Pemukim Israel Kendarai Traktor Tuntut Pencaplokan Lembah Yordan

TEL AVIV - Tuntutan agar Lembah Yordan, segera dianeksasi, disuarakan puluhan pemukim Israel. Mereka menyeberang dari Israel ke Tepi Barat, dengan menggunakan traktor.

Aksi ini menyusul pengumuman rencana perdamaian Timur Tengah yang dilakukan oleh Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump pekan lalu.

Dalam rencana itu Israel mendapat lampu hijau untuk mencaplok wilayah Lembah Yordan, yang menempati sekitar 30 persen dari wilayah Tepi Barat. Namun para penjabat AS meminta Israel untuk menunggu setidaknya sampai pemilu pada 2 Maret mendatang.

Seorang wartawan AFP melaporkan mengibarkan bendera dan spanduk Israel yang bertuliskan "kita membuat sejarah, kita memberlakukan kedaulatan," prosesi itu diikuti oleh mobil-mobil yang membunyikan klakson untuk memberikan dukungan. Beberapa pemrotes mengenakan kaus putih bertuliskan "aneksasi sekarang".

Sejak Trump mengumumkan rencananya, pemukim sayap kanan Israel telah mendorong Perdana Menteri Benjamin Netanyahu untuk segera menganeksasi Lembah Yordan. Lembah Yordan adalah wilayah pertanian yang kaya, membentang di sepanjang perbatasan timur Tepi Barat, yang diduduki Israel sejak 1967.

"Setelah 52 tahun menunggu, saatnya untuk mencaplok Lembah Yordan," kata presiden Dewan Yesha, David Elhayani, yang mewakili pemukim Tepi Barat Israel seperti dikutip dari kantor berita yang berbasis di Prancis itu, Selasa (4/2/2020).

Ratusan pengunjuk rasa kemudian bertemu di Mehola, pemukiman pertama di Lembah Jordan, yang menandai peringatan 52 tahun pendiriannya minggu ini.

Menyusul pengumuman proposal perdamaian Trump, duta besar AS untuk Israel David Friedman mengatakan negara Yahudi itu dapat segera mencaplok Lembah Jordan.

Tetapi penasihat dan juga menantu Trump, Jared Kushner, arsitek rencana perdamaian, telah mendesak Netanyahu untuk menahan setidaknya sampai setelah pemilu.

Menurut jajak pendapat di pers Israel, sebagian besar warga Israel mendukung menganeksasi wilayah itu, tempat sekitar 10.000 pemukim dan sekitar 65.000 warga Palestina tinggal, menurut kelompok hak asasi manusia B'Tselem.

Sekitar 450 ribu pemukim Israel tinggal di sekitar 150 pemukiman di Tepi Barat, menurut angka terbaru pemerintah.

Permukiman Israel dianggap ilegal menurut hukum internasional dan sebagian besar pemerintah di dunia melihatnya sebagai penghalang perdamaian.

Tetapi pada November, Menteri Luar Negeri AS Mike Pompeo mengatakan Washington menyimpulkan bahwa pembentukan permukiman itu "tidak konsisten dengan hukum internasional," dan bahwa ia memercayai pengadilan Israel untuk memutuskan.