Banyak Oknum, Ahok Mau Pecat 40 Ribu PNS
Selasa, 23 Juni 2015 - 13:34 WIB
Banyak Oknum, Ahok Mau Pecat 40 Ribu PNS
A
A
A
JAKARTA - Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) berencana memecat 40 ribu PNS DKI. Pasalnya, Ahok kecewa dengan kinerja sejumlah SKPD di lingkungan Pemprov DKI.
"Mau pecat-pecatin saja. Pemda DKI buang 40 ribu pegawai nggak apa-apa sebetulnya," ujar Ahok di Balai Kota DKI Jakarta, Jakarta Pusat, Selasa (23/6/2015).
Jika berpikir secara logika, Ahok mengatakan mengapa pembelian tanah di DKI dibandingkan swasta lebih sulit di DKI. "Secara logika, kalau kamu punya uang, orang mau jual tanah sertifikat resmi gampang nggak bayarnya? Kok Pemda mau beli malah susah?" kata Ahok.
Ahok menuding, ada oknum PNS yang sengaja mempersulit pembelian lahan karena ingin mendapatkan komisi.
"Pemprov DKI ada Rp6 triliun buat beli tanah. Kenapa swasta beli tanah begitu mudah, kok Pemprov enggak? Kalau begitu ada 72.000 PNS ngapain beli tanah saja nggak bisa? Kan lucu," jelas Ahok.
Selain itu yang disoroti yakni penerapan electronic road pricing (ERP) yang saat ini belum beres. Begitu pula dengan pengelolaan PKL Resmi yang ditaruh di Lenggang Jakarta membutuhkan bantuan swasta.
"ERP beres nggak sampai hari ini? Gila kan? UMKM punya dana pernah nggak dipakai buat latih PKL? Lenggang Jakarta itu CSR yang latih. Gaji orang nggak pernah kerja apa-apa," tukasnya.
"Mau pecat-pecatin saja. Pemda DKI buang 40 ribu pegawai nggak apa-apa sebetulnya," ujar Ahok di Balai Kota DKI Jakarta, Jakarta Pusat, Selasa (23/6/2015).
Jika berpikir secara logika, Ahok mengatakan mengapa pembelian tanah di DKI dibandingkan swasta lebih sulit di DKI. "Secara logika, kalau kamu punya uang, orang mau jual tanah sertifikat resmi gampang nggak bayarnya? Kok Pemda mau beli malah susah?" kata Ahok.
Ahok menuding, ada oknum PNS yang sengaja mempersulit pembelian lahan karena ingin mendapatkan komisi.
"Pemprov DKI ada Rp6 triliun buat beli tanah. Kenapa swasta beli tanah begitu mudah, kok Pemprov enggak? Kalau begitu ada 72.000 PNS ngapain beli tanah saja nggak bisa? Kan lucu," jelas Ahok.
Selain itu yang disoroti yakni penerapan electronic road pricing (ERP) yang saat ini belum beres. Begitu pula dengan pengelolaan PKL Resmi yang ditaruh di Lenggang Jakarta membutuhkan bantuan swasta.
"ERP beres nggak sampai hari ini? Gila kan? UMKM punya dana pernah nggak dipakai buat latih PKL? Lenggang Jakarta itu CSR yang latih. Gaji orang nggak pernah kerja apa-apa," tukasnya.
(ysw)
