Bambang DH Wacanakan Bangun Rehabilitasi Narkoba di Jatim

SURABAYA - Anggota Komisi III DPR RI yang juga mantan Wali Kota Surabaya, Bambang DH mewacanakan untuk membangun pusat rehabilitasi bagi para pengguna narkoba di Jatim.

Keinginan Bambang DH itu disampaikan saat bersilaturahmi ke Kanwil Kemenkumham Jatim, pada masa reses anggota DPR RI masa sidang II Tahun 2019-2020 pagi ini, Selasa (10/3/2020).

Pertemuan yang digelar di ruang kerja Kepala Kanwil Kemenkumham Jatim itu pun berlangsung santai. Selain Kepala Kanwil Kemenkumham Jatim, Krismono, dan Bambang DH, Kadiv Keimigrasian Pria Wibawa, Kadiv Pemasyarakatan Pargiyono, dan Kadiv Yankumham Hajerati terlibat dalam forum tersebut.

Bambang DH yang masuk dalam Panitia Kerja Bidang Narkotika di DPR mengaku sangat prihatin dengan kondisi di lembaga pemasyarakatan (lapas) maupun rumah tahanan (rutan).

Mengingat kasus narkotika masih mendominasi. Menurutnya, perlu adanya pendekatan baru dalam penanganan kasus narkoba. "Kalau dengan pengedar atau bandar kita boleh represif, tapi jika dengan pengguna akan lebih baik jika rehabilitasi," terangnya.

Rehabilitasi yang dilakukan, lanjut Bambang, juga harus menyeluruh. Tidak hanya pendekatan medis, tetapi juga pendekatan sosial. Untuk itu, perlu adanya pusat rehabilitasi yang representatif. "Jangan semuanya dimasukkan lapas, kan jadi semakin sesak," harapnya.

Bak gayung bersambut, Kepala Kanwil Kemenkumham Jatim, Krismono memberikan persetujuannya. Menurut Krismono, pihaknya akan sangat mendukung program tersebut. Karena saat ini, dari 13.310 warga binaan pemasyarakatan (WBP) kasus narkoba, lebih dari separuhnya 'hanya; berstatus sebagai pengguna atau 6.886. "Jika program ini berjalan, maka akan sangat membantu kami mengurangi over kapasitas di dalam lapas maupun rutan," tuturnya.

Memang, saat ini masalah over kapasitas di Jatim mencapai titik tertinggi. Dari kapasitas yang hanya 12.846, saat ini 39 lapas atau rutan di Jatim diisi 29.438 orang WBP atau mengalami over kapasitas sebesar 129%. "Jika penghuni berkurang, otomatis akan mengurangi pengeluaran kami dalam pengadaan bahan makanan yang selama ini selalu habis sebelum tahun berakhir," ujar Krismono.