Pemerintah Dinilai Lemah, Mahasiswa Tuntut Nasionalisasi Freeport
Senin, 28 Desember 2015 - 15:56 WIB
Pemerintah Dinilai Lemah, Mahasiswa Tuntut Nasionalisasi Freeport
A
A
A
YOGYAKARTA - Kelompok mahasiswa dan pemuda di Yogyakarta menuntut ketegasan pemerintah dalam pengelolaan pertambangan di Papua, yang saat ini dikuasai oleh Freeport.
Ketidaktegasan pemerintah ini berujung pada aksi yang akan dilakukan sejumlah kelompok mahasiswa di Yogyakarta pada Senin (28/12/2015).
"Pemerintah lemah. Menteri belum bisa merealisasikan pasal 33 ayat 3 UUD 45. sejahterakan masyarakat Papua," kata Koordinator Umum Aksi, Zacky, dalam press rilis yang dikirim Senin (28/12/2015).
Menurut Zacky, hingga hari ini pemerintah belum bisa tegas dalam melakukan pengelolaan pertambangan di Papua. Pihaknya menuntut agar pertambangan yang ada di Papua dikelola langsung oleh negara.
"Pemerintah tidak jelas. Perpanjangan kontrak Freeport harusnya dibahas 2019, habis 2021. Tapi, saat ini sudah ada pembahasan soal perpanjangan kontrak," jelas dia.
Aksi kelompok mahasiswa dan pemuda ini akan digelar di pertigaan UIN, dan diikuti oleh sejumlah kelompok.
Diantaranya, Forum Mahasiswa Syari'ah dan Hukum, DPD DIY, Forum BEM PTAI, Lingkar Mahasiswa Jogja, Solidaritas untuk pergerakan Aktivis Indonesia.
Ketidaktegasan pemerintah ini berujung pada aksi yang akan dilakukan sejumlah kelompok mahasiswa di Yogyakarta pada Senin (28/12/2015).
"Pemerintah lemah. Menteri belum bisa merealisasikan pasal 33 ayat 3 UUD 45. sejahterakan masyarakat Papua," kata Koordinator Umum Aksi, Zacky, dalam press rilis yang dikirim Senin (28/12/2015).
Menurut Zacky, hingga hari ini pemerintah belum bisa tegas dalam melakukan pengelolaan pertambangan di Papua. Pihaknya menuntut agar pertambangan yang ada di Papua dikelola langsung oleh negara.
"Pemerintah tidak jelas. Perpanjangan kontrak Freeport harusnya dibahas 2019, habis 2021. Tapi, saat ini sudah ada pembahasan soal perpanjangan kontrak," jelas dia.
Aksi kelompok mahasiswa dan pemuda ini akan digelar di pertigaan UIN, dan diikuti oleh sejumlah kelompok.
Diantaranya, Forum Mahasiswa Syari'ah dan Hukum, DPD DIY, Forum BEM PTAI, Lingkar Mahasiswa Jogja, Solidaritas untuk pergerakan Aktivis Indonesia.
(sms)
