Jadi Kontroversi, Kapal MV Viking Lagos Bakal Dipindahkan
A
A
A
PANGANDARAN - Kapal MV Viking Lagos yang dikandaskan oleh Kementerian Kelautan Perikanan (KKP) pada bulan Maret 2016 lalu rencananya akan dipindahkan.
Hal tersebut menyusul banyaknya kontroversi dari sejumlah kalangan yang mensinyalir keberadaan kapal tersebut menjadi salah satu pemicu munculnya isu pencemaran laut.
Bupati Pangandaran Jeje Wiradnata mengatakan, pihaknya telah berdiskusi dengan Mentri KKP Susi Pudjiastuti beberapa waktu lalu untuk melakukan pemindahan kapal MV Viking Lagos ke daerah Blok Pamugaran pantai Barat Pangandaran.
"Ibu Menteri sedang melakukan kajian dan menampung masukan dari stafnya, kita lihat saja nanti bagai mana keputusannya," kata Jeje.
Masih dikatakan Jeje, kapal tersebut semula direncanakan akan dijadikan monumen ilegal fishing sebagai monumen perlawanan terhadap pelaku pencurian kekayaan alam laut Indonesia.
"Kita belum bisa memastikan apakah semua unit kapal hasil tangkapan KKP sebanyak 35 unit akan dipusatkan di Pamugaran atau tidak, masih menunggu kesepakatan seluruh pihak," tambahnya.
Selain itu Jeje mengaku pihaknya telah mendiskusikan dengan KKP pembangunan riset maritim dan seawed yang rencananya akan dipercepat.
Hal tersebut menyusul banyaknya kontroversi dari sejumlah kalangan yang mensinyalir keberadaan kapal tersebut menjadi salah satu pemicu munculnya isu pencemaran laut.
Bupati Pangandaran Jeje Wiradnata mengatakan, pihaknya telah berdiskusi dengan Mentri KKP Susi Pudjiastuti beberapa waktu lalu untuk melakukan pemindahan kapal MV Viking Lagos ke daerah Blok Pamugaran pantai Barat Pangandaran.
"Ibu Menteri sedang melakukan kajian dan menampung masukan dari stafnya, kita lihat saja nanti bagai mana keputusannya," kata Jeje.
Masih dikatakan Jeje, kapal tersebut semula direncanakan akan dijadikan monumen ilegal fishing sebagai monumen perlawanan terhadap pelaku pencurian kekayaan alam laut Indonesia.
"Kita belum bisa memastikan apakah semua unit kapal hasil tangkapan KKP sebanyak 35 unit akan dipusatkan di Pamugaran atau tidak, masih menunggu kesepakatan seluruh pihak," tambahnya.
Selain itu Jeje mengaku pihaknya telah mendiskusikan dengan KKP pembangunan riset maritim dan seawed yang rencananya akan dipercepat.
(nag)