Solusi Mengatasi Banjir Pasuruan Ada di Politik Anggaran
Solusi Mengatasi Banjir Pasuruan Ada di Politik Anggaran
A
A
A
PASURUAN - Akhir-akhir ini Pasuruan, Jawa Timur sering dilanda banjir. Menyikapi hal tersebut digelar sarasehan ”Upaya Penanggulangan dan Pencegahan Banjir di Pasuruan” di Gedung Ikatan Alumni Santri Sidogiri (IASS), Pasuruan, Minggu (5/3/2017).
Hadir pada sarasehan tersebut, antara lain Bupati Pasuruan Irsyad Yusuf, Ketua DPRD Kabupaten Pasuruan Sudiono Fauzan, Ketua PCNU Kabupaten Pasuruan KH Imron Mutamakkin, dan Ketua MUI Kabupaten Pasuruan KH Nurul Huda.
Anggota Fraksi Golkar DPR M Misbakhun yang hadir sebagai narasumber mengatakan, problem banjir di Pasuruan harus diatasi secara komprehensif dari hulu sampai dengan hilir. Namun, menurutnya, selama ini kendala yang dihadapi dalam proses tersebut adalah pada ranah anggaran.
Hal ini karena semua sungai besar dan kawasan hutan tidak berada dalam wewenang Pemkab Pasuruan. ”Saya mengapresiasi langkah pengurus IASS dalam mengumpulkan seluruh elemen strategis di Pasuruan sebagai langkah mencari solusi bersama dalam mengatasi banjir,” kata Misbakhun dalam rilis yang diterima SINDOnews, inggu (5/3/2017).
Menurut Misbakhun, solusi mengatasi banjir ada pada politik anggaran. Pemerintah kabupaten harus menyiapkan konsep penanggulangan banjir melalui Musrenbang. ”Saya akan siap memperjuangkannya di APBN,” kata pria kelahiran Pasuruan itu.
Forum terkait penanganan banjir sungguh menarik. Misbakhun menjelaskan soal kewenangan secara kelembagaan antara pemerintah kabupaten, provinsi, dan pemerintah pusat terkait bagaimana mencari solusi konkret dan permanen secara jangka pendek serta panjang masalah banjir ini.
”Apa yang dilakukan Gus Irsyad (bupati Pasuruan) tinggal kita perkuat dari sisi dukungan politik anggaran di DPR. Ini bagian dari komitmen kami mendukung pemerintah dari pusat sampai daerah,” kata Misbakhun.
Bagi Misbakhun, forum ini tidak tepat jika digunakan sebagai forum saling menyalahkan. ”Forum ini harus menjadi media mencari solusi yang konkret, baik dari jenjang kabupaten, provinsi, dan pusat,” ujarnya.
Hadir pada sarasehan tersebut, antara lain Bupati Pasuruan Irsyad Yusuf, Ketua DPRD Kabupaten Pasuruan Sudiono Fauzan, Ketua PCNU Kabupaten Pasuruan KH Imron Mutamakkin, dan Ketua MUI Kabupaten Pasuruan KH Nurul Huda.
Anggota Fraksi Golkar DPR M Misbakhun yang hadir sebagai narasumber mengatakan, problem banjir di Pasuruan harus diatasi secara komprehensif dari hulu sampai dengan hilir. Namun, menurutnya, selama ini kendala yang dihadapi dalam proses tersebut adalah pada ranah anggaran.
Hal ini karena semua sungai besar dan kawasan hutan tidak berada dalam wewenang Pemkab Pasuruan. ”Saya mengapresiasi langkah pengurus IASS dalam mengumpulkan seluruh elemen strategis di Pasuruan sebagai langkah mencari solusi bersama dalam mengatasi banjir,” kata Misbakhun dalam rilis yang diterima SINDOnews, inggu (5/3/2017).
Menurut Misbakhun, solusi mengatasi banjir ada pada politik anggaran. Pemerintah kabupaten harus menyiapkan konsep penanggulangan banjir melalui Musrenbang. ”Saya akan siap memperjuangkannya di APBN,” kata pria kelahiran Pasuruan itu.
Forum terkait penanganan banjir sungguh menarik. Misbakhun menjelaskan soal kewenangan secara kelembagaan antara pemerintah kabupaten, provinsi, dan pemerintah pusat terkait bagaimana mencari solusi konkret dan permanen secara jangka pendek serta panjang masalah banjir ini.
”Apa yang dilakukan Gus Irsyad (bupati Pasuruan) tinggal kita perkuat dari sisi dukungan politik anggaran di DPR. Ini bagian dari komitmen kami mendukung pemerintah dari pusat sampai daerah,” kata Misbakhun.
Bagi Misbakhun, forum ini tidak tepat jika digunakan sebagai forum saling menyalahkan. ”Forum ini harus menjadi media mencari solusi yang konkret, baik dari jenjang kabupaten, provinsi, dan pusat,” ujarnya.
(poe)
Explore More