Hadapi Darurat Corona, Desa Diarahkan Bentuk Pranata Baru
Kepala Balai Penelitian Pelatihan dan Informasi (Balilatfo) Kemendes PDTT, Eko Sri Haryanto. Foto/Dok.BNPB
A
A
A
MALANG - Desa menjadi bagian penting dalam menekan penyebaran wabah virus Corona baru, Covid-19. Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (Kemendes PDTT) sebagai bagian dari Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19, mengarahkan setiap desa agar membentuk Relawan Desa Lawan Covid-19.
Pembentukan Relawan Desa Lawan Covid-19, menurut Kepala Balai Penelitian Pelatihan dan Informasi (Balilatfo) Kemendes PDTT, Eko Sri Haryanto, menjadi penting karena kedepannya para relawan ini akan memiliki peran untuk melindungi masyarakat dan pemerintah desa.
"Relawan ini susunannya mulai dari Ketua RT, Ketua RW dan Kepala Dusun sebagai kunci utama untuk tunduk, patuh dan melaksanakan aturan pemerintah melalui Kepala Desa yang telah diatur dalam Keputusan Presiden (Kepres) No. 11/2020 tentang kedaruratan kesehatan masyarakat," tuturnya.
Lebih lanjut, Eko yang memberikan keterangan pers di Media Center Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19, Graha Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), Jakarta, mengatakan, relawan desa memiliki tugas mulia untuk melindungi masyarakat dan pemerintah desa melalui apa yang diamanatkan pemerintah melalui Kepala Desa.
Dalam hal ini Kepala Desa kemudian menjadi Ketua Relawan Desa dan diwakili oleh Kepala BPD, sehingga dalam perubahan mengenai anggaran akan mudah dilaksanakan, karena hal itu menjadi kunci di dalam pembiayaan atau sistem anggaran di desa.
Adapun relawan desa ini memiliki tugas melalui kegiatan yang berprinsip pada gotong royong, seperti bekerja sama dengan rumah sakit rujukan dan atau puskesmas setempat, menempatkan Orang Dalam Pemantauan (OPD) ke dalam ruang isolasi yang telah disiapkan.
"Kemudian menyiapkan logistik bagi OPD selama berada di ruang isolasi, melaporkan Pasien Dalam Pengawasan (PDP) ke Puskesmas atau Gugus Tugas Covid-19 di daerah. Dan yang terakhir adalah menghubungkan petugas Gugus Tugas Covid-19 di daerah kepada warga untuk penanganan lebih lanjut," ujarnya.
Kemendes PDTT juga mengarahkan seluruh perangkat desa untuk menyusun pranata baru, guna menghindari konflik sosial seperti penolakan jenazah terjangkit virus corona. "Desa harus mulai membuat pranata sosial baru yang sesuai dengan kebutuhan-kebutuhan yang ada di desa agar tidak memunculkan konflik sosial," ujar Eko.
Nantinya pranata sosial akan melakukan tugas dan fungsinya seperti menjalankan aturan baru dalam menerima tamu saat acara pemakaman termasuk kegiatan keamanan lingkungan yang diatur Kepala Desa setempat.
Melalui aturan yang ditandatangan dan dijelaskan Kepala Desa setempat kepada masyarakat maka tidak akan terjadi penolakan terhadap acara pemakaman. Dalam hal ini perangkat desa hingga pengurus rukun tetangga harus memberikan penjelasan dan pemahaman agar pranata sosial baru dapat diterima kepada masyarakat setempat.
Pranata sosial baru juga akan berdampak terhadap psikologis masyarakat tidak akan panik atau ketakutan. "Di dalam peran kepala dusun, ketua RW, RT dan kepala desa sendiri adalah bagaimana mengkomunikasikan tentang hal itu setiap hari," ujar Eko.
Sebagai bentuk untuk peningkatan informasi sebagai antisipasi dan respon cepat, seluruh perangkat desa disarankan agar membuat grup aplikasi pesan singkat (whatsapp) atau laman untuk menyampaikan perkembangan informasi mengenai Covid-19 di lingkungan masyarakat desa.
Sementara, menurut Kepala Pusat Data dan Informasi (Kapusdatin) Kemendesa PDTT, Ivanovich Agusta, dari data yang dihimpun oleh Kemendes PDTT, hingga saat ini sudah ada kurang lebih 4.556 Relawan Desa Lawan Covid-19, yang telah aktif dari 74.953 desa di seluruh Indonesia.
"Dana desa yang telah dialokasikan oleh desa-desa di seluruh Indonesia untuk penanganan Covid-19, totalnya mencapai Rp119,021 miliar. Jumlah relawan di desa mencapai sebanyak 82.317 orang," tuturnya.
Dana desa tersebut di antaranya digunakan untuk penyediaan tempat cuci tangan di ruang publik, penyemprotan disinfektan, serta pengadaan masker untuk masyarakat dengan memaksimalkan masker produksi usaha masyarakat di desa tersebut.
Selain itu, juga telah didirikan sebanyak 1.317 tempat isolasi di desa-desa, salah satu fungsinya adalah menampung warga yang datang dari luar kota dan masuk kategori rentan. RT dan RW juga terlibat aktif mendata warga pemudik atau pendatang yang tiba di desa.
Pembentukan Relawan Desa Lawan Covid-19, menurut Kepala Balai Penelitian Pelatihan dan Informasi (Balilatfo) Kemendes PDTT, Eko Sri Haryanto, menjadi penting karena kedepannya para relawan ini akan memiliki peran untuk melindungi masyarakat dan pemerintah desa.
"Relawan ini susunannya mulai dari Ketua RT, Ketua RW dan Kepala Dusun sebagai kunci utama untuk tunduk, patuh dan melaksanakan aturan pemerintah melalui Kepala Desa yang telah diatur dalam Keputusan Presiden (Kepres) No. 11/2020 tentang kedaruratan kesehatan masyarakat," tuturnya.
Lebih lanjut, Eko yang memberikan keterangan pers di Media Center Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19, Graha Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), Jakarta, mengatakan, relawan desa memiliki tugas mulia untuk melindungi masyarakat dan pemerintah desa melalui apa yang diamanatkan pemerintah melalui Kepala Desa.
Dalam hal ini Kepala Desa kemudian menjadi Ketua Relawan Desa dan diwakili oleh Kepala BPD, sehingga dalam perubahan mengenai anggaran akan mudah dilaksanakan, karena hal itu menjadi kunci di dalam pembiayaan atau sistem anggaran di desa.
Adapun relawan desa ini memiliki tugas melalui kegiatan yang berprinsip pada gotong royong, seperti bekerja sama dengan rumah sakit rujukan dan atau puskesmas setempat, menempatkan Orang Dalam Pemantauan (OPD) ke dalam ruang isolasi yang telah disiapkan.
"Kemudian menyiapkan logistik bagi OPD selama berada di ruang isolasi, melaporkan Pasien Dalam Pengawasan (PDP) ke Puskesmas atau Gugus Tugas Covid-19 di daerah. Dan yang terakhir adalah menghubungkan petugas Gugus Tugas Covid-19 di daerah kepada warga untuk penanganan lebih lanjut," ujarnya.
Kemendes PDTT juga mengarahkan seluruh perangkat desa untuk menyusun pranata baru, guna menghindari konflik sosial seperti penolakan jenazah terjangkit virus corona. "Desa harus mulai membuat pranata sosial baru yang sesuai dengan kebutuhan-kebutuhan yang ada di desa agar tidak memunculkan konflik sosial," ujar Eko.
Nantinya pranata sosial akan melakukan tugas dan fungsinya seperti menjalankan aturan baru dalam menerima tamu saat acara pemakaman termasuk kegiatan keamanan lingkungan yang diatur Kepala Desa setempat.
Melalui aturan yang ditandatangan dan dijelaskan Kepala Desa setempat kepada masyarakat maka tidak akan terjadi penolakan terhadap acara pemakaman. Dalam hal ini perangkat desa hingga pengurus rukun tetangga harus memberikan penjelasan dan pemahaman agar pranata sosial baru dapat diterima kepada masyarakat setempat.
Pranata sosial baru juga akan berdampak terhadap psikologis masyarakat tidak akan panik atau ketakutan. "Di dalam peran kepala dusun, ketua RW, RT dan kepala desa sendiri adalah bagaimana mengkomunikasikan tentang hal itu setiap hari," ujar Eko.
Sebagai bentuk untuk peningkatan informasi sebagai antisipasi dan respon cepat, seluruh perangkat desa disarankan agar membuat grup aplikasi pesan singkat (whatsapp) atau laman untuk menyampaikan perkembangan informasi mengenai Covid-19 di lingkungan masyarakat desa.
Sementara, menurut Kepala Pusat Data dan Informasi (Kapusdatin) Kemendesa PDTT, Ivanovich Agusta, dari data yang dihimpun oleh Kemendes PDTT, hingga saat ini sudah ada kurang lebih 4.556 Relawan Desa Lawan Covid-19, yang telah aktif dari 74.953 desa di seluruh Indonesia.
"Dana desa yang telah dialokasikan oleh desa-desa di seluruh Indonesia untuk penanganan Covid-19, totalnya mencapai Rp119,021 miliar. Jumlah relawan di desa mencapai sebanyak 82.317 orang," tuturnya.
Dana desa tersebut di antaranya digunakan untuk penyediaan tempat cuci tangan di ruang publik, penyemprotan disinfektan, serta pengadaan masker untuk masyarakat dengan memaksimalkan masker produksi usaha masyarakat di desa tersebut.
Selain itu, juga telah didirikan sebanyak 1.317 tempat isolasi di desa-desa, salah satu fungsinya adalah menampung warga yang datang dari luar kota dan masuk kategori rentan. RT dan RW juga terlibat aktif mendata warga pemudik atau pendatang yang tiba di desa.
(eyt)
Explore More