Ini 9 Poin Dampak Negatif Omnibus Law Cipta Kerja Versi KSPI

loading...
Ini 9 Poin Dampak Negatif Omnibus Law Cipta Kerja Versi KSPI
Ilustrasi/SINDOnews
JAKARTA - Draf Rancangan Undang-undang (RUU) Omnibus Law Cipta Kerja menimbulkan pro kontra. Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) mengungkap sembilan poin kontroversial dalam Omnibus Law Cipta Kerja. Untuk itu KSPI menolak draf Omnibus Law Cipta Kerja yang telah diserahkan pemerintahan ke DPR, pekan lalu.

Berikut ini sembilan poin kontroversial tersebut:

1. Hilangnya Upah Minimum
Presiden KSPI Said Iqbal mengatakan, hal tersebut terlihat dengan munculnya pasal yang menyebutkan bahwa upah didasarkan per satuan waktu. Dia mengatakan, ketentuan itu membuka ruang adanya upah per jam. Ketika upah dibayarkan per jam, lanjut dia, otomatis upah minimum akan hilang.

Selain itu, kata dia, dalam RUU Cipta Kerja, upah minimun hanya didasarkan pada Upah Minimum Provinsi (UMP). Dengan demikian, lanjut dia, Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK) dan Upah Minimum Sektoral Kabupaten/Kota (UMSK) dihapus.



Padahal, kata dia, UMP tidak dibutuhkan dan tidak ada daerah di seluruh wilayah Indonesia pengusahanya membayar pakai UMP, tetapi mereka membayar upah minimum buruh dengan menggunakan UMK atau UMSK, kecuali di DKI Jakarta dan Yogjakarta. "Dengan kata lain, berarti RUU ini menghilangkan upah minimum," ujarnya.

Dia pun memberikan contoh Pemerintah Provinsi Jawa Barat menetapkan UMP 2020 sebesar Rp1,81 juta. Angka itu, kata dia, jauh lebih rendah dibandingkan dengan UMK di sejumlah kabupaten/kota lain di Jawa Barat.

Misalnya, UMK 2020 di Kabupaten Karawang Rp 4.594.324, di Kota Bekasi Rp 4.589.708, sementara di Kabupaten Bekasi sebesar Rp. 4.498.961. "Jika yang berlaku hanya UMP, maka upah pekerja di Karawang yang saat ini 4,5 juta bisa turun menjadi hanya 1,81 juta," kata Iqbal. (Baca juga: Terima Surpres Omnibus Law Cipta Kerja, Puan: Singkatannya Cipker, Bukan Cilaka).



Tidak hanya itu, kata Iqbal, kenaikan upah minimum hanya didasarkan pada pertumbuhan ekonomi di tingkat provinsi. Padahal sebelumnya, ujar dia, kenaikan upah minimum didasarkan pada pertumbuhan ekonomi dan inflansi nasional.
halaman ke-1 dari 5
preload video
TULIS KOMENTAR ANDA!
Top