Mendes PDTT: BUMDes Penting Tapi Perencanaan Bisnisnya Harus Baik

MALANG - Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (Mendes PDTT), Abdul Halim Iskandar, memantau langsung perkembangan desa melalui teleconference.

Kegiatan ini merupakan yang pertama kali digelar oleh Mendes PDTT di Ruang Kendali Kementerian Desa PDTT, dengan melibatkan Balai Latihan Masyarakat (BLM), dan perwakilan perangkat desa di seluruh Indonesia.

Melalui sistem teleconference ini, Mendes PDTT bisa langsung berkomunikasi dengan desa, sehingga terjalin komunikasi yang baik antara pusat dengan desa.

Salah satu pesan penting Abdul Halim Iskandar saat melakukan teleconference tersebut adalah pembentukan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes). "BUMDes penting, tapi tidak perlu tergesa-gesa saat mendirikannya. Yang harus diutamakan adalah perencanaan bisnisnya harus baik," ujarnya.

Dia menambahkan, sebelum mendirikan BUMDes harus diperhatikan potensi bisnisnya terlebih dahulu, sehingga mengetahui apa saja yang harus dikelola termasuk peluang usahanya. Setelah itu baru mendirikan BUMDes.

"Pendirian BUMDes harus melalui perencanaan yang baik, dengan melihat seluruh potensi dan peluang bisnis yang ada. Pendirian BUMDes jangan hanya berdasarkan keinginan saja," tegasnya.

Dalam teleconference tersebut, Abdul Halim Iskandar juga berpesan agar masyarakat desa dan seluruh elemen yang ada serius memperhatikan soal radikalisme. "Tamu-tamu, atau pendatang baru di desa harus wajib lapor, agar tidak mudah disusupi," ungkapnya.

Selain persoalan BUMDes dan radikalisme, dalam teleconference ini juga dibahas tentang desa digital, serta potensi-potensi desa di Indonesia, yang bisa dikembangkan untuk kesejahteraan masyarakat. Digitalisasi tersebut, diharapkan juga mempercepat pembangunan dan meningkatkan transparansi, serta partisipasi warga desa.

Kepala Desa Pandanlandung, Wiroso Hadi mengatakan, saat ini di desanya sudah didirikan BUMDes, salah satu unit usahanya adalah mengelola sampah. "Kami baru mendirikan BUMDes, seluruh perencanaan bisnisnya sudah dibahas bersama. Harapannya bisa memiliki nilai manfaat untuk masyarakat," tuturnya.



Menurut Kepala Pusat Data dan Informasi (Kapusdatin) Kemendes PDTT, Ivanovich Agusta, dalam teleconference ini ada 25 desa yang dilibatkan. Masing-masing desa memiliki potensi sebagai desa digital.

"Di antaranya Desa Pandanlandung, Kecamatan Wagir, Kabupaten Malang, yang memiliki Sistem Informasi Desa (SID), dan Pelayanan Administrasi Online Desa (PAOD). Ada juga Desa Punggul, Kecamatan Abiansemal, Kabupaten Badung, Bali, yang menyediakan pemasangan zona wifi gratis, serta aplikasi pelayanan masyarakat berbasis digital," ujarnya.

Terdapat juga BUMDes Bersama yang dikelola Badan Kerja Sama Antar Desa Pancamandala, Tasikmalaya, Jawa Barat, menyelenggarakan Kawasan Perdesaan 4.0. BUMDes Bersama ini hasil kerjasama enam desa yaitu Desa Papayan, Desa Ciwarak, Desa Mandalamekar, Desa Mandalahurip, Desa Kertarahayu, Desa Kersagalih.

Unit usaha BUMDes Bersama Pancamandala meliputi penyediaan infrastruktur dan jaringan internet (Kerjasama dengan PT. Icon + dan PT SIMS/ Sarana Insan Muda Selaras), peternakan domba, pengolahan kayu haspel, multimedia (Sound System, Audio Visual, Desain Grafis), bengkel/Bekali.id, helpdesk SIDEKA (Sistem Informasi Desa dan Kawasan).

Sementara di Desa Sindangjawa, Kecamatan Dukupuntang, Kabupaten Cirebon, Jabar, menyelenggarakan pengelolaan dana desa yang dimanfaatkan secara non tunai, E-Warung (pembayaran non tunai oleh warga), KRPL (Kawasan Rumah Pangan Lestari), program pemberdayaan bidang agrotani yang dilatih oleh KWT (Kelompok Wanita Tani).

"Di Desa Pekraman Beraban, Kecamatan Kediri, Kabupaten Tabanan, Bali, dijalankan program I luh Mantul (1 KK 1 Sarjana, PAUD Gratis, Dokter on Call), Program DEBEST (Desa Beraban Smart City) , dan pengurusan surat menyurat secara online," terangnya.

Di Desa Kampung Hilir, Kecamatan Tambelan, Kabupaten Bintan, Kepri, disediakan internet Desa Membangun Indonesia, dan menjadi desa pilot untuk Desa Broadband Terpadu. Sementara di Desa Kepel, Kecamatan Kare, Kabupaten Madiun, Jatim, menyediakan Siskeudes Online (Aplikasi Sistem Keuangan Desa), SMART Perencanaan, dan IMP S.M.A.R.T (Institusi Masyarakat Solusi Membangun Keluarga Terencana).

Selain itu, di Desa Kepel juga memiliki layanan IP4TP (Inventarisasi Penguasaan, Pemilikan, Penggunaan dan Pemanfaatan Tanah Secara Partisipatif), EPDESKEL (Evaluasi Perkembangan Desa dan Kelurahan), dan My Village (Aplikasi Pelayanan untuk masyarakat desa).

Desa Batumerah, Kecamatan Sirimau, Kota Ambon, Maluku, menyediakan Perpustakaan Hatukau (Taman bacaan yang mendorong kemajuan desa), dan Digitalisasi UMKM. Produk-produk kuliner khas Maluku yang dijajakkan terbukti mendulang kenaikan penjualan sejak dipasarkan secara daring. Keterampilan untuk mempromosikan barang di jagad maya diperolehnya melalui Program Pembinaan Digitalisasi UMKM yang dijalankan tim pustakawan Hatukau pada 2017.

Desa Lamahu, Kecamatan Bulango Selatan, Kabupaten Bone Bolango, Gorontalo, melakukan pemasangan 32 Smartpole (Tiang Cerdas dengan sensor cahaya dan sensor gempa), CCTV dan Wifi, yang terintegrasi dengan Lamahu Command Center. Adapun fitur E-Desa meliputi Tombol Darurat Kesehatan, Tombol Darurat Kamtibmas, dan Tombol Surat Keterangan.

Video Teleconference Mendes PDTT: