Wah, 400 Pasutri Tak Miliki Surat Nikah di Desa Pancasura
Jum'at, 07 Agustus 2015 - 20:28 WIB
Wah, 400 Pasutri Tak Miliki Surat Nikah di Desa Pancasura
A
A
A
GARUT - Kepala Desa Pancasura, Kecamatan Singajaya Garut, Saefulloh A Ridho, membenarkan di daerahnya saat ini masih banyak pasangan suami istri (pasutri) yang belum memiliki surat nikah.
Berdasarkan hasil penelusuran yang telah dilakukan, diperkirakan terdapat 400 pasutri di desa tersebut yang belum memiliki surat nikah.
Menurut Saefulloh, ada beberap faktor yang menjadi penyebab masih banyaknya pasutri di daerah tersebut yang belum memiliki surat nikah.
"Disamping tingkat kesadaran masyarakat yang masih kurang, hal ini juga dipengaruhi oleh tingginya biaya pernikahan sehingga tak terjangkau oleh masyarakat," katanya.
Dikatakan, mahalnya biaya mikah tidak diimbangi dengan profesi masyarakat sebagai buruh tani. Apalagi kebanyakan dari mereka sudah berumah tangga cukup lama. "bahkan banyak di antaranya yang sudah mempunyai cucu," sebutnya Jumat (7/8/2015).
Lebih jauh diungkapkan Saefulloh, berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2014, Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2004 Tentang Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang baru berlaku pada Departemen Agama, disebutkan bahwa penerimaan dari KUA Kecamatan per peristiwa nikah atau rujuk adalah Rp600.000.
"Hal itu belum termasuk biaya lainnya, sehingga rata-rata biaya pernikahan yang harus dikeluarkan mencapai Rp1.200.000," sebutnya.
Lektor Kepala Sekolah Tinggi Hukum (STH) Garut Djohan Djauhari mengatakan, pasutri yang tidak memiliki surat nikah akan mengalami kerugian meski dinyatakan sah secara hukum agama.
Peran yang sangat penting dari surat nikah adalah untuk menentukan status anak, waris, masalah administrasi seperti akta kelahiran atau paspor, dan lainnya.
"Kalau tidak ada surat nikah, bisa sulit mengurus-urus hal yang penting. Sebab tidak tercatat di negara," pungkasnya.
Berdasarkan hasil penelusuran yang telah dilakukan, diperkirakan terdapat 400 pasutri di desa tersebut yang belum memiliki surat nikah.
Menurut Saefulloh, ada beberap faktor yang menjadi penyebab masih banyaknya pasutri di daerah tersebut yang belum memiliki surat nikah.
"Disamping tingkat kesadaran masyarakat yang masih kurang, hal ini juga dipengaruhi oleh tingginya biaya pernikahan sehingga tak terjangkau oleh masyarakat," katanya.
Dikatakan, mahalnya biaya mikah tidak diimbangi dengan profesi masyarakat sebagai buruh tani. Apalagi kebanyakan dari mereka sudah berumah tangga cukup lama. "bahkan banyak di antaranya yang sudah mempunyai cucu," sebutnya Jumat (7/8/2015).
Lebih jauh diungkapkan Saefulloh, berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2014, Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2004 Tentang Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang baru berlaku pada Departemen Agama, disebutkan bahwa penerimaan dari KUA Kecamatan per peristiwa nikah atau rujuk adalah Rp600.000.
"Hal itu belum termasuk biaya lainnya, sehingga rata-rata biaya pernikahan yang harus dikeluarkan mencapai Rp1.200.000," sebutnya.
Lektor Kepala Sekolah Tinggi Hukum (STH) Garut Djohan Djauhari mengatakan, pasutri yang tidak memiliki surat nikah akan mengalami kerugian meski dinyatakan sah secara hukum agama.
Peran yang sangat penting dari surat nikah adalah untuk menentukan status anak, waris, masalah administrasi seperti akta kelahiran atau paspor, dan lainnya.
"Kalau tidak ada surat nikah, bisa sulit mengurus-urus hal yang penting. Sebab tidak tercatat di negara," pungkasnya.
(nag)
