Efektif Tekan Volume Buangan, Pemprov Jabar Dorong Optimalisasi Bank Sampah

BANDUNG - Pemerintah Provinsi Jawa Barat (Pemprov Jabar) mendorong optimalisasi bank sampah sebagai salah satu upaya untuk menekan volume sampah terbuang di tingkat sumber atau rumah tangga.

Kepala Bidang Konservasi dan Lingkungan dan Perubahan Iklim Dinas Lingkungan Hidup Jabar Asep R Lengkawa mengatakan, keberadaan bank sampah cukup efektif dalam menekan volume sampah yang dibuang ke tempat pembuangan akhir (TPA).

"Tanpa pengurangan sampah di sumber, life time TPA gak lama. TPA dirancang memiliki life time 20-30 tahun. Kalau semua residu dibuang ke TPA, life time TPA gak nyampai 20 tahun," kata Asep dalam kegiatan Jabar Punya Informasi (Japri) di Gedung Sate, Jalan Diponegoro, Kota Bandung, Selasa (25/2/2020).

Namun, lanjut Asep, dari sekitar 1.600 bank sampah yang tercatat di Jabar, hanya sekitar 600 bank sampah yang aktif mengelola sampah rumah tangga.

Menurutnya, kondisi tersebut terjadi akibat bank sampah selama ini dikelola secara swadaya oleh masyarakat. "Tercatat 1.600 bank sampah. Namun banyak yang hanya nama, tidak ada kegiatan," ujar dia.

Dengan dikelola secara swadaya, lanjut Asep, perkembangan bank sampah sepenuhnya diserahkan kepada masyarakat, sehingga hidup matinya bank sampah juga bergantung pada tata kelola yang dilakukan oleh masyarakat.

Hal lain yang menjadi penyebab banyaknya bank sampah tidak aktif adalah pemahaman masyarakat dalam memilah sampah rumah tangga yang benar.

Pasalnya, bank sampah membutuhkan sampah yang sudah terpilah. "Pemilahan sampah juga ada tekniknya dan ini yang belum banyak dipahami masyarakat," tutur Asep.

Disinggung soal perhatian pemerintah terhadap bank sampah, Asep mengungkapkan, selama ini, pemerintah melalui Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) sudah mendorong pengembangan bank, salah satunya rutin memberikan penghargaan kepada bank sampah yang berprestasi.

"Dinas Lingkungan Hidup Jabar pun terus melakukan edukasi kepada masyarakat, misalnya melalui program Kampung Juara yang tujuannya sama, mengurangi sampah dari sumber," ungkap dia.

Karena bank sampah dikelola secara swadaya, kata Asep, pihaknya mengaku tak bisa berbuat banyak, misalnya memberikan bantuan anggaran. Oleh karenanya, pihaknya mendorong pabrikan untuk membeli langsung sampah ke bank sampah, sehingga bank sampah akan mendapatkan harga jual yang lebih tinggi.

"Tidak ada imbalan dari pemerintah (untuk bank sampah yang dikelola swadaya), kecuali bank sampah induk di tiap kabupaten/kota, seperti bantuan angkutan atau mesin pencacah sampah," kata Asep.

Agar pengelolaan sampah lewat bank sampah bisa optimal, pihaknya pun mendorong pemerintah desa mengalokasikan dana desanya untuk pengelolaan sampah, termasuk pengembangan bank sampah.

"Pemerintah sudah mengucurkan dana desa, salah satunya utk pengelolaan lingkungan. Kalau warga desa terbantu dengan adanya bank sampah, dana desa juga bisa digunakan untuk membantu bank sampah yang ada di daerahnya," pungkas dia.