Pembenahan Minim, Sistem Satu Arah Bakal Bikin Bogor Macet
Rabu, 30 Maret 2016 - 03:27 WIB
Pembenahan Minim, Sistem Satu Arah Bakal Bikin Bogor Macet
A
A
A
BOGOR - Minimnya persiapan, menjelang diberlakukannya program Sistem Satu Arah (SSA) di lingkar Kebun Raya Bogor (KRB) pada Jumat, 1 April mendatang berpotensi memperparah kemacetan di Kota Bogor. Pasalnya, satu bulan sebelum dilakukannya uji coba, hingga saat ini Pemkot hanya fokus pada sosialisasi kebijakan yang bertujuan mengatasi kemacetan di pusat kota melalui media massa.
Sedangkan persiapan infrastruktur, berdasarkan pantauan rute SSA lingkar KRB (Jalan Ottista, Juanda, Jalak Harupat dan Pajajaran) nyaris tak ada perubahan, baik itu pelebaran jalan di pusat kota maupun di jalur yang terdampak dari pengalihan arus. Bahkan rambu penujuk arah untuk kendaraan pribadi hingga saat ini masih minim.
Kebanyakan rambu lalu lintas yang sudah terpasang dan masih ditutupi kain adalah rambu untuk angkot. Pengamat kebijakan publik sosial dan politik dari Sekolah Tinggi Keguruan dan Ilmu Pendidikan (STKIP) Muhamadiyah Bogor Yus Fitriadi mengungkapkan, selain untuk mengatasi kemacetan patut diduga kebijakan tersebut adalah pesanan dari Istana Bogor yang selama ini sering dijadikan tempat tinggal Presiden Joko Widodo (Jokowi).
"Saya sendiri melihat kebijakan ini terkesan mendadak, kebijakan ini tidak memiliki perencanaan berbaris riset. Program SSA ini seperti bersifat sporadis, sehingga wajar masih banyak masyarakat yang kurang paham dan kaget,” kata Yus, Selasa 29 Maret 2016 kemarin.
Menurut Yus, karena kebijakan ini diberlakukan di pusat kota dan banyak masyarakat yang merasakan dampak, seharusnya Pemkot mengkaji ulang dengan memfokuskan pada pembenahan infrastruktur dan mempersiapkan masterplan atau blueprint. “Segala kebijakan harus adanya perencanaan berbasis riset yang hasilnya berupa masterplan, dari situ bisa diketahui nilai anggaran yang dibutuhkan. Program ini bersifat mendadak dan jika terus dipaksakan malah akan memperparah kemacetan, bahkan menambah simpul-simpul kemacetan,” ujarnya.
Yus menilai, kebijakan yang dicetuskan Wali Kota Bogor Bima Arya Sugiarto ini akan sia-sia jika tidak dibarengi dengan law enforcement atas peremajaan kendaraan dan pengurangan kendaraan yang sudah tak layak.
Ketua DPC Organda Kota Bogor Muhammad Ischak AR menambahkan, kebijakan tersebut dapat menjadi bumerang, jika tidak adanya persiapan yang matang dengan melibatkan seluruh pihak. “Kami bukan tidak setuju, justru kami sangat mendukung karena selain membuat masyarakat terbebas dari macet, berdampak positif terhadap penghasilan para sopir angkot karena rutenya menjadi lebih panjang. Tapi itu semua harus diiringi dengan persiapan infrastruktur jalan,” ungkapnya.
Sementara itu, Wali Kota Bogor Bima Arya Sugiarto saat diminta tanggapan terkait persiapan uji coba SSA yang masih belum maksimal, khususnya terkait dengan pelebaran jalan dan kebutuhan anggaran enggan berkomentar banyak. “Anggaran untuk SSA diambil dari anggaran rutin, jadi tidak anggaran khusus. Sedangkan infrastruktur sudah dipersiapkan rambu-rambu dan pengerjaan fisik berupa pembuatan celukan,” ujarnya singkat saat dikonfirmasi kemarin.
Sedangkan persiapan infrastruktur, berdasarkan pantauan rute SSA lingkar KRB (Jalan Ottista, Juanda, Jalak Harupat dan Pajajaran) nyaris tak ada perubahan, baik itu pelebaran jalan di pusat kota maupun di jalur yang terdampak dari pengalihan arus. Bahkan rambu penujuk arah untuk kendaraan pribadi hingga saat ini masih minim.
Kebanyakan rambu lalu lintas yang sudah terpasang dan masih ditutupi kain adalah rambu untuk angkot. Pengamat kebijakan publik sosial dan politik dari Sekolah Tinggi Keguruan dan Ilmu Pendidikan (STKIP) Muhamadiyah Bogor Yus Fitriadi mengungkapkan, selain untuk mengatasi kemacetan patut diduga kebijakan tersebut adalah pesanan dari Istana Bogor yang selama ini sering dijadikan tempat tinggal Presiden Joko Widodo (Jokowi).
"Saya sendiri melihat kebijakan ini terkesan mendadak, kebijakan ini tidak memiliki perencanaan berbaris riset. Program SSA ini seperti bersifat sporadis, sehingga wajar masih banyak masyarakat yang kurang paham dan kaget,” kata Yus, Selasa 29 Maret 2016 kemarin.
Menurut Yus, karena kebijakan ini diberlakukan di pusat kota dan banyak masyarakat yang merasakan dampak, seharusnya Pemkot mengkaji ulang dengan memfokuskan pada pembenahan infrastruktur dan mempersiapkan masterplan atau blueprint. “Segala kebijakan harus adanya perencanaan berbasis riset yang hasilnya berupa masterplan, dari situ bisa diketahui nilai anggaran yang dibutuhkan. Program ini bersifat mendadak dan jika terus dipaksakan malah akan memperparah kemacetan, bahkan menambah simpul-simpul kemacetan,” ujarnya.
Yus menilai, kebijakan yang dicetuskan Wali Kota Bogor Bima Arya Sugiarto ini akan sia-sia jika tidak dibarengi dengan law enforcement atas peremajaan kendaraan dan pengurangan kendaraan yang sudah tak layak.
Ketua DPC Organda Kota Bogor Muhammad Ischak AR menambahkan, kebijakan tersebut dapat menjadi bumerang, jika tidak adanya persiapan yang matang dengan melibatkan seluruh pihak. “Kami bukan tidak setuju, justru kami sangat mendukung karena selain membuat masyarakat terbebas dari macet, berdampak positif terhadap penghasilan para sopir angkot karena rutenya menjadi lebih panjang. Tapi itu semua harus diiringi dengan persiapan infrastruktur jalan,” ungkapnya.
Sementara itu, Wali Kota Bogor Bima Arya Sugiarto saat diminta tanggapan terkait persiapan uji coba SSA yang masih belum maksimal, khususnya terkait dengan pelebaran jalan dan kebutuhan anggaran enggan berkomentar banyak. “Anggaran untuk SSA diambil dari anggaran rutin, jadi tidak anggaran khusus. Sedangkan infrastruktur sudah dipersiapkan rambu-rambu dan pengerjaan fisik berupa pembuatan celukan,” ujarnya singkat saat dikonfirmasi kemarin.
(whb)
