Pemerintah Disarankan Perpanjang Subsidi, Pengamat: Daripada Dikorupsi
Rabu, 21 Oktober 2015 - 01:24 WIB
Pemerintah Disarankan Perpanjang Subsidi, Pengamat: Daripada Dikorupsi
A
A
A
JAKARTA - Pemerintah disarankan untuk memperpanjang kontrak subsidi Public Service Obligation (PSO) dari Kementerian Perhubungan (Kemenhub) dengan PT KAI Commuter Jabodetabek (KCJ). Hal itu, agar tarif Commuter Line tidak naik.
"Kalau subsidi itu habis, dan tarif (Commuter Line) dinaikan, nanti masyarakat akan kembali menggunakan kendaraan pribadi yang menimbulkan kemacetan," kata pengamat transportasi dari Universitas Trisakti Yayat Supriyatna saat dihubungi Sindonews, Selasa 20 Oktober 2015.
Menurut Yayat, selama ini masyarakat sudah merasa aman menggunakan Commuter Line lantaran bertarif murah. Kalau tarif itu dinakan, kata dia, masyarakat tidak akan menggunakan transportasi massa itu.
"Akibatnya permasalahan baru akan muncul, kemacetan akan bertambah parah. Karena, masyarakat kembali menggunakan kendaraan pribadi," pungkasnya.
Maka itu, Yayat meminta, pemerintah jangan setengah-setengah dalam membantu masyarakat. Karena anggaran yang digunakan pemerintah jauh lebih baik digunakan untuk kepentingan masyarakat.
"Subsidi itu kan langsung dirasakan oleh masyarakata. Hal itu jauh lebih penting daripada dikorupsi, lebih baik digunakan buat subsidi transportasi," pungkasnya.
PILIHAN:
Kuasa Hukum Sekjen Jakmania Ajukan Penangguhan Penahanan
"Kalau subsidi itu habis, dan tarif (Commuter Line) dinaikan, nanti masyarakat akan kembali menggunakan kendaraan pribadi yang menimbulkan kemacetan," kata pengamat transportasi dari Universitas Trisakti Yayat Supriyatna saat dihubungi Sindonews, Selasa 20 Oktober 2015.
Menurut Yayat, selama ini masyarakat sudah merasa aman menggunakan Commuter Line lantaran bertarif murah. Kalau tarif itu dinakan, kata dia, masyarakat tidak akan menggunakan transportasi massa itu.
"Akibatnya permasalahan baru akan muncul, kemacetan akan bertambah parah. Karena, masyarakat kembali menggunakan kendaraan pribadi," pungkasnya.
Maka itu, Yayat meminta, pemerintah jangan setengah-setengah dalam membantu masyarakat. Karena anggaran yang digunakan pemerintah jauh lebih baik digunakan untuk kepentingan masyarakat.
"Subsidi itu kan langsung dirasakan oleh masyarakata. Hal itu jauh lebih penting daripada dikorupsi, lebih baik digunakan buat subsidi transportasi," pungkasnya.
PILIHAN:
Kuasa Hukum Sekjen Jakmania Ajukan Penangguhan Penahanan
(mhd)
