DPR Minta Lembaga Pendidikan Nonformal Tak Berizin Disegel
Rabu, 01 Maret 2017 - 09:46 WIB
DPR Minta Lembaga Pendidikan Nonformal Tak Berizin Disegel
A
A
A
JAKARTA - Komisi X DPR meminta Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan tidak lengah terkait izin dari lembaga pendidikan nonformal. Pasalnya, di Jakarta Timur ditemukan lembaga pendidikan tak memiliki izin yang beroperasi di pusat perbelanjaan di Cipinang.
Anggota Komisi X DPR Muslim mengapresiasi Suku Dinas (Sudin) Pedidikan Wilayah 1 Jakara Timur yang telah melakukan sidak dan menemukan adanya lembaga pendidikan nonformal tidak berizin pada Senin lalu di salah satu pusat perbelanjaan. Dalam temuan tersebut, lembaga pendidikan nonformal Seven Language Center ditengarai tidak berizin.
"Inspeksi mendadak (sidak) ke beberapa lembaga pendidikan seperti ini harus terus dilakukan oleh Kementerian Pendidikan melalui dinas pendidikan di berbagai wilayah. Jika ada lembaga pendidikan nonformal tidak terdaftar, artinya tidak punya izin. Jika memang yang bersangkutan tak berizin dan melanggar, lebih baik ditutup atau disegel karena menyalahi aturan," kata Muslim kepada wartawan, Rabu (1/3/2017).
Muslim juga meminta kepada Kementerian Pendidikan agar tidak lagi lengah dan terus melakukan inspeksi mendadak kepada lembaga-lembaga bahasa yang mencurigakan. "Jangan kecolongan dengan adanya lembaga bahasa atau lembaga-lembaga yang menawarkan pendidikan nonformal, serta ijazah atau sertifikat tertentu, tapi tak berizin. Karena, itu akan merugikan masyarakat pengguna. Bagaimana dengan sertifikatnya, terakreditasi atau tidak, jangan membiarkan masyarakat sudah membayar mahal-mahal tapi sertifikat tidak terpakai,’’ tegasnya.
Muslim menambahkan, terhadap lembaga pendidikan atau tempat kursus yang menawarkan pelatihan bahasa misalnya, ketersediaan, legalitas dan kualitas pengajar harus diperhatikan. ‘’Perhatikan misalnya, pengajarnya. Jika orang asing sebagai native speaker, apakah punya kitasnya atau tidak. Apakah izin kerjanya di Indonesia dalam zona pendidikan,’’ ujar Muslim.
Anggota Fraksi Partai Demokrat ini meminta agar kementerian segera menindak oknum yang melakukan pelanggaran di dunia pendidikan.
"Sebab jika dibiarkan atau tidak diberi sanksi tegas, akan ada lagi, ada lagi yang melakukan hal serupa. Mereka menggampangkan masalah dan menjadikan pendidikan hanya sebagai alat mencari uang. Itu pun dilakukan secara tidak legal, kan bahaya. Sementara di sisi lain, kita berusaha agar kondisi pendidikan di negeri ini semakin baik, agar generasi muda memiliki nilai tawar semakin baik pula di era sekarang ini,’’ jelasnya.
Seperti diketahui Petugas Suku Dinas (Sudin) Pedidikan wilayah satu Jakarta Timur mendatangi sebuah lembaga pendidikan bahasa, Seven Language, di kawasan Mall Cipinang Indah, Jakarta Timur, kemarin, karena tidak terdaftar di data Dinas Pendidikan Jakarta Timur, Senin 27 Februari 2017. Hal itu dikarenakan lembaga tersebut diduga tak memiliki izin.
Tim Monitoring Sudin Pendidikan Wilayah 1 Jakarta Timur, Uceng J mengatakan, pihaknya mendapatkan informasi bahwa di lembaga pendidikan tersebut, sudah dua tahun lamanya beroperasi tanpa izin.
Anggota Komisi X DPR Muslim mengapresiasi Suku Dinas (Sudin) Pedidikan Wilayah 1 Jakara Timur yang telah melakukan sidak dan menemukan adanya lembaga pendidikan nonformal tidak berizin pada Senin lalu di salah satu pusat perbelanjaan. Dalam temuan tersebut, lembaga pendidikan nonformal Seven Language Center ditengarai tidak berizin.
"Inspeksi mendadak (sidak) ke beberapa lembaga pendidikan seperti ini harus terus dilakukan oleh Kementerian Pendidikan melalui dinas pendidikan di berbagai wilayah. Jika ada lembaga pendidikan nonformal tidak terdaftar, artinya tidak punya izin. Jika memang yang bersangkutan tak berizin dan melanggar, lebih baik ditutup atau disegel karena menyalahi aturan," kata Muslim kepada wartawan, Rabu (1/3/2017).
Muslim juga meminta kepada Kementerian Pendidikan agar tidak lagi lengah dan terus melakukan inspeksi mendadak kepada lembaga-lembaga bahasa yang mencurigakan. "Jangan kecolongan dengan adanya lembaga bahasa atau lembaga-lembaga yang menawarkan pendidikan nonformal, serta ijazah atau sertifikat tertentu, tapi tak berizin. Karena, itu akan merugikan masyarakat pengguna. Bagaimana dengan sertifikatnya, terakreditasi atau tidak, jangan membiarkan masyarakat sudah membayar mahal-mahal tapi sertifikat tidak terpakai,’’ tegasnya.
Muslim menambahkan, terhadap lembaga pendidikan atau tempat kursus yang menawarkan pelatihan bahasa misalnya, ketersediaan, legalitas dan kualitas pengajar harus diperhatikan. ‘’Perhatikan misalnya, pengajarnya. Jika orang asing sebagai native speaker, apakah punya kitasnya atau tidak. Apakah izin kerjanya di Indonesia dalam zona pendidikan,’’ ujar Muslim.
Anggota Fraksi Partai Demokrat ini meminta agar kementerian segera menindak oknum yang melakukan pelanggaran di dunia pendidikan.
"Sebab jika dibiarkan atau tidak diberi sanksi tegas, akan ada lagi, ada lagi yang melakukan hal serupa. Mereka menggampangkan masalah dan menjadikan pendidikan hanya sebagai alat mencari uang. Itu pun dilakukan secara tidak legal, kan bahaya. Sementara di sisi lain, kita berusaha agar kondisi pendidikan di negeri ini semakin baik, agar generasi muda memiliki nilai tawar semakin baik pula di era sekarang ini,’’ jelasnya.
Seperti diketahui Petugas Suku Dinas (Sudin) Pedidikan wilayah satu Jakarta Timur mendatangi sebuah lembaga pendidikan bahasa, Seven Language, di kawasan Mall Cipinang Indah, Jakarta Timur, kemarin, karena tidak terdaftar di data Dinas Pendidikan Jakarta Timur, Senin 27 Februari 2017. Hal itu dikarenakan lembaga tersebut diduga tak memiliki izin.
Tim Monitoring Sudin Pendidikan Wilayah 1 Jakarta Timur, Uceng J mengatakan, pihaknya mendapatkan informasi bahwa di lembaga pendidikan tersebut, sudah dua tahun lamanya beroperasi tanpa izin.
(whb)
