Gara-gara Resmikan Kantor HTI, Warga Bogor Kecam Bima Arya
Kamis, 11 Februari 2016 - 20:49 WIB
Gara-gara Resmikan Kantor HTI, Warga Bogor Kecam Bima Arya
A
A
A
BOGOR - Sejumlah elemen organisasi kemasyarakat mengecam kehadiran Wali Kota Bogor dalam acara peresmian Kantor Hizbut Tahrir Indonesia (HTI). Mereka menilai HTI merupakan organisasi massa berideologi khilafah (Pemerintah Negara Islam) atau anti-Pancasila.
Kecaman ini disampaikan mayoritas organisasi sayap Nahdlatul Ulama dan elemen masyarakat Kota Bogor yang tergabung dalam gerakan rakyat untuk Pancasila. Beberapa elemen masyarakat yang mengecam di antaranya, Gerakan Pemuda (GP) Ansor, Banser, Ikatan Pelajar Nahdlatul Ulama (IPNU), Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII), Komite Nasional Pemuda Indonesia (KNPI), Himpunan Mahasiswa Islam (HMI), Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (GMNI).
Ketua GP Ansor Kota Bogor Rachmat Imron Hidayat saat konferensi pers Gerakan Rakyat untuk Pancasila mengatakan, kehadiran Bima yang meresmikan kantor HTI berarti mendukung gerakan organisasi massa tersebut yang konsisten memperjuangkan sistem pemerintahan khilafah. Menurut Rachmat, sudah jelas sistem khilafah yang dikampanyekan organisasi HTI itu tidak mengakui ideologi Pancasila dan bertolak belakang dengan konsepsi NKRI yang seharusnya tidak perlu diperdebatkan.
Meski HTI belum dinyatakan sebagai organisasi terlarang, lanjut Rachmat, kehadiran Wali Kota Bogor dapat disimpulkan mengakomodasi dan membiarkan gerakan HTI. "Bagi kami, tindakan Wali Kota Bogor melanggar konstitusi dan sumpah jabatan," kata Rachmat, Kamis (11/2/2016).
Bima didesak mencabut izin kantor HTI dan meminta maaf secara terbuka melalui media massa. Jika tidak dipenuhi dalam seminggu, GP Ansor akan meminta DPRD Kota Bogor memanggil Bima dan menggunakan hak angket serta interpelasi. GP Ansor juga menyiapkan gugatan perdata dan pidana terhadap Bima.
"Melanggar konstitusi dan sumpah jabatan bagi kami adalah kejahatan atau tindak pidana," kata Rachmat.
Wali Kota Bogor Bima Arya dalam keterangan tertulis yang disebarkan melalui media sosial dan layanan aplikasi pesan singkat seluler beralasan kedatangan dan meresmikan kantor HTI menyadari kapasitasnya sebagai pemimpin harus mengayomi dan merawat silaturahim meskipun perbedaan keyakinan, agama, cara pandang, dan politik.
Bima mengklaim dalam pidato di kantor HTI itu jelas berbeda tajam dengan manifesto organisasi tersebut. "Bagi saya, Bima Arya, NKRI, Pancasila sudah final, ini harga mati dan pendirian saya soal ini tidak akan berubah sampai kapan pun. Saya juga tidak setuju dengan kelompok-kelompok yang mencoba-coba memecah NKRI, mengganti Pancasila, sampai kapan pun," katanya.
Menurutnya melihat ada persamaan semangat dengan HTI dalam melawan korupsi, kemiskinan, pengangguran, HIV/AIDS, dan kriminalitas. Bima ingin mengedepankan persamaan daripada terjebak pada polemik perbedaan yang menguras energi. "Memang ini langkah yang tidak mudah dipahami orang dan sangat mungkin saya yang keliru," kata Bima melalui pesan pribadi.
Kecaman ini disampaikan mayoritas organisasi sayap Nahdlatul Ulama dan elemen masyarakat Kota Bogor yang tergabung dalam gerakan rakyat untuk Pancasila. Beberapa elemen masyarakat yang mengecam di antaranya, Gerakan Pemuda (GP) Ansor, Banser, Ikatan Pelajar Nahdlatul Ulama (IPNU), Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII), Komite Nasional Pemuda Indonesia (KNPI), Himpunan Mahasiswa Islam (HMI), Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (GMNI).
Ketua GP Ansor Kota Bogor Rachmat Imron Hidayat saat konferensi pers Gerakan Rakyat untuk Pancasila mengatakan, kehadiran Bima yang meresmikan kantor HTI berarti mendukung gerakan organisasi massa tersebut yang konsisten memperjuangkan sistem pemerintahan khilafah. Menurut Rachmat, sudah jelas sistem khilafah yang dikampanyekan organisasi HTI itu tidak mengakui ideologi Pancasila dan bertolak belakang dengan konsepsi NKRI yang seharusnya tidak perlu diperdebatkan.
Meski HTI belum dinyatakan sebagai organisasi terlarang, lanjut Rachmat, kehadiran Wali Kota Bogor dapat disimpulkan mengakomodasi dan membiarkan gerakan HTI. "Bagi kami, tindakan Wali Kota Bogor melanggar konstitusi dan sumpah jabatan," kata Rachmat, Kamis (11/2/2016).
Bima didesak mencabut izin kantor HTI dan meminta maaf secara terbuka melalui media massa. Jika tidak dipenuhi dalam seminggu, GP Ansor akan meminta DPRD Kota Bogor memanggil Bima dan menggunakan hak angket serta interpelasi. GP Ansor juga menyiapkan gugatan perdata dan pidana terhadap Bima.
"Melanggar konstitusi dan sumpah jabatan bagi kami adalah kejahatan atau tindak pidana," kata Rachmat.
Wali Kota Bogor Bima Arya dalam keterangan tertulis yang disebarkan melalui media sosial dan layanan aplikasi pesan singkat seluler beralasan kedatangan dan meresmikan kantor HTI menyadari kapasitasnya sebagai pemimpin harus mengayomi dan merawat silaturahim meskipun perbedaan keyakinan, agama, cara pandang, dan politik.
Bima mengklaim dalam pidato di kantor HTI itu jelas berbeda tajam dengan manifesto organisasi tersebut. "Bagi saya, Bima Arya, NKRI, Pancasila sudah final, ini harga mati dan pendirian saya soal ini tidak akan berubah sampai kapan pun. Saya juga tidak setuju dengan kelompok-kelompok yang mencoba-coba memecah NKRI, mengganti Pancasila, sampai kapan pun," katanya.
Menurutnya melihat ada persamaan semangat dengan HTI dalam melawan korupsi, kemiskinan, pengangguran, HIV/AIDS, dan kriminalitas. Bima ingin mengedepankan persamaan daripada terjebak pada polemik perbedaan yang menguras energi. "Memang ini langkah yang tidak mudah dipahami orang dan sangat mungkin saya yang keliru," kata Bima melalui pesan pribadi.
(whb)
