Penasaran? Ini Aturan dan Ruang Lingkup Tugas Wakil Menteri

Kamis, 31 Oktober 2019 - 10:44 WIB
Penasaran? Ini Aturan dan Ruang Lingkup Tugas Wakil Menteri
Presiden Jokowi dan Wakil Presiden Maruf Amin bersama 12 orang wakil menteri. Foto/Setkab
A A A
JAKARTA - Presiden Jokowi mengangkat 12 wakil menteri dalam kabinetnya. Wakil Menteri bertugas membantu menteri menjalankan tugasnya. Lalu seperti apa aturan dan ruang lingkup mengenai tugas wakil menteri?

Presiden Jokowi pada Rabu 23 Oktober lalu telah menandatangani Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 68 Tahun 2019 tentang Organisasi Kementerian Negara.

Dalam Perpres itu juga juga diatur mengenai wakil menteri, staf ahli, dan staf khusus menteri.

Menurut Perpres ini, dalam melaksanakan tugas menteri tertentu dapat dibantu oleh wakil menteri sesuai dengan penunjukkan presiden.

Wakil menteri diangkat dan diberhentikan oleh presiden, berada di bawah dan bertanggung jawab kepada menteri.

“Wakil menteri mempunyai tugas membantu menteri dalam memimpin pelaksanaan tugas kementerian,” bunyi Pasal 64 ayat 4 Perpres tersebut, seperti dikutip dari setkab.go.id, Kamis 31 Oktober 2019.

Ruang lingkup bidang tugas wakil menteri sebagaimana dimaksud, menurut Perpres ini, meliputi (a) membantu menteri dalam perumusan dan/atau pelaksanaan kebijakan kementerian; dan (b) membantu menteri dalam mengoordinasikan pencapaian kebijakan strategis lintas unit organisasi dalam jabatan pimpinan tinggi madya atau eselon I di lingkungan kementerian.

“Menteri dan wakil menteri merupakan satu kesatuan unsur pemimpin kementerian,” tulis Pasal 65 Perpres tersebut.

Perpres juga menyebutkan, menteri dan menteri koordinator dapat dibantu oleh staf ahli, yang merupakan satu kesatuan dalam susunan organisasi kementerian atau kementerian koordinator.

Staf ahli, menurut Perpres, berada di bawah dan bertanggung jawab kepada menteri atau menteri koordinator dan dikoordinasikan oleh sekretaris jenderal atau sekretaris kementerian atau sekretaris kementerian koordinator.
Halaman :
123
Komentar
Copyright © 2023 SINDOnews.com
artikel/ rendering in 0.1514 seconds (10.55#12.26)