Berpotensi Masalah Hukum, DPRD Surabaya Tunda Pembahasan RAPBD 2020.

loading...
Berpotensi Masalah Hukum, DPRD Surabaya Tunda Pembahasan RAPBD 2020.
Berpotensi masalah Hukum, DPRD Surabaya tunda pembahasan RAPBD 2020. Foto/SINDOnews/Ali Masduki
SURABAYA - Komisi A DPRD Kota Surabaya berencana menunda pembahasan RAPBD tahun 2020.

Penundaan ini diakibatkan adanya beberapa hal yang perlu dibenahi soal alokasi anggaran dana kelurahan yang berpotensi bermasalah di ranah hukum.

Wakil Ketua Komisi A DPRD Kota Surabaya Camelia Habiba menilai, RAPBD soal dana kelurahan yang disodorkan Pemkot Surabaya diduga akan tidak tepat sasaran.

"Di dalamnya itu masih ditemukan beberapa instrumen hasil musrenbang itu ternyata masih banyak pengadaan terop, pengadaan kursi, perangkat-perangkat yang dibagikan ke RW," kata dia saat ditemui seusai hearing RAPBD di Gedung DPRD Kota Surabaya, Kamis (07/10/2019).



Menurut Habiba, dengan adanya pengadaan itu diperlukan kajian hukum yang komperhensif untuk menentukan bagaimana status hukum barang hasil dana kelurahan. Apakah nantinya barang hasil pengadaan itu akan sepenuhnya menjadi aset RW dan RW hanya memiliki hak pinjam dan pakai atau menjadi aset Pemkot.

Dalam hearing itu, Habiba sempat meminta penjelasan kepada pihak Kecamatan dan Bappeko, namun dia tidak mendapat penjelasan yang cukup jelas dasar hukum yang jelas.

"Sehingga Komisi A meng cut off pembahasan dan akan melanjutkan besok, sehingga besok yang seharusnya memberikan laporan ke Banggar dan Banmus ini kita meminta molor satu atau dua hari untuk menyelesaikan, daripada memaksakan tapi berdampak hukum di masyarakat," kata dia.



Seharusnya alokasi anggaran dana kelurahan yang berjumlah sekitar Rp350 juta per RW pertahun bertujuan untuk pembangunan infrastruktur dan pemberdayaan SDM.
halaman ke-1 dari 2
TULIS KOMENTAR ANDA!
preload video
Top