Tak Efisien dan Mahal, Sektor Logistik Indonesia Tertinggal di ASEAN
Rabu, 27 November 2019 - 14:50 WIB
Info grafis indeks performa kinerja bisnis logistik di Indonesia. Foto/SINDOnews/Dok
A
A
A
Sektor logistik di Indonesia dalam 5 tahun terakhir, dinilai belum efisien, ditandai dengan biaya logistik masih cukup tinggi. Bahkan, bila dibandingkan negara ASEAN, sektor logistik Indonesia terus tertinggal.
Chairman Supply Chain Indonesia (SCI) Setijadi mengatakan, berdasarkan Logistics Performance Index (LPI) pada 2018, kinerja sektor logistik Indonesia tak hanya tertinggal oleh Singapura, Thailand, dan Malaysia, tetapi juga Vietnam.
Menurut dia, diperlukan pembenahan sektor logistik Indonesia. Untuk meningkatan efisiensi dan kinerja, perlu dilakukan pembenahan fundamental. Sebab, sektor logistik Indonesia menghadapi tantangan memberikan dukungan terhadap pertumbuhan ekonomi, penguatan struktur industri, serta peningkatan daya saing produk dan komoditas.
"Sektor logistik Indonesia yang multistakeholder setidaknya membutuhkan figur pimpinan dengan kemampuan memadai untuk mengkoordinasikan para pihak terkait dari sejumlah kementerian atau lembaga dan badan usaha dari berbagai sektor, hingga pemerintah daerah," kata Setijadi, Rabu (27/11/2019).
Selain harus mempunyai integritas tinggi, figur tersebut harus terbuka menerima pandangan dan pemikiran dari berbagai pihak. Termasuk dari para pelaku usaha serta lembaga penelitian dan pengembangan sektor logistik.
Pandangan dan pemikiran itu, ujar dia, sangat penting sebagai masukan dalam perbaikan dan pengembangan sistem logistik yang sangat dinamis.
Sosok tersebut juga harus independen dan tidak terafiliasi dengan pihak-pihak lain. Misalnya asosiasi atau lembaga tertentu yang berpotensi menimbulkan konflik kepentingan.
"Program pembangunan logistik sangat diperlukan juga untuk menghadapi berbagai tantangan pada saat ini dan masa depan dalam bentuk digitalisasi, sharing economy, internet of things, cloud logistics, dan blockchain," ujar dia.
Menurut dia, SCI merekomendasikan koordinasi sektor logistik dipegang oleh pejabat eselon I. Caranya, pemerintah membentuk lembaga logistik permanen dalam bentuk badan logistik nasional dan regulasi yang kuat agar perencanaan dan implementasi pengembangan sektor logistik lebih efektif.
Chairman Supply Chain Indonesia (SCI) Setijadi mengatakan, berdasarkan Logistics Performance Index (LPI) pada 2018, kinerja sektor logistik Indonesia tak hanya tertinggal oleh Singapura, Thailand, dan Malaysia, tetapi juga Vietnam.
Menurut dia, diperlukan pembenahan sektor logistik Indonesia. Untuk meningkatan efisiensi dan kinerja, perlu dilakukan pembenahan fundamental. Sebab, sektor logistik Indonesia menghadapi tantangan memberikan dukungan terhadap pertumbuhan ekonomi, penguatan struktur industri, serta peningkatan daya saing produk dan komoditas.
"Sektor logistik Indonesia yang multistakeholder setidaknya membutuhkan figur pimpinan dengan kemampuan memadai untuk mengkoordinasikan para pihak terkait dari sejumlah kementerian atau lembaga dan badan usaha dari berbagai sektor, hingga pemerintah daerah," kata Setijadi, Rabu (27/11/2019).
Selain harus mempunyai integritas tinggi, figur tersebut harus terbuka menerima pandangan dan pemikiran dari berbagai pihak. Termasuk dari para pelaku usaha serta lembaga penelitian dan pengembangan sektor logistik.
Pandangan dan pemikiran itu, ujar dia, sangat penting sebagai masukan dalam perbaikan dan pengembangan sistem logistik yang sangat dinamis.
Sosok tersebut juga harus independen dan tidak terafiliasi dengan pihak-pihak lain. Misalnya asosiasi atau lembaga tertentu yang berpotensi menimbulkan konflik kepentingan.
"Program pembangunan logistik sangat diperlukan juga untuk menghadapi berbagai tantangan pada saat ini dan masa depan dalam bentuk digitalisasi, sharing economy, internet of things, cloud logistics, dan blockchain," ujar dia.
Menurut dia, SCI merekomendasikan koordinasi sektor logistik dipegang oleh pejabat eselon I. Caranya, pemerintah membentuk lembaga logistik permanen dalam bentuk badan logistik nasional dan regulasi yang kuat agar perencanaan dan implementasi pengembangan sektor logistik lebih efektif.
(awd)
