Kapolda Sebut Pilgub Banten Rawan Potensi Konflik
Jum'at, 25 Maret 2016 - 14:45 WIB
Kapolda Sebut Pilgub Banten Rawan Potensi Konflik
A
A
A
SERANG - Kapolda Banten Brigjen Pol Boy Rafly Amar mengungkapkan pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Banten tahun 2017 mendatang rawan dengan konflik.
"Pasti ada (konflik), memang kalau pemilu umumnya rawan, tinggal bagaiman kita mengelolanya," kata Kapolda kepada wartawan, Jumat (25/3/2016).
Meskipun rawan, pihaknya akan melakukan langkah antisipasi penanganan kemanan selama proses pesta demokrasi di tanah jawara tersebut.
"Dari mulai pendaftaran, kampanye, pemilihan, penghitungan, penetapan hingga pelantikan kita akan mengambil langkah-langkah kemanannya bersama penyelenggara (KPU)," jelas Kapolda.
Nantinya, lanjut Kapolda, pihaknya akan memetakan daerah mana saja yang paling rawan konflik, terutama antar pendukung, dan di situlah pihaknya akan menempatkan personil lebiha banyak.
Sementara itu, pihaknya juga akan melakukan kordinasi dengan Polda Metro Jaya terkait pengamanan di wilayah Kota Tangerang dan Tangerang Selatan, sebab wewenang penegakan hukumnya ada di Polda Metro Jaya.
"Pasti itu (kordinasi), selain itu dengan kejaksaan, bawaslu juga kita kordinasi dengan membentuk Gakumdu," pungkasnya.
"Pasti ada (konflik), memang kalau pemilu umumnya rawan, tinggal bagaiman kita mengelolanya," kata Kapolda kepada wartawan, Jumat (25/3/2016).
Meskipun rawan, pihaknya akan melakukan langkah antisipasi penanganan kemanan selama proses pesta demokrasi di tanah jawara tersebut.
"Dari mulai pendaftaran, kampanye, pemilihan, penghitungan, penetapan hingga pelantikan kita akan mengambil langkah-langkah kemanannya bersama penyelenggara (KPU)," jelas Kapolda.
Nantinya, lanjut Kapolda, pihaknya akan memetakan daerah mana saja yang paling rawan konflik, terutama antar pendukung, dan di situlah pihaknya akan menempatkan personil lebiha banyak.
Sementara itu, pihaknya juga akan melakukan kordinasi dengan Polda Metro Jaya terkait pengamanan di wilayah Kota Tangerang dan Tangerang Selatan, sebab wewenang penegakan hukumnya ada di Polda Metro Jaya.
"Pasti itu (kordinasi), selain itu dengan kejaksaan, bawaslu juga kita kordinasi dengan membentuk Gakumdu," pungkasnya.
(nag)
