdasarkan laporan dari Polres Bogor diperkirakan 2.000 orang yang tergabung dalam elemen Gerakan Masyarakat Puncak Bogor akan menggelar aksi unjuk rasa selama sepekan lebih mulai dari Kamis, 27 April 2017 kemarin hingga Jumat, 5/ Mei mendatang di berbagai lokasi di jalur Puncak dan kompleks Pemkab Bogor.
Aksi damai tersebut di antaranya berupa doa dan zikir di tempat kejadian perkara (TKP) bus maut PO HS Transport di Tanjakan Selarong, Kampung Cibogo, Desa Cipayung, Bogor yang dilakukan pada Kamis 27 April 2017 malam tadi. ” Untuk aksi hari Sabtu dari Solidaritas Masyarakat Puncak, kami belum menerima surat pemberitahuan. Kami baru menerima pemberitahuan dari Gerakan Masyarakat Puncak Bogor, pada Jumat hari ini,” ujar Kasubbag Humas AKP Ita Puspitalena, Kamis malam tadi.
Ujang Khamun salah satu tokoh masyarakat Puncak selaligus Sekretaris kegiatan doa dan zikir mengaku sudah mengajukan pemberitahuan ke Polres Bogor terkait aksi damai.”Doa dan zikir bersama ini sebagai salah satu bentuk keprihatinan dan duka yang mendalam atas kecelakaan Sabtu, 22 April 2017 lalu. Kegiatan ini juga merupakan hasil kesepakatan para ulama di Puncak,” kata Ujang.
Kordinator Gerakan Masyarakat Puncak Bogor Iman Sukarya menambahkan, pada Jumat hari ini pihaknya akan menggelar unjuk rasa dengan jumlah peserta 50 orang. "Kami sudah lama memprotes kebijakan one way atau sistem satu arah di jalur Puncak saat akhir pekan dan libur panjang itu dikaji ulang. Karena sistem one way itu lebih banyak negatifnya ketimbang positifnya bagi kami sebagai warga Puncak," ungkapnya.
Pihaknya menyesalkan aksi protes yang dilakukan sejak tahun lalu terkait penghapusan sistem one way di jalur Puncak tak digubris sama sekali. "Selain memasang spanduk penolakan one way di beberapa titik sepanjang jalur Puncak, kita juga sudah beberapa kali audiensi dengan Polres dan Pemkab Bogor tak digubris. Bahkan kita sempat mengumpulkan sejuta KTP dan tanda tangan untuk dukungan hapus one way Puncak, Bogor," ungkapnya.
Sementara itu, tokoh pemuda Cisarua Sunyoto mendesak pemangku kebijakan segera menghapus sistem lalu lintas buka tutup di jalur Puncak Bogor, sebab sudah 30 tahun diterapkan tak kunjung mengurai kemacetan. "Hapus one way sekarang juga dan perlunya dilakukan perbaikan dan pelebaran jalan utama dan alternatif utara dan selatan. Disamping itu, perlu dilarang bagi kendaraan besar yang melintas jalan alternatif, kecuali kendaraan pribadi," desaknya.
Sementara itu, pemerhati lalu lintas jalur Puncak Djamal Abdul Natsir mengatakan, dalam pelaksanaan one way yang dilakukan Polres Bogor selama puluhan tahun ini wajar diprotes karena kurang efektif dalam mengurai kemacetan.
"Jalan di buka tutup untuk kepentingan para wisatawan akan tetapi berdampak merugikan warga permukiman setempat, sehingga wajar mereka memprotes dan menolak sistem one way," katanya.
Informasi diperoleh menyebutkan, berdasarkan laporan dari Polres Bogor diperkirakan 2.000 orang yang tergabung dalam elemen Gerakan Masyarakat Puncak Bogor akan menggelar aksi unjuk rasa selama sepekan lebih mulai dari Kamis, 27 April 2017 kemarin hingga Jumat, 5/ Mei mendatang di berbagai lokasi di jalur Puncak dan kompleks Pemkab Bogor.
Aksi damai tersebut di antaranya berupa doa dan zikir di tempat kejadian perkara (TKP) bus maut PO HS Transport di Tanjakan Selarong, Kampung Cibogo, Desa Cipayung, Bogor yang dilakukan pada Kamis 27 April 2017 malam tadi. ” Untuk aksi hari Sabtu dari Solidaritas Masyarakat Puncak, kami belum menerima surat pemberitahuan. Kami baru menerima pemberitahuan dari Gerakan Masyarakat Puncak Bogor, pada Jumat hari ini,” ujar Kasubbag Humas AKP Ita Puspitalena, Kamis malam tadi.
Ujang Khamun salah satu tokoh masyarakat Puncak selaligus Sekretaris kegiatan doa dan zikir mengaku sudah mengajukan pemberitahuan ke Polres Bogor terkait aksi damai.”Doa dan zikir bersama ini sebagai salah satu bentuk keprihatinan dan duka yang mendalam atas kecelakaan Sabtu, 22 April 2017 lalu. Kegiatan ini juga merupakan hasil kesepakatan para ulama di Puncak,” kata Ujang.
Kordinator Gerakan Masyarakat Puncak Bogor Iman Sukarya menambahkan, pada Jumat hari ini pihaknya akan menggelar unjuk rasa dengan jumlah peserta 50 orang. "Kami sudah lama memprotes kebijakan one way atau sistem satu arah di jalur Puncak saat akhir pekan dan libur panjang itu dikaji ulang. Karena sistem one way itu lebih banyak negatifnya ketimbang positifnya bagi kami sebagai warga Puncak," ungkapnya.
Pihaknya menyesalkan aksi protes yang dilakukan sejak tahun lalu terkait penghapusan sistem one way di jalur Puncak tak digubris sama sekali. "Selain memasang spanduk penolakan one way di beberapa titik sepanjang jalur Puncak, kita juga sudah beberapa kali audiensi dengan Polres dan Pemkab Bogor tak digubris. Bahkan kita sempat mengumpulkan sejuta KTP dan tanda tangan untuk dukungan hapus one way Puncak, Bogor," ungkapnya.
Sementara itu, tokoh pemuda Cisarua Sunyoto mendesak pemangku kebijakan segera menghapus sistem lalu lintas buka tutup di jalur Puncak Bogor, sebab sudah 30 tahun diterapkan tak kunjung mengurai kemacetan. "Hapus one way sekarang juga dan perlunya dilakukan perbaikan dan pelebaran jalan utama dan alternatif utara dan selatan. Disamping itu, perlu dilarang bagi kendaraan besar yang melintas jalan alternatif, kecuali kendaraan pribadi," desaknya.
Sementara itu, pemerhati lalu lintas jalur Puncak Djamal Abdul Natsir mengatakan, dalam pelaksanaan one way yang dilakukan Polres Bogor selama puluhan tahun ini wajar diprotes karena kurang efektif dalam mengurai kemacetan.
"Jalan di buka tutup untuk kepentingan para wisatawan akan tetapi berdampak merugikan warga permukiman setempat, sehingga wajar mereka memprotes dan menolak sistem one way," katanya.
(whb)
