Presiden Jokowi: Lokasi Ibu Kota Baru Tunggu Dua Kajian Lagi

JAKARTA - Presiden Joko Widodo tak menjawab secara tegas terkait informasi yang menyebutkan lokasi ibu kota negara baru adalah Kalimantan Timur.

Dia mengatakan akan mengumumkan lokasinya jika sudah waktunya sudah tepat. Sebelumnya Menteri Agraria dan Tata Ruang/ Kepala Badan Pertanahan Nasional (BPN) Sofyan Djalil sempat membenarkan bahwa lokasi ibu kota negara yang baru ada di Kalimantan Timur saat ditanyai wartawan.

“Akan kita umumkan pada waktunya. Masih menunggu kajian,” kata Jokowi di Istana Kepresidenan Bogor, Kamis (22/8/2019).

Dia mengatakan setidaknya masih ada dua kajian yang belum rampung terkait lokasi ibu kota baru.

“Dua kajian belum disampaikan kepada saya. Masih tunggu satu, dua kajian,” tuturnya.

Sementara itu, Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN/Kepala Bappenas), Bambang Brodjonegoro, mengatakan untuk memindakan Ibu Kota Negara (IKN) ke tempat baru nanti harus menerapkan konsep Smart City.

Penerapan Smart City ini, sebagai kota berkelanjutan dan kota yang semakin nyaman ditingali oleh penduduknya. Smart City, adalah Kota Cerdas dalam segala aspek sehingga menjadi sebuah wilayah yang berkelanjutan dan nyaman menjadi tempat tinggal bagi masyarakat.

“Aspeknya mencakup, Smart Mobility, Safety and Security, ada keterlibatan penduduk kota dalam pengambilan keputusan, smart energy disini nanti menjadi bagian tugas rekan - rekan elektro untuk memperkuat transmisi. Ibu Kota yang baru kan dibangun dari nol, untuk struktur awal sudah melakukan pendekatan sistem Smart City ini. Baik air, sampah transportasi, dan gedung -gedung didesain konsep berkelanjutan,” kata Bambang saat diskusi terbuka Perencanaan dan Pembangunan Ibu Kota Negara Berbasis Smart City di Fakultas Tehik Universitas Indonesia (FTUI), Kamis (22/8/2019).

Salah satu pendukung lainnya yang akan diterapkan di dalam ibu kota baru akan menggunakan smart berbasis teknologi. Ini dibutuhkan sebagai upaya memenuhi kebutuhan para aparatur negara di daerah tersebut.

“Pertama orientasinya memenuhi kebutuhan dan layanan dasar warga kota. Dari misalkan air bersih, sanitasi, air limbah, kemudian juga jaringan listrik, kemudian layanan adminitrasi apakah untuk KTP,” ucapnya.

Tak hanya itu, juga untuk keperluan adminitrasi lainnya mengurus izin sampai kepada kebutuhan terkait dengan penanggulangan bencana, ketertiban lalu lintas atau menurunkan tingkat krimininalitas.

Jadi, kata dia lagi, semua hal dasar itu harus menjadi isu yang diatasi dengan pendekatan smart berbasis teknologi.

“Harus dibuat dari awal, karena itu membangun kota baru. Tapi semua kota baru lainya diarahkan ke Smart City,” paparnya.