Sudah 2 Bulan, Ratusan Karyawan Transpakuan Bogor Belum Digaji
Jum'at, 17 Maret 2017 - 00:34 WIB
Sudah 2 Bulan, Ratusan Karyawan Transpakuan Bogor Belum Digaji
A
A
A
BOGOR - Ratusan karyawan Perusahaan Daerah Jasa Transportasi (PDJT) selaku pengelola bus Transpakuan Kota Bogor sejak dua bulan terakhir belum menerima gaji. Di sisi lain, Pemkot Bogor tengah bersemangat dalam menata transportasi melalui program konversi 3:1 (tiga angkot diganti satu unit bus Transpakuan).
Dalam beberapa kesempatan, Wali Kota Bogor Bima Arya Sugiarto mengatakan, selain rerouting (penataan ulang rute trayek) angkot bakal ditindaklanjuti dengan program penghapusan angkot digantikan armada bus Transpakuan atau biasa disebut konversi 3:1. Guna menunjang program yang sudah berjalan 10 tahun dalam mengatasi kemacetan di Kota Bogor itu, Pemkot Bogor bakal mempercepat perubahan status PDJT menjadi PT.
“Kami menjamin permasalahan gaji karyawan Transpakuan yang merupakan hak dan kewajiban karyawan bisa diselesaikan secepatnya. Terkait status para karyawan, saya serahkan sepenuhnya kepada direksi (PDJT),” ungkap Bima usai menerima jajaran direksi BUMD Transportasi yang kondisinya sedang pailit setelah lebih dari 10 tahun berdiri, namun tidak pernah memberikan kontribusi Pendapatan Asli Daerah (PAD) itu, Kamis, 16 Maret 2017 kemarin.
Direktur Utama PDJT Transpakuan Kota Bogor Krisna Kuncahyo mengungkapkan, pihaknya menemui Wali Kota Bogor dalam rangka mencari solusi untuk membayar hak 146 karyawan yang sudah lebih dari dua bulan tak terima gaji.“Nah solusi itu jangkanya tidak ada yang sehari dua hari. Artinya dengan berbagai cara kami akan terus berupaya semaksimal mungkin terutama untuk membayar gaji karyawan. Semisal dengan melakukan pinjaman ke Bank Pasar seperti yang disampaikan Wali Kota Bogor,” katanya.
Selain itu, lanjut Krisna, pihaknya juga akan melakukan percepatan pembentukan dari Perusahaan Daerah (PD) ke Perseroan Terbatas (PT). Jika perubahan tersebut rampung akan menjadi penyelesaian jangka panjang.
“Kalau percepatan ini bisa dilakukan dalam satu bulan kami segera minta pembentukan tim khusus penanganan PDJT dan pembentukan Perseroan Terbatas Jasa Transportasi (PTJT) supaya koordinasinya lebih intens,” ungkapnya.
Terkait status karyawan, Krisna mengaku, hingga saat ini tengah mencari solusi yang terbaik. Jika memang sebagian harus dirumahkan, maka hal tersebut akan dilakukan untuk efiensi anggaran. “Saya meminta komitmen dari teman-teman sudah dalam kondisi sulit jangan dipersulit. Saya berharap bagaimana kita mengatur operasi didalam. Kita harus optimis PDJT bisa kembali berjalan, mengenai teknis silahkan cari solusi baik-baik. Agar rencana ini bisa diselamatkan,” tuturnya.
Dalam beberapa kesempatan, Wali Kota Bogor Bima Arya Sugiarto mengatakan, selain rerouting (penataan ulang rute trayek) angkot bakal ditindaklanjuti dengan program penghapusan angkot digantikan armada bus Transpakuan atau biasa disebut konversi 3:1. Guna menunjang program yang sudah berjalan 10 tahun dalam mengatasi kemacetan di Kota Bogor itu, Pemkot Bogor bakal mempercepat perubahan status PDJT menjadi PT.
“Kami menjamin permasalahan gaji karyawan Transpakuan yang merupakan hak dan kewajiban karyawan bisa diselesaikan secepatnya. Terkait status para karyawan, saya serahkan sepenuhnya kepada direksi (PDJT),” ungkap Bima usai menerima jajaran direksi BUMD Transportasi yang kondisinya sedang pailit setelah lebih dari 10 tahun berdiri, namun tidak pernah memberikan kontribusi Pendapatan Asli Daerah (PAD) itu, Kamis, 16 Maret 2017 kemarin.
Direktur Utama PDJT Transpakuan Kota Bogor Krisna Kuncahyo mengungkapkan, pihaknya menemui Wali Kota Bogor dalam rangka mencari solusi untuk membayar hak 146 karyawan yang sudah lebih dari dua bulan tak terima gaji.“Nah solusi itu jangkanya tidak ada yang sehari dua hari. Artinya dengan berbagai cara kami akan terus berupaya semaksimal mungkin terutama untuk membayar gaji karyawan. Semisal dengan melakukan pinjaman ke Bank Pasar seperti yang disampaikan Wali Kota Bogor,” katanya.
Selain itu, lanjut Krisna, pihaknya juga akan melakukan percepatan pembentukan dari Perusahaan Daerah (PD) ke Perseroan Terbatas (PT). Jika perubahan tersebut rampung akan menjadi penyelesaian jangka panjang.
“Kalau percepatan ini bisa dilakukan dalam satu bulan kami segera minta pembentukan tim khusus penanganan PDJT dan pembentukan Perseroan Terbatas Jasa Transportasi (PTJT) supaya koordinasinya lebih intens,” ungkapnya.
Terkait status karyawan, Krisna mengaku, hingga saat ini tengah mencari solusi yang terbaik. Jika memang sebagian harus dirumahkan, maka hal tersebut akan dilakukan untuk efiensi anggaran. “Saya meminta komitmen dari teman-teman sudah dalam kondisi sulit jangan dipersulit. Saya berharap bagaimana kita mengatur operasi didalam. Kita harus optimis PDJT bisa kembali berjalan, mengenai teknis silahkan cari solusi baik-baik. Agar rencana ini bisa diselamatkan,” tuturnya.
(whb)
