Khofifah Perintahkan Semua OPD Di Jatim Terlibat Tangani Banjir

Sabtu, 09 Maret 2019 - 10:30 WIB
Khofifah Perintahkan Semua OPD Di Jatim Terlibat Tangani Banjir
Gubernur Jatim Khofifah Indar Parawansa saat melihat kesiapan peralatan maupun tim tanggap bencana di Kantor BPBD Jatim. Foto/SINDONews/Lukman Hakim
A A A
SURABAYA - Gubernur Jatim, Khofifah Indar Parawansa menginstruksikan semua Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di lingkup Pemprov Jatim terlibat menangani daerah terdampak banjir.

Ini penting untuk mempercepat pemulihan dampak akibat banjir di 15 daerah di Jatim.

15 daerah di Jatim yang terdampak banjir tersebut yaitu Madiun, Magetan, Pacitan, Ngawi, Trenggalek, Nganjuk, Tulungagung, Kediri, Blitar, Bojonegoro, Gresik, Sidoarjo, Probolinggo, Bojonegoro dan Tuban.

“OPD di Pemprov Jatim harus ikut menangani bencana banjir dan berkoordinasi aktif dengan pemda setempat, agar mempercepat pemulihan dan pemenuhan kebutuhan masyarakat yang mendesak,” katanya, Sabtu 9/3/2019).

Tugas tiap OPD di Jatim telah ditentukan untuk kegiatan tanggap darurat atas bencana di 15 daerah di Jatim. Pembagiannya yaitu, Dinas PU Bina Marga dan BPBD menangani daerah Pacitan, Madiun, Magetan dan Ngawi.

Daerah Trenggalek dan Nganjuk ditangani oleh Dinas PU SDA dan Dinas ESDM. Daerah Tulungagung, Kediri, dan Blitar ditangani oleh Dinas Pertanian, Perikanan, Peternakan, dan Perkebunan.

Untuk daerah Sidoarjo, Gresik dan Probolinggo menjadi tanggung jawab Dinas Koperasi dan UMKM dan Disperindag. Sedangkan daerah Bojonegoro dan Tuban menjadi tanggung jawab Dinas Perhubungan.

Penanganan fasilitas pendidikan pada 15 kabupaten terdampak banjir dilakukan oleh Dinas Pendidikan. Penanganan terhadap fasilitas kesehatan menjadi tanggung jawab Dinas Kesehatan. Khusus untuk kebutuhan pembagian sembako menjadi tanggung jawab BPBD, Dinas Sosial dan Biro Kesos Setdaprov Jatim.

“Untuk sembako harus diupayakan agar bisa sampai pada masyarakat yang paling terpencil. Jika tidak dapat diakses oleh transportasi kendaraan maka menggunakan perahu karet dibantu oleh relawan pada daerah terdampak banjir,” ujar Khofifah.

Dia menambahkan, pendataan secara akurat akan terus dilakukan terhadap kerugian yang dialami oleh masyarakat. Disamping itu, kerugian terhadap pertanian, perkebunan dan peternakan juga akan terus didata oleh dinas terkait yaitu Dinas Pertanian, Dinas Peternakan dan Perkebunan serta Dinas Perikanan dan Kelautan Jatim.

“Bagi masyarakat yang usahanya menggunakan kredit, maka akan dilakukan pendataan yang akurat,” terangnya.

Sehingga, lanjut dia, nanti bisa dikoordonasikan dengan perbankan untuk mendapatkan keringanan untuk penyelesaiaannya. Kemudian dapat diberikan kredit baru untuk melanjutkan usahanya.

“Kepala OPD harus terus berkoordinasi dengan saya, pak Wagub dan pemda setempat. Lalu menyiapkan solusi penanganannya agar masyarakat dapat segera bangkit dan ekonominya tetap berjalan baik,” pungkasnya.
(vhs)
Copyright © 2024 SINDOnews.com
All Rights Reserved
artikel/ rendering in 1.0540 seconds (0.1#10.140)