Pemerintahan Jokowi Dinilai Gagal Jaga dan Lestarikan Hutan

SURABAYA - Anggota DPR RI Bambang Haryo Soekartono menilai pemerintahan Joko Widodo gagal dalam menjaga dan melestarikan hutan. Salah satunya disebabkan program Perhutanan Sosial untuk 7 juta orang yang boleh menempati 12,7 juta hektar lahan hutan.

Akibat kebijakan tersebut, banyak satwa hutan yang tewas karena dibunuh warga yang tinggal di hutan. Menurut catatannya, ada sebanyak 100.000 orang utan yang dibunuh karena oleh manusia dianggap sebagai hama. Warga yang tinggal di hutan, kata dia, menanam sejumlah tanaman yang juga makanan orang utan. Seperti pisang dan buah-buahan yang lain.

“Warga yang tinggal di hutan itu kan tidak paham bagaimana cara merawat hutan,” katanya, Sabtu (16/3/2019).

Diketahui, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK), melalui program Perhutanan Sosial, bertujuan melakukan pemerataan dan mengurangi ketimpangan ekonomi melalui tiga pilar. Yakni lahan, kesempatan usaha dan sumberdaya manusia.

Pelaku Perhutanan Sosial adalah masyarakat yang tinggal di kawasan hutan dan memiliki riwayat penggarapan kawasan hutan. KLHK mencatat, dalam tiga tahun masa Kabinet Kerja, tercatat 604.373 hektare kawasan hutan dikelola masyarakat. “Program Perhutanan Sosial itu mengacu pada peraturan menteri dan itu bertentangan dengan Undang-undang,” tandas Bambang.

Program Perhutanan Sosial ini diatur dalam Peraturan Menteri LHK Nomor 83 Tahun ini 2016. Sementara itu, ada UU Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan. Di regulasi ini mewajibkan pemerintah merawat dan memperbaiki hutan. Nah, program Perhutanan Sosial, oleh Bambang dianggap justru merusak kawasan hutan.

“Pak Jokowi itu lulusan UGM (Universitas Gadjah Mada) Fakultas Kehutanan. Seharusnya faham dalam mengelola hutan. Sebaliknya, Menterinya (Siti Nurbaya-Menteri LHK), lulusan Pertanian IPB (Institut Pertanian Bogor). Nah, barangkali karena menteri lulusan pertanian, akhirnya kawasan hutan ingin dijadikan lahan pertanian,” kritik politikus dari Partai Gerindra ini.

Direktur utama perusahaan properti PT Dharma Graha Utama ini mengungkapkan, pada masa pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono (SBY), anggaran untuk pengelolaan hutan sebesar 3,5 triliun. Saat ini sudah naik menjadi Rp7,8 triliun. Harapannya, dengan kenaikan anggaran tersebut, kelestarian hutan bisa semakin terjaga.

“Tapi kenyataanya kan tidak. Saat ini lahan hutan terus berkurang. Salah satunya akibat penanaman kelapa sawit. Hutan juga semakin rusak dengan makin maraknya penambangan batu bara,” pungkasnya.