Jokowi Teken Perpres, Iuran BPJS Kesehatan Resmi Naik Per 2020

loading...
Jokowi Teken Perpres, Iuran BPJS Kesehatan Resmi Naik Per 2020
Iuran program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) yang dikelola BPJS Kesehatan naik mulai 2020. FOTO/DOK.SINDOnews
JAKARTA - Iuran program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) yang dikelola Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan resmi naik mulai 2020. Kenaikan iuran itu tertuang dalam Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 75 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Perpres Nomor 82 Tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan.

Seperti dilansir laman Setkab, Rabu (30/10/2019), pemerintah memandang perlu dilakukan penyesuaian dengan pertimbangan untuk meningkatkan kualitas dan kesinambungan program jaminan kesehatan. Atas pertimbangan tersebut, pada 24 Oktober 2019, Presiden Joko Widodo telah menandatangani Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 75 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan.

Kenaikan terjadi pada Peserta Bukan Penerima Upah menurut Perpres ini, Iuran bagi Peserta PBPU (Peserta Bukan Penerima Upah) dan Peserta BP (Bukan Pekerja) yaitu menjadi sebesar Rp42.000 per orang per bulan atau naik dari saat ini Rp25.500 dengan manfaat pelayanan di ruang perawatan Kelas III.

Sedangkan Iuran peserta atau mandiri kelas II akan meningkat menjadi Rp 110.000 dari saat ini Rp51.000 per bulan dengan manfaat pelayanan di ruang perawatan Kelas II. Lalu, iuran peserta kelas 1 akan naik menjadi Rp160.000 dari Rp80.000 dengan manfaat pelayanan di ruang perawatan Kelas I.



"Besaran Iuran sebagaimana dimaksud mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2020," bunyi Pasal 34 ayat (2) Perpres ini. Peraturan Presiden ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, yaitu pada 24 Oktober 2019, oleh Menteri Hukum dan HAM Yasonna H. Laoly.

Perpres ini mengubah Pasal 29 sehingga menjadi berbunyi Iuran bagi Peserta PBI (Penerima Bantuan Iuran) Jaminan Kesehatan dan penduduk yang didaftarkan oleh Pemerintah Daerah yaitu sebesar Rp42.000 per orang per bulan. Selanjutnya besaran Iuran sebagaimana dimaksud mulai berlaku pada tanggal 1 Agustus 2019.

Adapun iuran bagi Peserta PPU (Pekerja Penerima Upah) yang terdiri atas Pejabat Negara, pimpinan dan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, PNS, Prajurit, Anggota Polri, kepala desa dan perangkat desa, dan Pekerja/pegawai sebagaimana dimaksud yaitu sebesar 5% dari Gaji atau Upah per bulan.



"Iuran sebagaimana dimaksud dibayar dengan ketentuan sebagai berikut 4% dibayar oleh Pemberi Kerja; dan 1% dibayar oleh Peserta," bunyi Pasal 30 ayat (2) Perpres No. 75/2019.
halaman ke-1 dari 2
TULIS KOMENTAR ANDA!
preload video
Top