Jokowi: Pancasila adalah Gaya Hidup Sehari-hari
Senin, 01 Juni 2015 - 19:52 WIB
Jokowi: Pancasila adalah Gaya Hidup Sehari-hari
A
A
A
BLITAR - Presiden Joko Widodo (Jokowi) menegaskan, bahwa yang paling penting dari Pancasila adalah pengamalannya, pelaksanaanya, dan menjadikanya sebagai gaya hidup sehari hari.
"Pancasila menjadi life style dalam kehidupan sehari-hari," katanya, di lapangan Kelurahan Bendogerit, Kecamatan Sananwetan, Kota Blitar, Senin (1/6/2015).
Ditambahkan dia, pada 70 tahun lalu di depan sidang Badan Penyelidik Usaha Persiapan Kemerdekaan (BPUPKI), Soekarno pernah menyatakan dalam pidatonya yang kemudian diberi judul Lahirnya Pancasila, bagaimana cara membumikan Pancasila.
"Menjadikanya sebagai realitas dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Tugas sejarah adalah, mewarisi api perjuangan Bung Karno, bukan mewarisi abunya," tutupnya.
Sementara itu, Wakil Ketua MPR Hidayat Nur Wahid mengatakan, domain menjadikan Hari Lahir Pancasila sebagai Hari Besar Nasional berada di tangan pemerintah.
Dia mencontohkan, pada 18 Agustus 1945 yang diusulkan MPR RI sebagai Hari Konstitusi, pada akhirnya yang menetapkan dan mengesahkan adalah pemerintah.
"Domainnya ada di eksekutif (pemerintah). Dan saat ini memang masih dikaji, belum ditetapkan," pungkasnya.
"Pancasila menjadi life style dalam kehidupan sehari-hari," katanya, di lapangan Kelurahan Bendogerit, Kecamatan Sananwetan, Kota Blitar, Senin (1/6/2015).
Ditambahkan dia, pada 70 tahun lalu di depan sidang Badan Penyelidik Usaha Persiapan Kemerdekaan (BPUPKI), Soekarno pernah menyatakan dalam pidatonya yang kemudian diberi judul Lahirnya Pancasila, bagaimana cara membumikan Pancasila.
"Menjadikanya sebagai realitas dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Tugas sejarah adalah, mewarisi api perjuangan Bung Karno, bukan mewarisi abunya," tutupnya.
Sementara itu, Wakil Ketua MPR Hidayat Nur Wahid mengatakan, domain menjadikan Hari Lahir Pancasila sebagai Hari Besar Nasional berada di tangan pemerintah.
Dia mencontohkan, pada 18 Agustus 1945 yang diusulkan MPR RI sebagai Hari Konstitusi, pada akhirnya yang menetapkan dan mengesahkan adalah pemerintah.
"Domainnya ada di eksekutif (pemerintah). Dan saat ini memang masih dikaji, belum ditetapkan," pungkasnya.
(san)
