Pemprov Jatim Siapkan SMK Garam, untuk Optimalkan Produksi Garam

SURABAYA - Pemprov Jatim bersama Pemkab di Madura, dan pemerintah pusat, mulai menyiapkan Sumber Daya Manusia (SDM) guna membangun Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Syariah.

Pembangunan KEK Syariah di Pulau Madura tersebut, salah satunya difokuskan pada pengoptimalan produksi garam, dengan menyiapkan SMK Garam.

Gubernur Jatim, Khofifah Indar Parawansa berharap, dengan adanya KEK Industri Garam, pertumbuhan ekonomi di Madura akan semakin meningkat. Saat ini, di Pamekasan sudah ada SMK Kelautan yang memiliki Program Keahlian (Progli) garam.

Menurutnya, SMK Garam akan mendapatkan penguatan khusus dalam pengelolaan garam di Madura. Termasuk, pengaplikasian teknologi untuk mengoptimalkan produksi garam.

"Untuk memaksimalkan kualitas dan kuantitas hasil, perlu adanya terobosan dalam produksi. SMK Garam akan menjadi pintu masuk dari anak mudanya," kata Khofifah, Jumat (7/6/2019).

SMK Garam di Pamekasan, lanjut Khofifah, akan menjadi sekolah percontohan untuk daerah lain. Selain itu, siswa yang berasal dari luar Pamekasan juga bisa bersekolah di sekolah ini.

Tak hanya di Pamekasan, pihaknya juga akan melakukan sinergitas dengan tiga pemda lain. Misalnya di Sampang yang sukses memproduksi 346.000 ton garam pada 2018.

"Selain penyiapan lahan dan juga SDM, pemerintah juga akan menyiapkan bantuan permodalan melalui Kredit Usaha Rakyat (KUR) untuk meningkatkan industri di sana," ujarnya.

Selesai kesiapan modal dan produksi, Pemprov Jatim juga akan berkoordinasi dengan pemerintah pusat untuk menjaga harga garam. Diharapkan, harga garam tak anjlok utamanya saat musim panen. Khususnya, soal Harga Eceran Tertinggi (HET) Garam yang perlu adanya intervensi dari pemerintah agar harga tak jatuh.

Kalau garam di bawah Rp1.500 per kilogram (kg) maka petani kasihan karena tidak mendapat untung. Seharusnya, ada di angka Rp1.600 per kg. "Kami akan berupaya semaksimal mungkin agar harga garam bisa stabil dan bisa mensejahterakan masyarakat," tandas Khofifah.