Ribuan Unit Rusunawa Diperjualbelikan Pemiliknya
Selasa, 15 September 2015 - 08:45 WIB
Ribuan Unit Rusunawa Diperjualbelikan Pemiliknya
A
A
A
JAKARTA - Pemerintah Provinsi DKI Jakarta menyebut ada ribuan unit rusunawa yang diperjualbelikan pemiliknya. Data ini diketahui dari KTP pemilik rusunawa yang tidak sesuai dengan domisili mereka tinggal.
Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) mengaku kecewa terhadap Dinas Perumahan dan Gedung Pemda DKI yang belum dapat menyelesaikan pergantian Kartu Tanda Penduduk (KTP) penghuni Rusunawa yang terintegrasi dengan Bank DKI sesuai tempat tinggalnya di Rusunawa tersebut.
Menurut Mantan Bupati Belitung Timur itu, kebijakan KTP yang terintegrasi dengan Bank DKI terhadapa penghuni Rusunawa tersebut seharusnya dapat meminimalisir adanya mafia yang memperjualbelikan unit Rusunawa.
"Makanya saya tidak mau tahu siapapun yang punya rekening bank kalau alamatnya enggak sesuai rusun diusir," kata Ahok di Balai Kota, Senin 14 September 2015.
Ahok menjelaskan, permainan mafia jual beli rusunawa memang sudah terjadi sejak dahulu. Untuk itu, kebijakan pergantian KTP yang terintegrasi dengan bank DKI mulai diberlakukan tahun ini.
Sayangnya, sejak diberlakukan kebijakan tersebut, dirinya masih mendapatkan 2.000 nama mafia yang masih memperjualbelikan rusun.
Sementara itu, Kepala Dinas Perumahan dan Gedung Pemda DKI, Ika lestari Aji mengakui pergantian KTP penghuni Rusunawa yang terintegrasi dengan bank DKI belum seluruhnya rampung. Sebab, dirinya seringkali menemukan adanya masyarakat yang sembunyi dan enggan mendatangi pelayanan. Padahal, pelayanan tersebut dilakukan dengan sistem jemput bola atau mendatangi langsun Rusunawa.
Berdasarkan catatan yang dimilikinya, Ika menyebutkan pergantian KTP sejak diberlakukan awal Januari 2015 ini sedikitnya sudah mencapai 97 persen dari total penghuni sebanyak 14.000 Kepala Keluarga (KK).
"Sisanya tinggal tiga persen. Kita terkendala dengan pola pikir masyarakat. Banyak masyarakat yang ngumpet saat kita datangi. Bagaiman mau dilayani kalau mereka sembunyi. Nah, belakangan ini kita kasih peringatan sampai tiga kali. Kalu tidak mau diganti, kita usir. Sudah ada sekitar 100 orang yang kita usir," tegasnya.
Sementara untuk penghuni Rusun yang baru jadi seperti di Jatinegara Barat, dan sebagainya, Ika harus terlebih dahulu membentuk RT/RW sebelum lakukan pergantian.
"Kalau rusun baru seperti warga Kampung pulo di Rusun Jatinegara Barat kami bentuk RT/RW dulu. Kami targetkan semua penghuni rusun memiliki KTP bank DKI sesuai domisili rusun pada akhir tahun ini," pungkasnya.
PILIHAN:
Ini Hasil Pertemuan Ahok dengan Alumni IPDN
Dimarahi Petugas Call Center, Ini Harapan Istri Korban Crane
Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) mengaku kecewa terhadap Dinas Perumahan dan Gedung Pemda DKI yang belum dapat menyelesaikan pergantian Kartu Tanda Penduduk (KTP) penghuni Rusunawa yang terintegrasi dengan Bank DKI sesuai tempat tinggalnya di Rusunawa tersebut.
Menurut Mantan Bupati Belitung Timur itu, kebijakan KTP yang terintegrasi dengan Bank DKI terhadapa penghuni Rusunawa tersebut seharusnya dapat meminimalisir adanya mafia yang memperjualbelikan unit Rusunawa.
"Makanya saya tidak mau tahu siapapun yang punya rekening bank kalau alamatnya enggak sesuai rusun diusir," kata Ahok di Balai Kota, Senin 14 September 2015.
Ahok menjelaskan, permainan mafia jual beli rusunawa memang sudah terjadi sejak dahulu. Untuk itu, kebijakan pergantian KTP yang terintegrasi dengan bank DKI mulai diberlakukan tahun ini.
Sayangnya, sejak diberlakukan kebijakan tersebut, dirinya masih mendapatkan 2.000 nama mafia yang masih memperjualbelikan rusun.
Sementara itu, Kepala Dinas Perumahan dan Gedung Pemda DKI, Ika lestari Aji mengakui pergantian KTP penghuni Rusunawa yang terintegrasi dengan bank DKI belum seluruhnya rampung. Sebab, dirinya seringkali menemukan adanya masyarakat yang sembunyi dan enggan mendatangi pelayanan. Padahal, pelayanan tersebut dilakukan dengan sistem jemput bola atau mendatangi langsun Rusunawa.
Berdasarkan catatan yang dimilikinya, Ika menyebutkan pergantian KTP sejak diberlakukan awal Januari 2015 ini sedikitnya sudah mencapai 97 persen dari total penghuni sebanyak 14.000 Kepala Keluarga (KK).
"Sisanya tinggal tiga persen. Kita terkendala dengan pola pikir masyarakat. Banyak masyarakat yang ngumpet saat kita datangi. Bagaiman mau dilayani kalau mereka sembunyi. Nah, belakangan ini kita kasih peringatan sampai tiga kali. Kalu tidak mau diganti, kita usir. Sudah ada sekitar 100 orang yang kita usir," tegasnya.
Sementara untuk penghuni Rusun yang baru jadi seperti di Jatinegara Barat, dan sebagainya, Ika harus terlebih dahulu membentuk RT/RW sebelum lakukan pergantian.
"Kalau rusun baru seperti warga Kampung pulo di Rusun Jatinegara Barat kami bentuk RT/RW dulu. Kami targetkan semua penghuni rusun memiliki KTP bank DKI sesuai domisili rusun pada akhir tahun ini," pungkasnya.
PILIHAN:
Ini Hasil Pertemuan Ahok dengan Alumni IPDN
Dimarahi Petugas Call Center, Ini Harapan Istri Korban Crane
(ysw)
