BNPT Terima Warning ISIS Bakal Masuk POSO
Selasa, 15 September 2015 - 10:11 WIB
BNPT Terima Warning ISIS Bakal Masuk POSO
A
A
A
Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) menenggarai Poso, sudah dimasuki anggota gerakan radikal Islamic State of Iraq and Syria (ISIS).
Penegasan itu disampaikan Kepala BNPT Saud Usman Nasution dalam rapat dengar pendapat (RDP) dengan Komisi III DPR di ruang rapat Komisi III, Senin (14/9/2015).
Saud menegaskan, BNPT sudah menerima warning dari luar negeri bahwa terduga teroris ISIS sudah atau akan masuk di Poso.
Menurutnya, kalau dulu Indonesia menjadi negara pengirim anggota ISIS maka kini negara kita sudah menjadi penerima. "Jadi tidak bisa sepelekan karena merupakan ancaman nyata dan jelas," ujar Saud.
Dalam menangkal laju keberadaan ISIS di Indonesia, BNPT memperbanyak kegiatan dengan soft approach. Karena pendekatan BNPT selama ini menemui problem yang sangat mendasar.
"Dari aspek hukum kita tidak bisa memproses siapapun perorangan ataupun kelompok yang menyatakan diri bergabung dengan ISIS.
Karena ISIS bukan suatu negara, tapi hanya kelompok dari pada orang-orang yang sepaham. Sedangkan KUHP hanya mengatur makar," ujarnya.
Dia menuturkan, dalam rapat dengan stakeholder di Sulawesi Tengah (Sulteng) ada masukan bagus soal penanggulangan terorisme di Poso.
Para pemuka masyarakat, pemuka adat, pemuka agama, dan pejabat Sulteng menyatakan, di Poso tidak bisaa hanya hanya menangkap Santoso dan Daeng Koro saja. Karena nanti akan timbul lagi Santoso dan Daeng Koro lain.
"Kenapa? Sepanjang akar masalah di Poso itu belum terselesaikan, maka tidak akan selesai," bebernya.
Masalah di Poso antara lain, adanya dendam dan kebencian serta masalah sosial yang belum terselesaikan. Masalah sosial itu seperti keperdataan dalam hal kepemilikan tanah rumah, dan adanya pondok pesantren yang masih berbentuk puing.
Padahal semua ihwal ini merupakan tonggak-tonggak sejarah yang membuka luka lama bagi masyarakat di Poso. Masalah selanjut di Poso yakni, kesenjangan sosial masyarakat yang sangat tingggi dan kemiskinan.
"Kami sudah membuat suatu konsep yang melibatkan dua aktivitas. Pertama low enforcement dan kedua kegiatan deradikalisasi khususnya yang kita istilahkan "merebut hati rakyat"," tegasnya.
Penegasan itu disampaikan Kepala BNPT Saud Usman Nasution dalam rapat dengar pendapat (RDP) dengan Komisi III DPR di ruang rapat Komisi III, Senin (14/9/2015).
Saud menegaskan, BNPT sudah menerima warning dari luar negeri bahwa terduga teroris ISIS sudah atau akan masuk di Poso.
Menurutnya, kalau dulu Indonesia menjadi negara pengirim anggota ISIS maka kini negara kita sudah menjadi penerima. "Jadi tidak bisa sepelekan karena merupakan ancaman nyata dan jelas," ujar Saud.
Dalam menangkal laju keberadaan ISIS di Indonesia, BNPT memperbanyak kegiatan dengan soft approach. Karena pendekatan BNPT selama ini menemui problem yang sangat mendasar.
"Dari aspek hukum kita tidak bisa memproses siapapun perorangan ataupun kelompok yang menyatakan diri bergabung dengan ISIS.
Karena ISIS bukan suatu negara, tapi hanya kelompok dari pada orang-orang yang sepaham. Sedangkan KUHP hanya mengatur makar," ujarnya.
Dia menuturkan, dalam rapat dengan stakeholder di Sulawesi Tengah (Sulteng) ada masukan bagus soal penanggulangan terorisme di Poso.
Para pemuka masyarakat, pemuka adat, pemuka agama, dan pejabat Sulteng menyatakan, di Poso tidak bisaa hanya hanya menangkap Santoso dan Daeng Koro saja. Karena nanti akan timbul lagi Santoso dan Daeng Koro lain.
"Kenapa? Sepanjang akar masalah di Poso itu belum terselesaikan, maka tidak akan selesai," bebernya.
Masalah di Poso antara lain, adanya dendam dan kebencian serta masalah sosial yang belum terselesaikan. Masalah sosial itu seperti keperdataan dalam hal kepemilikan tanah rumah, dan adanya pondok pesantren yang masih berbentuk puing.
Padahal semua ihwal ini merupakan tonggak-tonggak sejarah yang membuka luka lama bagi masyarakat di Poso. Masalah selanjut di Poso yakni, kesenjangan sosial masyarakat yang sangat tingggi dan kemiskinan.
"Kami sudah membuat suatu konsep yang melibatkan dua aktivitas. Pertama low enforcement dan kedua kegiatan deradikalisasi khususnya yang kita istilahkan "merebut hati rakyat"," tegasnya.
(nag)
