THR, Kewajiban Pengusaha Harus Dibayar ke Karyawan
Kamis, 09 April 2020 - 07:44 WIB
Ilustrasi Tunjangan Hari Raya (THR). Foto/Istimewa
A
A
A
Pandemi Covid-19 membuat perekonomian Indonesia lesu. Kondisi ini memengaruhi arus keuangan perusahaan atau pengusaha yang akhirnya kesulitan membayarkan hak-hak karyawan, termasuk Tunjangan Hari Raya (THR).
THR sendiri sudah menjadi kewajiban pengusaha untuk membayarnya kepada pegawainya, sebagaimana tertuang dalam Pasal 8 Peraturan Menteri Tenaga Kerja (Permenaker) Nomor 20 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pemberian Sanksi Administratif Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2015 tentang Pengupahan.
Dalam Pasal 8 tersebut juga tertulis, pembayaran THR Keagamaan wajib dibayarkan paling lambat 7 hari sebelum hari raya keagamaan.
Bila THR tidak dibayarkan, maka ada sanksi yang akan dikenakan kepada para pengusaha atau perusahaan bakal mendapat sanksi. Sanksi diatur dalam Pasal 9 Permenaker Nomor 20 Tahun 2016.
"Pengusaha yang tidak membayar THR Keagamaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, dikenai sanksi administratif seperti teguran tertulis dan pembatasan," tulis keterangan Kementerian Ketenagakerjaan, Jakarta, Rabu (8/4/2020).
Pada Pasal 10, teguran tertulis yang diatur dalam Pasal 9 dikenakan kepada pengusaha untuk satu kali dalam jangka waktu paling lama 3 hari kalender terhitung sejak teguran tertulis diterima.
Lalu pada Pasal 11 ayat (1) menyebutkan, pengusaha yang tidak melaksanakan kewajiban sampai dengan berakhirnya jangka waktu sesuai dalam Pasal 10, dapat direkomendasikan untuk dikenakan sanksi administratif berupa pembatasan kegiatan usaha.
Rekomendasi sebagaimana dimaksudkan pada ayat 1 paling sedikit didasarkan pada pertimbangan mengenai sebab tidak dilaksanakannya teguran tertulis oleh pengusaha dan kondisi finansial perusahaan berdasarkan laporan keuangan perusahaan dua tahun terakhir yang diaudit oleh akuntan publik.
Lalu pengenaan sanksi adminstratif berupa pembatasan kegiatan usaha berlaku sampai dengan dipenuhinya kewajiban pengusaha membayar THR keagamaan sebagaiman dimaksud pasal 8 ayat 1.
Sementara itu, berdasarkan Pasal 12, pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 tidak menghilangkan kewajiban pengusaha atas denda keterlambatan membayar THR Keagamaan, sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan.
THR sendiri sudah menjadi kewajiban pengusaha untuk membayarnya kepada pegawainya, sebagaimana tertuang dalam Pasal 8 Peraturan Menteri Tenaga Kerja (Permenaker) Nomor 20 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pemberian Sanksi Administratif Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2015 tentang Pengupahan.
Dalam Pasal 8 tersebut juga tertulis, pembayaran THR Keagamaan wajib dibayarkan paling lambat 7 hari sebelum hari raya keagamaan.
Bila THR tidak dibayarkan, maka ada sanksi yang akan dikenakan kepada para pengusaha atau perusahaan bakal mendapat sanksi. Sanksi diatur dalam Pasal 9 Permenaker Nomor 20 Tahun 2016.
"Pengusaha yang tidak membayar THR Keagamaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, dikenai sanksi administratif seperti teguran tertulis dan pembatasan," tulis keterangan Kementerian Ketenagakerjaan, Jakarta, Rabu (8/4/2020).
Pada Pasal 10, teguran tertulis yang diatur dalam Pasal 9 dikenakan kepada pengusaha untuk satu kali dalam jangka waktu paling lama 3 hari kalender terhitung sejak teguran tertulis diterima.
Lalu pada Pasal 11 ayat (1) menyebutkan, pengusaha yang tidak melaksanakan kewajiban sampai dengan berakhirnya jangka waktu sesuai dalam Pasal 10, dapat direkomendasikan untuk dikenakan sanksi administratif berupa pembatasan kegiatan usaha.
Rekomendasi sebagaimana dimaksudkan pada ayat 1 paling sedikit didasarkan pada pertimbangan mengenai sebab tidak dilaksanakannya teguran tertulis oleh pengusaha dan kondisi finansial perusahaan berdasarkan laporan keuangan perusahaan dua tahun terakhir yang diaudit oleh akuntan publik.
Lalu pengenaan sanksi adminstratif berupa pembatasan kegiatan usaha berlaku sampai dengan dipenuhinya kewajiban pengusaha membayar THR keagamaan sebagaiman dimaksud pasal 8 ayat 1.
Sementara itu, berdasarkan Pasal 12, pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 tidak menghilangkan kewajiban pengusaha atas denda keterlambatan membayar THR Keagamaan, sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan.
(vhs)
