Pemerintah Pastikan APD Cukup untuk Tangani Corona

JAKARTA - Pemerintah pastikan ketersediaan beberapa alat kesehatan dalam penanganan virus corona (Covid-19) masih cukup. Salah satunya adalah ketersediaan alat pelindung diri (APD) untuk petugas medis yang menangani pasien corona.

Hal ini disampaikan Juru Bicara Pemerintah untuk Penanganan Virus Corona Achmad Yurianto menanggapi klaim beberapa kabupaten/kota yang kekurangan APD atau yang dikenal dengan baju hazmat.

"Kita tahu ada yang menggunakan jas hujan, yang dilakban dan sebagainya. Padahal di provinsi masih ada," katanya di Kantor Presiden, kemarin.

Dia pun meminta agar provinsi dan kabupaten/kota berkoordinasi dengan baik. Dia memastikan bahwa pemerintah pusat terus melakukan pemantauan terkait kebutuhan logistik tersebut.

"Kita memantau, dan semuanya ada di sistem pemantauan logistik yang ada di Direktorat Jenderal (Ditjen) Farmalkes (Kerfarmasian dan Alat Kesehatan)," tuturnya.

Yuri menyebut bahwa stok APD sekarang sudah ada banyak. Pasalnya pemerintah sudah menemukan pemasok baru di luar China. "APD ini tidak hanya dari satu negara. Tetapi dari beberapa negara termasuk dari India, Eropa, ada yang dari Denmark, ada yang dari mana-maana.Bukan meminta bantuan, kita bisa beli," tuturnya.

Tidak hanya itu, Yuri juga memastikan bahwa perlengkapan untuk pemeriksaan spesimen virus corona juga cukup. Dia menyebut pemerintah telah mendatangkan 10.000 perlengkapan yang menggunakan metode polymerase chain reaction (PCR).

"Stok pemeriksaan ini PCR ini kemarin datang lagi 10.000 unit. Yang lama masih ada 500 lebih sisanya. Jadi tidak benar kalau kita tidak punya itu," ungkapnya.

Lebih lanjut pemerintah juga menyiapkan sumber daya manusia (SDM) untuk menguji spesimen secara mandiri di daerah. Yuri mengatakan pemerintah sedang melatih petugas dari Balai Teknik Kesehatan Lingkungan dan Pengendalian Penyakit (BTKLP2) dari daerah.

"Diharapkan minggu ini selesai training, mereka membawa 10 ribu (kit) tadi ke tempat masing-masing. Ini tahap pertama," ujarnya.

Selain itu dia juga mengatakan bahwa pemerintah sedang berupaya memenuhi standar fasilitas di daerah untuk menjalankan proses PCR. Fasilitas di BTKLP2 harus tunduk pada standar bio safety dan bio security. "Bio safety jangan sampai nular yang meriksa. Bio security jangan sampai virusnya lepas ke dunia luar menulari yang lain," pungkasnya.