Reklamasi Teluk Benoa, Pemprov Bali Siap Diperiksa KPK

DENPASAR - Sekretaris Daerah Provinsi Bali, Cokorda Ngurah Pemayun menyatakan Pemerintah Provinsi Bali siap diperiksa Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) jika ada indikasi menerima suap reklamasi Teluk Benoa. "Ya saya siap diperiksa. Siap diperiksa oleh siapapun,”katanya usai jumpa pers masalah moratorium di Kantor Gubernur Bali, di Denpasar, Sabtu (9/4/2016).

Seperti diketahui bahwa di reklamasi di Jakarta menyebabkan beberapa orang ditangkap oleh KPK lantaran menerima suap oleh perusahaan yang akan mereklamasi Teluk Jakarta.

Saat ditanya apakah Pemprov Bali dijamin bersih? “Sekarang apa yang dijamin kita kan tidak ada urusan apa. Kewenangan terbatas, kita hanya memberikan pertimbangan teknis apakah yang harus kita jamin. Kita jamin terkait dengan kajian teknis itu ya. Yang bersih itu gimana yang kotor itu gimana,”jelasnya.

Saat ini di Bali masih dihebohkan dengan perencanaan reklamasi Teluk Benoa yang akan dilakukan oleh PT TWBI. Sebagain besar ada masyarakat yang menolak adanya hal tersebut. Bahkan hampir setiap minggu ada warga yang aksi menolak reklamasi Teluk Benoa.

Adanya kesiapan diperiksa oleh KPK itu juga dinyatakan oleh Karo Humas Pemprov Bali, Dewe Gede Mahendra. “Ya kita siap diperiksa lah,” pungkasnya.