Datangi Kejagung, Ratusan Mahasiswa Desak Kasus BW Disidangkan
Jum'at, 13 November 2015 - 23:03 WIB
Datangi Kejagung, Ratusan Mahasiswa Desak Kasus BW Disidangkan
A
A
A
JAKARTA - Ratusan mahasiswa yang tergabung dalam Himpunan Mahasiswa dan Pemuda Peduli Hukum (HMPPH) berunjuk rasa di depan Kejaksaan Agung (Kejagung), Jakarta Selatan. Mereka mendesak Kejagung, agar perkara mantan Pimpinan Komisi Pemberantasaan Korupsi (KPK) Bambang Widjojanto (BW) yang sudah P21 segera masuk ke ranah pengadilan dan menentang adanya langkah pembekuan atau deponering.
"Jika deponering dilakukan, maka jelas merupakan pelecehan terhadap institusi penegak hukum yang sudah bekerja keras melakukan penegakan hukum," tegas Ketua HMPPH Ferdy dalam keterangan tertulisnya, Jumat (13/11/2015).
Apabila tidak puas dengan penetapan dirinya sebagai tersangka, dia menyarankan, agar BW menempuh jalur hukum yang sudah ditetapkan yakni praperadilan. "Jangan terus membuat opini publik yang menyesatkan masyarakat," tuturnya.
Dia juga meminta, agar Presiden Joko Widodo (Jokowi) t
Idak melakukan deponering dalam kasus BW. Karena, jika itu dilakukan maka Jokowi tidak hanya melecehkan institusi penegak hukum, tetapi juga akan menimbulkan kegaduhan politik yang bisa berdampak buruk pada perkembangan ekonomi nasional.
"Kami minta DPR RI agar cepat sahkan revisi UU KPK dan minta kepada Presiden Jokowi untuk tidak mencampuri kewenangan dari Kejagung," pintanya.
Aksi unjuk rasa itu pun diwarnai dengan bakar ban, mereka juga membawa keranda mayat sebagai simbol matinya sistem hukum di Indonesia. Demonstran juga tampak tidak kondusif sehingga menutup separuh jalan hingga menimbulkan kemacetan di depan Kejagung.
Sekadar diketahui, BW telah ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus dugaan mengarahkan saksi memberikan kesaksian palsu di bawah sumpah di Mahkamah Konstitusi (MK) 2010, ketika masih menjadi pengacara dalam sidang sengketa Pemilihan Kepala Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat.
PILIHAN:
Hujan Deras, Sejumlah Jalan Tergenang dan Pohon Tumbang
"Jika deponering dilakukan, maka jelas merupakan pelecehan terhadap institusi penegak hukum yang sudah bekerja keras melakukan penegakan hukum," tegas Ketua HMPPH Ferdy dalam keterangan tertulisnya, Jumat (13/11/2015).
Apabila tidak puas dengan penetapan dirinya sebagai tersangka, dia menyarankan, agar BW menempuh jalur hukum yang sudah ditetapkan yakni praperadilan. "Jangan terus membuat opini publik yang menyesatkan masyarakat," tuturnya.
Dia juga meminta, agar Presiden Joko Widodo (Jokowi) t
Idak melakukan deponering dalam kasus BW. Karena, jika itu dilakukan maka Jokowi tidak hanya melecehkan institusi penegak hukum, tetapi juga akan menimbulkan kegaduhan politik yang bisa berdampak buruk pada perkembangan ekonomi nasional.
"Kami minta DPR RI agar cepat sahkan revisi UU KPK dan minta kepada Presiden Jokowi untuk tidak mencampuri kewenangan dari Kejagung," pintanya.
Aksi unjuk rasa itu pun diwarnai dengan bakar ban, mereka juga membawa keranda mayat sebagai simbol matinya sistem hukum di Indonesia. Demonstran juga tampak tidak kondusif sehingga menutup separuh jalan hingga menimbulkan kemacetan di depan Kejagung.
Sekadar diketahui, BW telah ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus dugaan mengarahkan saksi memberikan kesaksian palsu di bawah sumpah di Mahkamah Konstitusi (MK) 2010, ketika masih menjadi pengacara dalam sidang sengketa Pemilihan Kepala Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat.
PILIHAN:
Hujan Deras, Sejumlah Jalan Tergenang dan Pohon Tumbang
(mhd)
