Ahok: Banyak PNS DKI Tak Paham Tugasnya
Jum'at, 15 Mei 2015 - 06:17 WIB
Ahok: Banyak PNS DKI Tak Paham Tugasnya
A
A
A
JAKARTA - Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) menyatakan mutasi terhadap ratusan PNS dilakukan karena masih banyaknya PNS yang bermain-main dan tak mengerti tugas yang harus dikerjakan.
Ahok menuturkan, mengambil kebijakan untuk merotasi pejabat di lingkungannya berdasarkan hasil evaluasi selama tiga-enam bulan. Menurut Ahok, saat ini masih banyak PNS yang bermain-main.
Misalnya dalam pengadaan barang dan jasa, hampir sekitar 60-70% PNS, kata dia, tidak mengerti cara membuat dokumen lelang lantaran sebelumnya asik bermain dalam kecurangan. Bahkan, mantan Bupati Belitung Timur itu pun masih banyak melihat kegiatan aneh-aneh di Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD)/Unit Kerja Perangkat Daerah (UKPD).
"Ada beberapa, pokoknya Disdik sama Disorda paling banyak yang aneh-aneh. Pembangunan fisik belum, ngapain yang enggak jelas-jelas," tegasnya.
Sementara itu, pengamat kebijakan publik dari Universitas Trisakti Trubus Rahadiansyah mengapresiasi kebijakan Pemprov DKI Jakarta yang terus merotasi pejabat dilingkungannya. Namun, dia meminta agar teknis rotasi jabatan tersebut harus dibuka secara transparansi.
"Kriteria orang-orang yang memenuhi pejabat itu belum transparan. Apalagi, panitia pelaksana pelelangan berasal dari internal pemerintahan sendiri," ujarnya, Kamis 14 Mei kemarin.
Trubus menilai rotasi pejabat dilingkungan Pemprov DKI sangat memungkinkan untuk mencari Sumber Daya Manusia (SDM) yang terbaik. Sebab, sebagai daerah khusus, PNS DKI selalu dihuni oleh orang-orang yang berpendidikan lebih tinggi ketimbang pejabat di pemerintahan daerah lainnya.
Hanya saja, kata Trubus, sistem perekrutan PNS setiap tahunnya tidak pernah terbuka dan tidak ada perubahan yang signifikan. "PNS DKI belum terlihat mampu bekerja optimal melayani masyarakat. Jadi memang harus dilelang. Apalagi Eselon III dan IV yang memiliki posisi stratetegis dengan masyarakat," ungkapnya.
Ahok menuturkan, mengambil kebijakan untuk merotasi pejabat di lingkungannya berdasarkan hasil evaluasi selama tiga-enam bulan. Menurut Ahok, saat ini masih banyak PNS yang bermain-main.
Misalnya dalam pengadaan barang dan jasa, hampir sekitar 60-70% PNS, kata dia, tidak mengerti cara membuat dokumen lelang lantaran sebelumnya asik bermain dalam kecurangan. Bahkan, mantan Bupati Belitung Timur itu pun masih banyak melihat kegiatan aneh-aneh di Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD)/Unit Kerja Perangkat Daerah (UKPD).
"Ada beberapa, pokoknya Disdik sama Disorda paling banyak yang aneh-aneh. Pembangunan fisik belum, ngapain yang enggak jelas-jelas," tegasnya.
Sementara itu, pengamat kebijakan publik dari Universitas Trisakti Trubus Rahadiansyah mengapresiasi kebijakan Pemprov DKI Jakarta yang terus merotasi pejabat dilingkungannya. Namun, dia meminta agar teknis rotasi jabatan tersebut harus dibuka secara transparansi.
"Kriteria orang-orang yang memenuhi pejabat itu belum transparan. Apalagi, panitia pelaksana pelelangan berasal dari internal pemerintahan sendiri," ujarnya, Kamis 14 Mei kemarin.
Trubus menilai rotasi pejabat dilingkungan Pemprov DKI sangat memungkinkan untuk mencari Sumber Daya Manusia (SDM) yang terbaik. Sebab, sebagai daerah khusus, PNS DKI selalu dihuni oleh orang-orang yang berpendidikan lebih tinggi ketimbang pejabat di pemerintahan daerah lainnya.
Hanya saja, kata Trubus, sistem perekrutan PNS setiap tahunnya tidak pernah terbuka dan tidak ada perubahan yang signifikan. "PNS DKI belum terlihat mampu bekerja optimal melayani masyarakat. Jadi memang harus dilelang. Apalagi Eselon III dan IV yang memiliki posisi stratetegis dengan masyarakat," ungkapnya.
(whb)
