Muhammadiyah Minta Majelis Taklim Tidak Dikaitkan dengan Radikalisme

JAKARTA - Ketua Umum Pengurus Pusat (PP) Muhammadiyah Haedar Nasir mengatakan menghargai keinginan pemerintah agar majelis taklim terdaftar di Kementerian agama (Kemenag).

Namun, dia berharap kebijakan itu tidak dikaitkan dengan radikalisme, sehingga terkesan berlebihan.

"Tapi juga pada saat yang sama, kebijakan itu tidak boleh diskriminatif. Jadi kalau ada problem radikalisasi yang punya potensi intoleran, kekerasan dan membenarkan kekerasan, ekstrem, maka muaranya kan jangan satu institusi," kata Haedar di kantor PP Muhammadiyah, Menteng, Jakarta, Rabu (4/12/2019).

Haedar menjelaskan, jika kebijakan menyasar kepada satu intitusi, apalagi majelis taklim yang identik dengan islam maka, dikhawatirkan akan ada tudingan bahwa islam sumber dari radikalisme.

"Kalau kemudian ini juga diterapkan nanti ini konteksnya demokrasi. Bisa ke mana-mana. Nanti aktivitas-aktivitas sosial yang ada di masyarakat itu juga nanti akan ada pembatasan, pendaftaran," ujarnya.

Sementara, lanjut Haedar, hidupnya bangsa Indonesia dengan semangat kegotongroyongan itu juga ada dalam aktivitas-aktivitas sosial yang hidup di akar rumput.

"Persis sama aktivitas keislaman itu, hidup melalui majelis taklim. Karena itu, alangkah bagusnya bahwa biarkan majelis taklim itu menjadi kekuatan dinamis untuk menghidupkan keberagamaan yang positif, keberagamaan yang menciptakan damai kemudian toleran, kemudian memberi rahmat bagi lingkungan," tandasnya.