Tim WH-Andika Pertanyakan Komitmen RK-Embay Siap Menang dan Kalah
Tim WH-Andika Pertanyakan Komitmen RK-Embay Siap Menang dan Kalah
A
A
A
TANGERANG - Tim pemenangan calon Gubernur Banten Wahidin Halim (WH)-Andika Hazrumy mempertanyakan kembali komitmen "Siap Menang, Siap Kalah" kubu Rano Karno (RK)-Embay Mulya Syarif dalam menerima hasil penyelenggaraan Pilkada Banten.
Tim Hukum WH-Andika, Ramdan Alamsyah menilai, ego kekuasaan yang kini dipertontonkan oleh kubu pasangan nomor urut 2 itu telah menciderai kesepatan yang sejak awal di tanda tangani bersama-sama.
"Itu namanya ego kekuasaan, tidak mau menerima kekalahan. Lalu dimana komitmen yang sudah ditanda tangani tentang pernyataan siap kalah siap menang," ujarnya, Minggu (5/3/2017).
Tim RK-Embay tengah mengajukan gugatan ke Mahkamah Konstitusi (MK) terkait adanya dugaan kecurangan dalam penyelenggaraan Pilkada Banten 15 Februari 2017 lalu. Padahal sebelumnya, pihak Panwaslu dan Bawaslu telah memproses semua laporan tersebut.
"Seharusnya mereka melihat dan mempelajari detail mengenai Undang-Undang Pilkada Mahkamah Konstitusi sesuai dengan amanat UU yang hanya menyidangkan perselisihan suara bukan aduan kecurangan," timpalnya.
Jika laporan mengenai kecurangan itu diarahkan pada penyelenggara pemilu, maka harusnya jalur yang ditempuh adalah melalui Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP).
"Jadi MK tidak memiliki kewenangan menyidangkan apa yang mereka katakan kecurangan Pemilu, apalagi mengenai kinerja dari penyelenggara Pemilu sudah ada badan khusus yang menangani itu yakni DKPP," tandasnya.
Tim Hukum WH-Andika, Ramdan Alamsyah menilai, ego kekuasaan yang kini dipertontonkan oleh kubu pasangan nomor urut 2 itu telah menciderai kesepatan yang sejak awal di tanda tangani bersama-sama.
"Itu namanya ego kekuasaan, tidak mau menerima kekalahan. Lalu dimana komitmen yang sudah ditanda tangani tentang pernyataan siap kalah siap menang," ujarnya, Minggu (5/3/2017).
Tim RK-Embay tengah mengajukan gugatan ke Mahkamah Konstitusi (MK) terkait adanya dugaan kecurangan dalam penyelenggaraan Pilkada Banten 15 Februari 2017 lalu. Padahal sebelumnya, pihak Panwaslu dan Bawaslu telah memproses semua laporan tersebut.
"Seharusnya mereka melihat dan mempelajari detail mengenai Undang-Undang Pilkada Mahkamah Konstitusi sesuai dengan amanat UU yang hanya menyidangkan perselisihan suara bukan aduan kecurangan," timpalnya.
Jika laporan mengenai kecurangan itu diarahkan pada penyelenggara pemilu, maka harusnya jalur yang ditempuh adalah melalui Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP).
"Jadi MK tidak memiliki kewenangan menyidangkan apa yang mereka katakan kecurangan Pemilu, apalagi mengenai kinerja dari penyelenggara Pemilu sudah ada badan khusus yang menangani itu yakni DKPP," tandasnya.
(sms)
Explore More