Butuh Dana Rp40 M, Bekasi Minta Bantuan Pemerintah Pusat
Minggu, 07 Juni 2015 - 19:43 WIB
Butuh Dana Rp40 M, Bekasi Minta Bantuan Pemerintah Pusat
A
A
A
JAKARTA - Dinas Perhubungan (Dishub) Kota Bekasi membutuhkan anggaran miliaran rupiah untuk penataan dan pembenahan Terminal Induk Bekasi di Jalan Ir H Juanda, Bekasi Timur. Selain pembenahan, anggaran sebesar itu dibutuhkan untuk pembangunan sub terminal baru.
Kepala Dinas Perhubungan (Kadishub) Kota Bekasi Sopandi Budiman mengatakan, karena APBD 2015 sangat terbatas, maka pembenahan maupun pembangunan itu tidak bisa dilaksanakan.
"Jadi kami mengusulkan kepada pemerintah pusat agar diberi bantuan," katanya di Bekasi, Minggu (7/6/2015).
Menurut Sopandi, pihaknya sudah mengusulkan kepada Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jawa Barat dan Kementerian Perhubungan sebesar Rp40 miliar untuk penataan, dan revitalisasi Terminal Induk Bekasi. Selain itu, pendirian terminal baru di wilayah Kecamatan Jatiasih.
Saat ini, kata dia, Terminal Induk Kota Bekasi menjadi pusat perlintasan berbagai angkutan umum memang dinilai sudah tidak lagi representative. Setiap harinya Terminal Bekasi disesaki 400 bus Antar Kota Antar Provinsi (AKAP), Antar Kota Dalam Provinsi (AKDP) dan ratusan angkot.
"Dibutuhkan penataan, supaya terminal memberikan kenyamanan kepada penumpang," ujarnya.
Kebutuhan anggaran untuk penataan Terminal Induk Kota Bekasi diperkirakan mencapai Rp20 miliar. Sedangkan Rp20 miliar lainnya diperuntukkan bagi pendirian Terminal Jatiasih.
Sopandi menjelaskan, pembangunan Terminal Jatiasih dimaksudkan untuk mengendalikan angkutan umum yang kerap menunggu penumpang sembarangan di jalan raya. Bahkan, penataan dan pembangunan terminal tersebut tidak hanya dimaksudkan untuk mengatasi kemacetan lalu lintas.
Namun, lanjut dia, bisa menjadi tambahan pemasukan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dari sektor retribusi di setiap terminal yang ada di Kota Bekasi.
"Kami sangat berharap pengajuan kami disetujui, sehingga pembangunan bisa digulirkan pada tahun 2016 mendatang," tegasnya.
Pantauan Koran SINDO, kurang nyamannya keberadaan terminal di Bekasi, membuat banyak angkot di wilayah Kota Bekasi enggan masuk ke dalam terminal. Akibatnya, kemacetan tidak bisa terelakan akibat angkot mapun bus AKAP dan AKDP ngetem sembarangan.
Sopandi menambahkan, akibat angkot enggan masuk ke dalam terminal, membuat pendapatan asli daerah dari sektor itu sulit tercapai. Sebab, petugas tak dapat menarik retribusi angkutan kota di dalam terminal Bekasi, karena sepinya angkot yang masuk ke terminal.
Berdasarkan catatan Dishub Kota Bekasi, target PAD dari terminal tahun lalu sebesar Rp2,6 miliar. Namun, yang tercapai hanya sekitar 40% atau sebesar Rp1,2 miliar. Sehingga dibutuhkan revitalisasi terminal induk Bekasi dan terminal itu memang tidak layak dikategorikan terminal tipe A.
Kepala Dinas Perhubungan (Kadishub) Kota Bekasi Sopandi Budiman mengatakan, karena APBD 2015 sangat terbatas, maka pembenahan maupun pembangunan itu tidak bisa dilaksanakan.
"Jadi kami mengusulkan kepada pemerintah pusat agar diberi bantuan," katanya di Bekasi, Minggu (7/6/2015).
Menurut Sopandi, pihaknya sudah mengusulkan kepada Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jawa Barat dan Kementerian Perhubungan sebesar Rp40 miliar untuk penataan, dan revitalisasi Terminal Induk Bekasi. Selain itu, pendirian terminal baru di wilayah Kecamatan Jatiasih.
Saat ini, kata dia, Terminal Induk Kota Bekasi menjadi pusat perlintasan berbagai angkutan umum memang dinilai sudah tidak lagi representative. Setiap harinya Terminal Bekasi disesaki 400 bus Antar Kota Antar Provinsi (AKAP), Antar Kota Dalam Provinsi (AKDP) dan ratusan angkot.
"Dibutuhkan penataan, supaya terminal memberikan kenyamanan kepada penumpang," ujarnya.
Kebutuhan anggaran untuk penataan Terminal Induk Kota Bekasi diperkirakan mencapai Rp20 miliar. Sedangkan Rp20 miliar lainnya diperuntukkan bagi pendirian Terminal Jatiasih.
Sopandi menjelaskan, pembangunan Terminal Jatiasih dimaksudkan untuk mengendalikan angkutan umum yang kerap menunggu penumpang sembarangan di jalan raya. Bahkan, penataan dan pembangunan terminal tersebut tidak hanya dimaksudkan untuk mengatasi kemacetan lalu lintas.
Namun, lanjut dia, bisa menjadi tambahan pemasukan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dari sektor retribusi di setiap terminal yang ada di Kota Bekasi.
"Kami sangat berharap pengajuan kami disetujui, sehingga pembangunan bisa digulirkan pada tahun 2016 mendatang," tegasnya.
Pantauan Koran SINDO, kurang nyamannya keberadaan terminal di Bekasi, membuat banyak angkot di wilayah Kota Bekasi enggan masuk ke dalam terminal. Akibatnya, kemacetan tidak bisa terelakan akibat angkot mapun bus AKAP dan AKDP ngetem sembarangan.
Sopandi menambahkan, akibat angkot enggan masuk ke dalam terminal, membuat pendapatan asli daerah dari sektor itu sulit tercapai. Sebab, petugas tak dapat menarik retribusi angkutan kota di dalam terminal Bekasi, karena sepinya angkot yang masuk ke terminal.
Berdasarkan catatan Dishub Kota Bekasi, target PAD dari terminal tahun lalu sebesar Rp2,6 miliar. Namun, yang tercapai hanya sekitar 40% atau sebesar Rp1,2 miliar. Sehingga dibutuhkan revitalisasi terminal induk Bekasi dan terminal itu memang tidak layak dikategorikan terminal tipe A.
(mhd)
