PKL Kota Tua Kian Banyak, Ahok Ambil Alih Pengelolaan
Rabu, 09 September 2015 - 01:41 WIB
PKL Kota Tua Kian Banyak, Ahok Ambil Alih Pengelolaan
A
A
A
JAKARTA - Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) akan mengambil alih pengelolaan PKL kawasan Kota Tua, Jakarta Barat di bawah Dinas Koperasi Usaha Mikro Kecil Menengah dan Perdagangan (KUMKM-P). Sebelumnya pengelolaan PKL di kawasan ini dikelola oleh koperasi.
Ambil alih pengelolaan yang dilakukan Pemprov DKI Jakarta, kata Ahok, dikarenakan PKL di kawasan tersebut sudah menjamur hingga mencapai 1.000 pedagang. Sementara sebelumnya tercatat hanya 400-an pedagang.
"Jadi yang namanya pengelola PKL tidak boleh ada koperasi. Semuanya harus langsung di bawah (pengelolaan) Dinas KUMKMP," ujar Ahok di Balai Kota DKI Jakarta, Jakarta Pusat, Selasa 8 September 2015 kemarin.
Seperti tempat PKL lainnya, Dinas KUMKMP akan memetakan dan mengundi PKL yang berhak menjual di sana. Yaitu pembuatan rekening Bank DKI juga diharuskan oleh DKI Jakarta untuk PKL.
Ahok menegaskan bakal menindak PKL yang membandel. Terlebih Kota Tua, sudah didaftarkan sebagai nominasi World Heritage Centre. "Selama ini, kami tidak pernah ada penegasan penegakan hukum. Sekarang (PKL) yang enggak terdaftar itu, kita sita saja barangnya," kata Ahok.
Ambil alih pengelolaan yang dilakukan Pemprov DKI Jakarta, kata Ahok, dikarenakan PKL di kawasan tersebut sudah menjamur hingga mencapai 1.000 pedagang. Sementara sebelumnya tercatat hanya 400-an pedagang.
"Jadi yang namanya pengelola PKL tidak boleh ada koperasi. Semuanya harus langsung di bawah (pengelolaan) Dinas KUMKMP," ujar Ahok di Balai Kota DKI Jakarta, Jakarta Pusat, Selasa 8 September 2015 kemarin.
Seperti tempat PKL lainnya, Dinas KUMKMP akan memetakan dan mengundi PKL yang berhak menjual di sana. Yaitu pembuatan rekening Bank DKI juga diharuskan oleh DKI Jakarta untuk PKL.
Ahok menegaskan bakal menindak PKL yang membandel. Terlebih Kota Tua, sudah didaftarkan sebagai nominasi World Heritage Centre. "Selama ini, kami tidak pernah ada penegasan penegakan hukum. Sekarang (PKL) yang enggak terdaftar itu, kita sita saja barangnya," kata Ahok.
(whb)
