Beranda
Nasional
Internasional
Metro
Daerah
Lifestyle
Sports
Ekonomi Bisnis
Teknologi
Sains
Otomotif
Edukasi
Kalam
GenSINDO
Infografis
Video
Foto
Indeks
Pengurus BPD GINSI Sumut Segera Dirombak
Ketua Umum Badan Pengurus Pusat (BPP) GINSI Anton Sihombing (kanan) menegaskan jika ada musyawarah luar biasa (munaslub) maka hal itu ilegal. (Foto/SINDOnews/Vitrianda Hilba Siregar)
A
A
A
JAKARTA - Ketua Badan Pengurus Pusat Gabungan Importir Nasional Seluruh Indonesia ( BPP GINSI ) Anton Sihombing mengungkapkan, pihaknya telah melakukan rapat pleno membahas persoalan Taufan dan Ratna.
Hasilnya, kedua orang tersebut diputuskan diberhentikan dari kepengurusan BPP GINSI, per tanggal 23 Oktober 2019. (Baca juga: BPP GINSI Bakal Laporkan Mantan Sekjen Erwin Taufan ke Polda Metro)
Selain itu untuk pengurus tingkat daerah yang telah dipastikan diganti, menurut Anton BPD Sumatera Utara, BPD Surabaya, BPD Sulawesi Selatan, dan BPD Riau. Setelah diberhentikan, dalam waktu dekat BPP akan melantik pengurus BPD baru.
Erwin Taufan sebelumnya sebagai Sekretaris Jenderal BPP GINSI dan Ratna salah seorang pengurus juga.
Apabila keduanya melakukan kegiatan-kegiatan yang membawa nama organisasi, Anton menegaskan tindakan dan acara tersebut ilegal.
(Baca juga: Ketum BPP GINSI: Ada Munaslub, Saya Pastikan Itu Ilegal)
"Selain pengurus pusat yang kami berhentikan, kami juga memberhentikan beberapa pengurus BPD GINSI. Mereka kami berhentikan karena selama ini tidak pernah membuat laporan, memenuhi kewajiban, tidak terlihat kinerjanya, mereka hanya memakai plang GINSI akan tetapi kantornya tidak jelas," jelasnya.
Anton pun meminta para pengurus di tingkat pusat dan daerah serius menjalankan roda organisasi. Sebab hal ini berpengaruh terhadap kredibilitas GINSI, sebagai asosiasi para importir yang kerap berurusan dengan pihak asing.
"Kalau tidak ada kantornya tidak boleh membawa-bawa nama GINSI, meskipun itu hanya kantor kecil tetapi jelas keberadaannya," kata anggota DPR RI periode 2014-2019 ini.
Untuk pengurus tingkat daerah yang telah dipastikan diganti, menurut Anton BPD Surabaya, BPD Sumatera Utara, BPD Sulawesi Selatan, dan BPD Riau. Setelah diberhentikan, dalam waktu dekat BPP akan melantik pengurus BPD baru.
BPP GINSI juga mengimbau pengurus pusat dan daerah tak ikut serta dalam kegiatan musyawarah nasional luar biasa (munaslub), yang rencananya digelar pihak Taufan. Sebab dipastikan kegiatan tersebut menyalahi anggaran dasar dan anggaran rumah tangga (AD-ART) organisasi.
"Maka saya harapkan mereka tidak akan pernah ikut dalam kegiatan ilegal tersebut. Mari kita bangun organisasi ini bersama-sama akan lebih maju lagi, bukan malah membuat suatu pergerakan yang terindikasi untuk menjatuhkan ketua umum yang sah," tambah Robi.
Hasilnya, kedua orang tersebut diputuskan diberhentikan dari kepengurusan BPP GINSI, per tanggal 23 Oktober 2019. (Baca juga: BPP GINSI Bakal Laporkan Mantan Sekjen Erwin Taufan ke Polda Metro)
Selain itu untuk pengurus tingkat daerah yang telah dipastikan diganti, menurut Anton BPD Sumatera Utara, BPD Surabaya, BPD Sulawesi Selatan, dan BPD Riau. Setelah diberhentikan, dalam waktu dekat BPP akan melantik pengurus BPD baru.
Erwin Taufan sebelumnya sebagai Sekretaris Jenderal BPP GINSI dan Ratna salah seorang pengurus juga.
Apabila keduanya melakukan kegiatan-kegiatan yang membawa nama organisasi, Anton menegaskan tindakan dan acara tersebut ilegal.
(Baca juga: Ketum BPP GINSI: Ada Munaslub, Saya Pastikan Itu Ilegal)
"Selain pengurus pusat yang kami berhentikan, kami juga memberhentikan beberapa pengurus BPD GINSI. Mereka kami berhentikan karena selama ini tidak pernah membuat laporan, memenuhi kewajiban, tidak terlihat kinerjanya, mereka hanya memakai plang GINSI akan tetapi kantornya tidak jelas," jelasnya.
Anton pun meminta para pengurus di tingkat pusat dan daerah serius menjalankan roda organisasi. Sebab hal ini berpengaruh terhadap kredibilitas GINSI, sebagai asosiasi para importir yang kerap berurusan dengan pihak asing.
"Kalau tidak ada kantornya tidak boleh membawa-bawa nama GINSI, meskipun itu hanya kantor kecil tetapi jelas keberadaannya," kata anggota DPR RI periode 2014-2019 ini.
Untuk pengurus tingkat daerah yang telah dipastikan diganti, menurut Anton BPD Surabaya, BPD Sumatera Utara, BPD Sulawesi Selatan, dan BPD Riau. Setelah diberhentikan, dalam waktu dekat BPP akan melantik pengurus BPD baru.
BPP GINSI juga mengimbau pengurus pusat dan daerah tak ikut serta dalam kegiatan musyawarah nasional luar biasa (munaslub), yang rencananya digelar pihak Taufan. Sebab dipastikan kegiatan tersebut menyalahi anggaran dasar dan anggaran rumah tangga (AD-ART) organisasi.
"Maka saya harapkan mereka tidak akan pernah ikut dalam kegiatan ilegal tersebut. Mari kita bangun organisasi ini bersama-sama akan lebih maju lagi, bukan malah membuat suatu pergerakan yang terindikasi untuk menjatuhkan ketua umum yang sah," tambah Robi.
(vhs)
Explore More