Habib Novel Janji Terus Kawal Kasus Penistaan Agama oleh Ahok
Minggu, 13 November 2016 - 15:44 WIB
Habib Novel Janji Terus Kawal Kasus Penistaan Agama oleh Ahok
A
A
A
JAKARTA - Advokad Cinta Tanah Air (ACTA) akan terus mengawal kasus penistaan agama yang dilakukan Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) hingga gelar perkara nanti. ACTA pun tidak bermain-main dalam mengawasi kasus yang telah meresahkan umat muslim tersebut.
Anggota ACTA Habib Novel Bamukmin mengatakan, ACTA tidak bermain-main dalam mengawal kasus penistaan agama yang dilakukan Ahok. Sebab, kasus tersebut telah meresahkan masyarakat muslim, tak hanya di Jakarta saja, tapi juga secara umum di Indonesia.
"ACTA wajib hadir saat gelar perkara nanti karena sebagai pelapor pertama. Jadi bukan boleh atau tidak boleh, tapi wajib hadir. Kami akan terus mengawal kasus ini," kata Habib Novel pada Sindonews, Minggu (13/11/2016).
Habib Novel menerangkan, sejauh ini, ACTA baru menerima kabar kalau gelar perkara kemungkinan akan dilakukan secara terbuka tapi tidak dilakukan secara live. Pihaknya pun masih menantikan kabar kapan proses gelar perkara itu akan dilangsungkan.
Dia pun menganggap, gelar perkara memang tak harus dilakukan secara live karena khawatir akan adanya media-media yang berpihak pada penguasa belaka dan yang kerap memberitakan secara tidak sesuai fakta.
Anggota ACTA Habib Novel Bamukmin mengatakan, ACTA tidak bermain-main dalam mengawal kasus penistaan agama yang dilakukan Ahok. Sebab, kasus tersebut telah meresahkan masyarakat muslim, tak hanya di Jakarta saja, tapi juga secara umum di Indonesia.
"ACTA wajib hadir saat gelar perkara nanti karena sebagai pelapor pertama. Jadi bukan boleh atau tidak boleh, tapi wajib hadir. Kami akan terus mengawal kasus ini," kata Habib Novel pada Sindonews, Minggu (13/11/2016).
Habib Novel menerangkan, sejauh ini, ACTA baru menerima kabar kalau gelar perkara kemungkinan akan dilakukan secara terbuka tapi tidak dilakukan secara live. Pihaknya pun masih menantikan kabar kapan proses gelar perkara itu akan dilangsungkan.
Dia pun menganggap, gelar perkara memang tak harus dilakukan secara live karena khawatir akan adanya media-media yang berpihak pada penguasa belaka dan yang kerap memberitakan secara tidak sesuai fakta.
(whb)
