Hadapi Pilkada Serentak, Polda Jatim Petakan Wilayah Rawan Konflik

Kamis, 13 Februari 2020 - 20:26 WIB
Hadapi Pilkada Serentak, Polda Jatim Petakan Wilayah Rawan Konflik
Ilustrasi Pilkada Serentak. Foto/SINDOnews/Dok
A A A
SURABAYA - Polda Jatim mempersiapkan pengamanan dan pemetaan wilayah yang berpotensi rawan konflik saat proses maupun pelaksanaan Pilkada serentak di Jatim.

Diketahui, terdapat 19 Kabupaten/Kota di Jatim pada 23 September 2020 mendatang akan menggelar Pilkada.

Polda Jatim menggelar rapar koordinasi (rakor) dengan Forkopimda di gedung Mahameru Mapolda Jatim, Kamis (13/2/2020). Hadir dalam rakor, diantaranya Gubernur Jatim, Pangdam V/Brawijaya dan Kapolres Jajaran Polda Jatim.

“Dalam rakor ini saya meminta Kapolres jajaran dengan Kabag Ops agar sudah melakukan maping (memetakan) potensi kerawanan di 19 Kabupaten/Kota di Jatim,” kata Kapolda Jatim, Irjen Pol Luki Hermawan.

Jenderal bintang dua ini menjelaskan, para Polres yang di wilayahnya tidak ada Pilkada, bisa mendukung Polres yang di wilayahnya menyelenggarakan Pilkada. Bahkan dukungan itu bisa juga berupa dukungan personel jajaran.

“Mengenai berapa personel yang nantinya akan dikerahkan, kami masih melakukan pendataan terkait itu,” jelas dia.

Pihaknya mengaku masih mefokuskan pada proses maping dari potensi-potensi kerawanan di Kabupaten/Kota yang menyelenggarakan Pilkada serentak. “Seperti Pilpres tahun lalu, saya rasa potensi kerawanannya sama seperti Pilpres. Hanya saja pada Pilkada ini yang jelas potensi kerawanannya lebih tinggi karena serentak. Nantinya dalam pengamanan kita diback up oleh Kodam V/Braiwijaya beserta jajaran,” kata dia.

Di sisi lain, alumnus Akpol 1987 ini mengimbau untuk Polri atau anggota Polda Jatim beserta jajaran agar mengedepankan netralitas Polri. Begitu juga terkait calon Kepala Daerah yang merupakan purnawirawan Polri, pihaknya tetap menekankan netralitas Polri dalam Pilkada serentak 2020 di Jatim. “Netralitas ini selalu saya sampaikan saat apel pasukan maupun melalui rapat,” kata dia.

Bahkan, kata dia, pihaknya mengaku sudah jelas aturan untuk Polri untuk tetap menjaga netralitas saat pelaksanaan Pemilihan Umum (Pemilu). Siapa pun yang tidak netral, Luki menegaskan akan ada sanksi yang siap menanti. “Untuk Polri jangan main-main dan jangan berpihak kepada warna-warni untuk mendukung atau bermain di dalam politik ini. Yang jelas fokus kami adalah mengamankan jalannya Pilkada,” pungkas dia.

Sementara itu, Pangdam V/Brawijaya, Mayjen TNI R Wisnoe Prasetja Boedi yang juga hadir dalam rakor menambahkan, pihaknya tetap menjaga sinergitas TNI Polri dalam menjaga kondusifitas Jatim. Terutama dalam pengamanan Pilkada serentak. “Intinya kami (Kodam V/Brawijaya) siap memback up pengamanan yang dilakukan rekan Polri. Terlebih dalam menjaga situasi dan kondisi Jawa Timur aman dan damai,” imbuhnya.
(nth)
Copyright © 2024 SINDOnews.com
All Rights Reserved
artikel/ rendering in 1.2018 seconds (0.1#10.140)