Pengelolaan TIM Diubah, Ahok Rugikan DKI Jakarta
Jum'at, 30 Oktober 2015 - 17:46 WIB
Pengelolaan TIM Diubah, Ahok Rugikan DKI Jakarta
A
A
A
JAKARTA - Keputusan Gubernur DKI Jakarta Basuki T Purnama (Ahok) mengalihkan pengelolaan dari Badan Pengelola Pusat Kesenian Jakarta Taman Ismail Marzuki (PKJ-TIM) menjadi Unit Pengelola dinilai akan menjadi kerugian bagi DKI Jakarta.
Paparan kerugian tersebut diungkap Kepala Badan Pengelola Pusat Kesenian Jakarta Taman Ismail Marzuki (PKJ-TIM) juga merangkap sebagai Direktur Gedung Kesenian Jakarta (GKJ) Bambang Subekti.
"Yang pertama tentunya dari sumber daya manusia (SDM) yang ada," sebut Bambang di Gedung Graha Bhakti Budaya, TIM, Cikini, Jakarta Pusat, Jumat (30/10/2015).
Menurut Bambang, SDM yang ada sekarang yaitu karyawan swasta sebanyak 103 untuk PKJ-TIM dan 25 untuk Gedung Kesenian Jakarta (GKJ) adalah SDM yang telah mengenal seni sejak lama. Mereka merupakan seniman yang cukup handal dan dekat dengan TIM.
"Jadi ketika dikelola menjadi Unit Pengelola yang isinya adalah pegawai negeri sipil (PNS) semua maka DKI akan kehilangan orang-orang atau tim ahli bagian seni yang sudah mengerti seluk-beluk TIM ini," ujar Bambang.
Tak hanya itu, pelayanan masyarakat yang biasanya dilakukan oleh Badan Pengelola menjadi mudah akan lebih sulit jika diubah menjadi Unit Pengelola.
"Jika dulu sampai sekarang sebelum dialihkan, jika ada masyarakat yang menggunakan gedung PKJ-TIM dan di GKJ mereka tidak perlu lagi mengurus izin kepolisian, mengurus mengenai tiket, user, pajak karena semua diurus oleh badan pengelola. Sementara jika dikelola oleh unit pengelola tidak akan baik dari sekarang," tukasnya.
Tak hanya itu, kemungkinan dari ratusan karyawan swasta akan dirumahkan atau di PHK karena ada pengalihan BP menjadi UP.
"Mereka kemarin digaji sesuai dengan keahlian mereka. Kalau mereka direkrut misalnya jadi pekerja kontrak atau PHL maka gajinya seragam yaitu Rp2,7 juta dan itu pasti tidak adil dan mana mau juga mereka," tukasnya.
PILIHAN:
Cerita Polisi Menjinakkan Mother of Satan di Rumah Bomber Alam Sutera
Karyawan Taman Ismail Marzuki Tolak Kebijakan Ahok
Paparan kerugian tersebut diungkap Kepala Badan Pengelola Pusat Kesenian Jakarta Taman Ismail Marzuki (PKJ-TIM) juga merangkap sebagai Direktur Gedung Kesenian Jakarta (GKJ) Bambang Subekti.
"Yang pertama tentunya dari sumber daya manusia (SDM) yang ada," sebut Bambang di Gedung Graha Bhakti Budaya, TIM, Cikini, Jakarta Pusat, Jumat (30/10/2015).
Menurut Bambang, SDM yang ada sekarang yaitu karyawan swasta sebanyak 103 untuk PKJ-TIM dan 25 untuk Gedung Kesenian Jakarta (GKJ) adalah SDM yang telah mengenal seni sejak lama. Mereka merupakan seniman yang cukup handal dan dekat dengan TIM.
"Jadi ketika dikelola menjadi Unit Pengelola yang isinya adalah pegawai negeri sipil (PNS) semua maka DKI akan kehilangan orang-orang atau tim ahli bagian seni yang sudah mengerti seluk-beluk TIM ini," ujar Bambang.
Tak hanya itu, pelayanan masyarakat yang biasanya dilakukan oleh Badan Pengelola menjadi mudah akan lebih sulit jika diubah menjadi Unit Pengelola.
"Jika dulu sampai sekarang sebelum dialihkan, jika ada masyarakat yang menggunakan gedung PKJ-TIM dan di GKJ mereka tidak perlu lagi mengurus izin kepolisian, mengurus mengenai tiket, user, pajak karena semua diurus oleh badan pengelola. Sementara jika dikelola oleh unit pengelola tidak akan baik dari sekarang," tukasnya.
Tak hanya itu, kemungkinan dari ratusan karyawan swasta akan dirumahkan atau di PHK karena ada pengalihan BP menjadi UP.
"Mereka kemarin digaji sesuai dengan keahlian mereka. Kalau mereka direkrut misalnya jadi pekerja kontrak atau PHL maka gajinya seragam yaitu Rp2,7 juta dan itu pasti tidak adil dan mana mau juga mereka," tukasnya.
PILIHAN:
Cerita Polisi Menjinakkan Mother of Satan di Rumah Bomber Alam Sutera
Karyawan Taman Ismail Marzuki Tolak Kebijakan Ahok
(hyk)
