Waw, Perabot Rumah Dinas Bupati dan Wakil Habiskan Rp1 M
A
A
A
BANTUL - Pasangan Bupati dan Wakil Bupati Bantul yang baru saja terpilih namun belum dilantik, Suharsono-Abdul Halim Muslih nampaknya akan mendapat kado istimewa.
Rumah Dinas mereka akan mendapatkan interior cukup mewah, karena dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) 2016, muncul anggaran pengadaan furniture rumah dinas bupati dan wakil bupati sebesar Rp1 miliar.
Anggota Badan Anggaran DPRD Bantul, Eko Sutrisno Aji membenarkan adanya anggaran pengadaan furniture ruang Bupati dan Wakil Bupati senilai Rp1 miliar.
Anggaran tersebut sudah diketok di APBD 2016 dan sudah mendapat persetujuan dari Gubernur karena dalam evaluasinya tidak mendapat koreksi sedikitpun. "Benar, ada anggaran untuk itu (furniture) sebesar Rp1 miliar," ungkap Eko.
Pemkab bersama dewan memang berkewajiban menyediakan anggaran untuk fasilitas pemimpin daerah, termasuk di dalamnya dibenarkan untuk menganggarkan pengadaan furniture rumah dinas bupati dan wakil bupati.
Namun, nanti akan digunakan oleh bupati dan wakil bupati menurutnya akan diserahkan sepenuhnya kepada kedua pemimpin yang bakal dilantik ini.
Dewan tidak asal-asalan menganggarkan furniture senilai Rp1 miliar untuk perabotan rumah di rumah dinas Bupati dan Wakil Bupati ini.
Sebab, DPRD Bantul memiliki dasar perhitungan dan perabotan apa saja yang akan dibeli nantinya. Namun ia mengaku tidak hafal barang-barang
apa saja yang akan ditaruh di rumah dinas bupati dan wakil bupati. "Kalau tidak rinci, tentu kami tidak akan menyetujui anggaran segitu. Tetapi rinciannya saya tidak hafal," papar politisi PPP ini.
Pengadaan furniture yang mencapai Rp1 miliar di rumah dinas bupati dan wakil bupati ini dinilai tidak sensitive dengan kondisi warga saat ini.
Di saat masyarakat kini tengah dipusingkan dengan tingginya harga kebutuhan pokok, justru pimpinan mereka yang baru dilantik mendapatkan fasilitas mewah untuk tempat tinggal mereka.
Pegiat Anti Korupsi dari Masyarakat Transaparansi Bantul (MTB) Irwan Suryono menilai anggaran pengadaan furniture untuk rumah dinas bupati dan wakil bupati senilai Rp1 miliar tersebut tidak wajar.
Nilai tersebut terlalu besar sehingga tidak sensitive dengan kondisi masyarakat saat ini yang tengah dirundung kesusahan.
"Apalagi saat ini masyarakat masih pusing dengan harga-harga yang terus melambung," ujarnya.
Ia meminta kepada pemimpin yang baru untuk mencermati hal tersebut, terlebih konon misi pemimpin yang terpilih saat ini adalah perubahan.
Anggaran senilai miliaran untuk fasilitas mereka tersebut ia pandang tak sejalan dengan visi misi yang diusung oleh pasangan ini ketika masa kampanye pemilihan kepala daerah (Pilkada) beberapa waktu yang lalu.
Rumah Dinas mereka akan mendapatkan interior cukup mewah, karena dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) 2016, muncul anggaran pengadaan furniture rumah dinas bupati dan wakil bupati sebesar Rp1 miliar.
Anggota Badan Anggaran DPRD Bantul, Eko Sutrisno Aji membenarkan adanya anggaran pengadaan furniture ruang Bupati dan Wakil Bupati senilai Rp1 miliar.
Anggaran tersebut sudah diketok di APBD 2016 dan sudah mendapat persetujuan dari Gubernur karena dalam evaluasinya tidak mendapat koreksi sedikitpun. "Benar, ada anggaran untuk itu (furniture) sebesar Rp1 miliar," ungkap Eko.
Pemkab bersama dewan memang berkewajiban menyediakan anggaran untuk fasilitas pemimpin daerah, termasuk di dalamnya dibenarkan untuk menganggarkan pengadaan furniture rumah dinas bupati dan wakil bupati.
Namun, nanti akan digunakan oleh bupati dan wakil bupati menurutnya akan diserahkan sepenuhnya kepada kedua pemimpin yang bakal dilantik ini.
Dewan tidak asal-asalan menganggarkan furniture senilai Rp1 miliar untuk perabotan rumah di rumah dinas Bupati dan Wakil Bupati ini.
Sebab, DPRD Bantul memiliki dasar perhitungan dan perabotan apa saja yang akan dibeli nantinya. Namun ia mengaku tidak hafal barang-barang
apa saja yang akan ditaruh di rumah dinas bupati dan wakil bupati. "Kalau tidak rinci, tentu kami tidak akan menyetujui anggaran segitu. Tetapi rinciannya saya tidak hafal," papar politisi PPP ini.
Pengadaan furniture yang mencapai Rp1 miliar di rumah dinas bupati dan wakil bupati ini dinilai tidak sensitive dengan kondisi warga saat ini.
Di saat masyarakat kini tengah dipusingkan dengan tingginya harga kebutuhan pokok, justru pimpinan mereka yang baru dilantik mendapatkan fasilitas mewah untuk tempat tinggal mereka.
Pegiat Anti Korupsi dari Masyarakat Transaparansi Bantul (MTB) Irwan Suryono menilai anggaran pengadaan furniture untuk rumah dinas bupati dan wakil bupati senilai Rp1 miliar tersebut tidak wajar.
Nilai tersebut terlalu besar sehingga tidak sensitive dengan kondisi masyarakat saat ini yang tengah dirundung kesusahan.
"Apalagi saat ini masyarakat masih pusing dengan harga-harga yang terus melambung," ujarnya.
Ia meminta kepada pemimpin yang baru untuk mencermati hal tersebut, terlebih konon misi pemimpin yang terpilih saat ini adalah perubahan.
Anggaran senilai miliaran untuk fasilitas mereka tersebut ia pandang tak sejalan dengan visi misi yang diusung oleh pasangan ini ketika masa kampanye pemilihan kepala daerah (Pilkada) beberapa waktu yang lalu.
(nag)