Ini Penyebab Mangkraknya Pembangunan di DKI
Jum'at, 04 Desember 2015 - 00:32 WIB
Ini Penyebab Mangkraknya Pembangunan di DKI
A
A
A
JAKARTA - Sejumlah pembangunan infrastruktur di DKI Jakarta mengalami perlambatan, bahkan banyak yang mangkrak. Kondisi ini ditengarai dari perhitungan alokasi resiko yang tidak matang. Hal tersebut dikatakan Direktur Utama PT Penjaminan Infrastruktur Indonesia (PII), Sinthya Roesly.
Menurutnya, Pemerintah Provinsi DKI saat ini masih mengalami perbedaan pemahaman institusional dalam hal pembangunan. Dalam hal ini Gubernur DKI Jakarta, Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) dan DPRD DKI Jakarta.
Untuk itu, pembangunan infrastruktur di Jakarta lebih banyak dilakukan oleh pemerintah melalui Badan Usaha Milik Daerah (BUMD).
Padahal, pembangunan infrastruktur itu lebih efisien dengan adanya kerjasama antara pemerintah dan perusahaan swasta. Sebab, perusahaan swasta lebih profesional lantaran memerhitungkan keuntungan dan pastinya tidak mau menanggung resiko. Terlebih, biaya yang dikeluarkan pemerintah menjadi lebih ringan.
"Saya bukan karena membela perusahaan swasta. Tetapi dari survei yang dilakukan terhadap negara-negara berkembang, pembangunan infrastruktur itu lebih efisien apabila dikerjasamakan dengan swasta," kata Shintya Roesly di Jakarta, Kamis (3/12/2015).
Shintya menjelaskan, penyedia layanan infrastruktur ekonomi dalam hal ini transportasi, energi ataupun infrastruktur sosial seperti rumah sakit, sekolah dan sebagainya merupakan tanggung jawab pemerintah. Namun, keterbatasan dana mendorong pemerintah untuk melibatkan perusahaan swasta.
Dalam perjalanannya, lanjut Shintya, pembangunan infrastruktur DKI tidak memperhitungkan resiko yang akan terjadi apabila terjadi masalah. Akibatnya, pembangunan infrastruktur seperti pengelolaan sampah di Bantar Gebang dan Monorel mangkrak.
Terkait penunjukan BUMD sebagai pembangunan infrastruktur, Shintya berharap agar pemerintah memperbaik regulasi dan pengelolaannya. Penggunaan BUMD itu merupakan perpanjangan tangan dari Pemerintah Daerah. Artinya, pengawasan, pengelolaan dan outputnya harus terstruktur secara betul.
Sementara itu, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda), Tuty Kusumawati mengatakan, pembangunan-pembangunan yang bermasalah di Jakarta seperti Monorel dan Bantar Gebang memang akibat kesalahan pembuatan isi kontrak. Namun, bukan berarti hal itu membuat Pemprov DKI tidak mempercayai perusahaan swasta.
"Kita pasti memperhitungkan segalanya sebelum melakukan pembangunan. Faktor ekonomis, efisen dan sebagainya telah kami pikirkan," ungkapnya.
Untuk 2016 mendatang, Tuty menuturkan pembangunan infrastruktur diberikan kepada BUMD dan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) seperti pembangunan jalan, pendidikan, rumah sakit, Rusunawa, pengadaan lahan, dan sebagainya. Tetapi, lanjut dia, tidak menutup kemungkinan perusahaan swasta akan diikutsertakan dalam pembangunan-pembangunan tersebut.
"Yang sudah pasti itu perusahaan swasta akan membuat Ruang Publik Terbuka Ramah Anak (RPTRA), rusunawa, saranan dan prasanan lainnya melalui program-proma CSR," pungkasnya.
PILIHAN:
Pejabat Mundur, Anggota DPRD DKI Ini Sindir Ahok
Mendadak Menko Polhukam Temui Ahok di Balai Kota DKI
Menurutnya, Pemerintah Provinsi DKI saat ini masih mengalami perbedaan pemahaman institusional dalam hal pembangunan. Dalam hal ini Gubernur DKI Jakarta, Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) dan DPRD DKI Jakarta.
Untuk itu, pembangunan infrastruktur di Jakarta lebih banyak dilakukan oleh pemerintah melalui Badan Usaha Milik Daerah (BUMD).
Padahal, pembangunan infrastruktur itu lebih efisien dengan adanya kerjasama antara pemerintah dan perusahaan swasta. Sebab, perusahaan swasta lebih profesional lantaran memerhitungkan keuntungan dan pastinya tidak mau menanggung resiko. Terlebih, biaya yang dikeluarkan pemerintah menjadi lebih ringan.
"Saya bukan karena membela perusahaan swasta. Tetapi dari survei yang dilakukan terhadap negara-negara berkembang, pembangunan infrastruktur itu lebih efisien apabila dikerjasamakan dengan swasta," kata Shintya Roesly di Jakarta, Kamis (3/12/2015).
Shintya menjelaskan, penyedia layanan infrastruktur ekonomi dalam hal ini transportasi, energi ataupun infrastruktur sosial seperti rumah sakit, sekolah dan sebagainya merupakan tanggung jawab pemerintah. Namun, keterbatasan dana mendorong pemerintah untuk melibatkan perusahaan swasta.
Dalam perjalanannya, lanjut Shintya, pembangunan infrastruktur DKI tidak memperhitungkan resiko yang akan terjadi apabila terjadi masalah. Akibatnya, pembangunan infrastruktur seperti pengelolaan sampah di Bantar Gebang dan Monorel mangkrak.
Terkait penunjukan BUMD sebagai pembangunan infrastruktur, Shintya berharap agar pemerintah memperbaik regulasi dan pengelolaannya. Penggunaan BUMD itu merupakan perpanjangan tangan dari Pemerintah Daerah. Artinya, pengawasan, pengelolaan dan outputnya harus terstruktur secara betul.
Sementara itu, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda), Tuty Kusumawati mengatakan, pembangunan-pembangunan yang bermasalah di Jakarta seperti Monorel dan Bantar Gebang memang akibat kesalahan pembuatan isi kontrak. Namun, bukan berarti hal itu membuat Pemprov DKI tidak mempercayai perusahaan swasta.
"Kita pasti memperhitungkan segalanya sebelum melakukan pembangunan. Faktor ekonomis, efisen dan sebagainya telah kami pikirkan," ungkapnya.
Untuk 2016 mendatang, Tuty menuturkan pembangunan infrastruktur diberikan kepada BUMD dan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) seperti pembangunan jalan, pendidikan, rumah sakit, Rusunawa, pengadaan lahan, dan sebagainya. Tetapi, lanjut dia, tidak menutup kemungkinan perusahaan swasta akan diikutsertakan dalam pembangunan-pembangunan tersebut.
"Yang sudah pasti itu perusahaan swasta akan membuat Ruang Publik Terbuka Ramah Anak (RPTRA), rusunawa, saranan dan prasanan lainnya melalui program-proma CSR," pungkasnya.
PILIHAN:
Pejabat Mundur, Anggota DPRD DKI Ini Sindir Ahok
Mendadak Menko Polhukam Temui Ahok di Balai Kota DKI
(ysw)
