Polemik Ahok-Bekasi, DPRD DKI: Itu Cuma Masalah Mulut
Selasa, 03 November 2015 - 10:22 WIB
Polemik Ahok-Bekasi, DPRD DKI: Itu Cuma Masalah Mulut
A
A
A
JAKARTA - DPRD DKI Jakarta ogah ikut campur polemik Gubernur Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) dengan DPRD Kota Bekasi. Karena, perseteruan Ahok dengan anggota DPRD Kota Bekasi itu hanya sebatas "bacot" melalui media.
"Itu cuma masalah mulut-mulutan (antara Ahok dengan DPRD Kota Bekasi). Yang terpenting bagi kami (DPRD DKI Jakarta) ini Bantargebang diselamatkan," kata Ketua Komisi D DPRD DKI Jakarta Mohamad Sanusi di Gedung DPRD DKI Jakarta, Kebon Sirih, Jakarta Pusat, Selasa (3/11/2015).
Menurut Sanusi, anggota Dewan di Komisi D hanya akan mengurusi masalah pengelolaan sampah Jakarta yaitu antara Pemprov DKI Jakarta dengan PT Godang Tua Jaya (GTJ) dan Navigate Organic Energy Indonesia (NOEI). DPRD masih ragu dengan Dinas Kebersihan DKI yang akan swakelola sampah.
Pasalnya pada Kebijakan Umum Anggaran Plafon Prioritas Anggaran Sementara (KUA-PPAS) 2016, Dinas Kebersihan ‎sudah tidak mencantumkan anggaran tipping fee (biaya pengelolaan sampah). Inilah yang membuat DPRD DKI Jakarta masih ragu, apakah Dinas Kebersihan bisa berjalan sendiri untuk mengelola TPST Bantargebang.
"Itu (perselisihan) jauh dari masalah inti, terserah saja itu. Ini Dinas Kebersihan tidak anggarkan untuk tipping fee loh, katanya mau swakelola, sanggup enggak? Jangan sampai kita setujui, terus Jakarta jadi lautan sampah," kata politikus Partai Gerindra ini.
Seperti diberitakan, DPRD Kota Bekasi akan melaporkan Ahok ke kepolisian terkait pencemaran nama baik dan penghinaan. Menurut Ketua Komisi A DPRD Kota Bekasi, Ariyanto Hendrata, pernah mengejek mulut anggota Dewan bau sampah.
PILIHAN:
Tukang Ngintip Ditemukan Tewas di Plafon Tetangga
"Itu cuma masalah mulut-mulutan (antara Ahok dengan DPRD Kota Bekasi). Yang terpenting bagi kami (DPRD DKI Jakarta) ini Bantargebang diselamatkan," kata Ketua Komisi D DPRD DKI Jakarta Mohamad Sanusi di Gedung DPRD DKI Jakarta, Kebon Sirih, Jakarta Pusat, Selasa (3/11/2015).
Menurut Sanusi, anggota Dewan di Komisi D hanya akan mengurusi masalah pengelolaan sampah Jakarta yaitu antara Pemprov DKI Jakarta dengan PT Godang Tua Jaya (GTJ) dan Navigate Organic Energy Indonesia (NOEI). DPRD masih ragu dengan Dinas Kebersihan DKI yang akan swakelola sampah.
Pasalnya pada Kebijakan Umum Anggaran Plafon Prioritas Anggaran Sementara (KUA-PPAS) 2016, Dinas Kebersihan ‎sudah tidak mencantumkan anggaran tipping fee (biaya pengelolaan sampah). Inilah yang membuat DPRD DKI Jakarta masih ragu, apakah Dinas Kebersihan bisa berjalan sendiri untuk mengelola TPST Bantargebang.
"Itu (perselisihan) jauh dari masalah inti, terserah saja itu. Ini Dinas Kebersihan tidak anggarkan untuk tipping fee loh, katanya mau swakelola, sanggup enggak? Jangan sampai kita setujui, terus Jakarta jadi lautan sampah," kata politikus Partai Gerindra ini.
Seperti diberitakan, DPRD Kota Bekasi akan melaporkan Ahok ke kepolisian terkait pencemaran nama baik dan penghinaan. Menurut Ketua Komisi A DPRD Kota Bekasi, Ariyanto Hendrata, pernah mengejek mulut anggota Dewan bau sampah.
PILIHAN:
Tukang Ngintip Ditemukan Tewas di Plafon Tetangga
(mhd)
