Parpol Sepakat Perkuat DPRD, PKB: Jabar Tak Bisa Diurus Satu Dua Orang

BANDUNG - Pascapenetapan anggota DPRD Jawa Barat terpilih periode 2019-2024, Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) menggelar pertemuan yang dihadiri seluruh pimpinan partai politik (parpol). Pertemuan tersebut menghasilkan sejumlah kesepakatan untuk memperkuat fungsi DPRD Jabar.

Pertemuan yang dikemas lewat Coffee Morning itu berlangsung sangat cair. Tidak terasa sedikit pun aroma persaingan antarparpol, meski mereka baru selesai berkompetisi di ajang Pemilihan Gubernur (Pilgub) dan Pemilihan Legislatif (Pileg) Jabar 2019 lalu. Bahkan, pertemuan yang berlangsung tertutup itu terus diwarnai tawa seluruh pimpinan parpol.

Ketua DPW PKB Jabar Syaiful Huda menyatakan, pertemuan antarpimpinan parpol ini merupakan forum yang langka yang belum pernah digelar sebelumnya. Melalui pertemuan ini, seluruh pimpinan parpol sepakat menyamakan sikap demi kemajuan Provinsi Jabar yang lebih baik lagi.

Huda menyebutkan, salah satu kesepakatan yang dihasilkan, yakni memperkuat kelembagaan DPRD Jabar untuk menjalankan tiga fungsi utamanya, yakni perundang-undangan (legacy), penganggaran (budgeting), dan pengawasan (controlling).

"Ini pure forum partai-partai. pascapemilu, mereka ingin kumpul ya kita fasilitasi forum ini. Ini kan forum langka, dari dulu belum pernah ada," ujar Huda seusai Coffee Morning di Kantor DPW PKB Jabar, Jalan KH Ahmad Dahlan, Kota Bandung, Kamis (15/8/2019).

Diakui Huda, sebagai parpol pengusung pasangan Ridwan Kamil-Uu Ruzhanul Ulum di Pilgub Jabar 2018 lalu, PKB memiliki tanggung jawab moral untuk mengawal suksesi kepemimpinan Gubernur Jabar Ridwan Kamil dan Wakil Gubernur Jabar Uu Ruzhanul Ulum hingga 2024 mendatang.

Dalam pertemuan yang digelar lebih dari tiga jam tersebut, kata Huda, banyak masukan yang disampaikan pimpinan parpol, khususnya terkait kepemimpinan Ridwan Kamil. Meski tak bisa menyebutkan masukan yang dimaksud, namun Huda menegaskan, pada prinsipnya, seluruh pimpinan parpol menuntut adanya sinergitas aksi antara eksekutif dan legislatif.

"Banyak banget tadi masukan, semoga ini bisa dipahami oleh Kang Emil (Ridwan Kamil). Prinsipnya, dibutuhkan sinergi aksi. Jabar yang besar tidak bisa diurus satu dua orang. Poinnya itu," tegas Huda.

Huda menambahkan, pertemuan juga membahas soal pemekaran wilayah di Jabar yang dinilai sudah sangat dibutuhkan. Oleh karenanya, kata Huda, seluruh pimpinan parpol sepakat mendorong pemerintah pusat mencabut moratorium pembentukan daerah otonomi baru (DOB), khususnya di Jabar.

"Ini sudah gak sehat (jumlah kabupaten/kota di Jabar), hanya 27 (kabupaten/kota). Itu pelayanan publik kita terlunta-lunta, delay di mana-mana. Urusan DOB ini urusan objektif," tandas Huda.

Senada dengan Huda, Ketua DPW Partai Nasional Demokrat (NasDem) Jabar Saan Mustofa pun mengakui, penguatan fungsi DPRD Jabar sangat penting, agar pemerintahan berjalan baik. Sebagai parpol yang sama-sama mengusung Ridwan Kamil-Uu Ruzhanul Ulum di Pilgub Jabar 2018, pihaknya pun menginginkan komunikasi dan koordinasi yang lebih baik antara eksekutif dan legislatif.

"Sinergi antara eksekutif dan legislatif, komunikasi antara eksekutif dan legislatif, eksekutif dan partai politik. Kita ingin komunikasi ini berjalan lebih baik dan intensif," katanya.

Sementara itu, Ketua DPD Partai Demokrat Jabar Irfan Suryanagara menegaskan, pertemuan ini juga menjadi penegasan bahwa tidak ada lagi parpol pengusung dan bukan pengusung Ridwan Kamil-Uu Ruzhanul Ulum di Pilgub Jabar 2018. Dia menyatakan, seluruh parpol di Jabar bersatu dan bersepakat untuk membangun Jabar lebih baik.

"Intinya, mendukung yang kurang baik menjadi baik, yang tidak lurus menjadi lurus, dan menjadi penerang kepada yang gelap gulita," ujar Irfan disambut tawa seluruh pimpinan parpol.

Wakil Ketua DPD Partai Gerindra Bucky Wikagoe menekankan, baik eksekutif maupun legislatif harus mengedepankan kepentingan masyarakat Jabar. Oleh karenanya, dia berharap, eksekutif tidak hanya mengakomodasi program-program pembangunan dari parpol pengusungnya saja, termasuk harus mampu menyingkronkan partai pengusung dan bukan pengusung.

"Gerindra pun akan tetap mengedepankan kritik analisis yang konstruktif. Intinya, dengan jumlah penduduk yang besar ini, Jabar mau diapain sih? Dan mudah-mudahan apa yang menjadi program Gubernur bisa direalisasikan," tandasnya.