DAK Rp61 Miliar Tak Cukup untuk Perbaiki Sekolah Rusak di KBB

Jum'at, 08 November 2019 - 19:09 WIB
DAK Rp61 Miliar Tak Cukup untuk Perbaiki Sekolah Rusak di KBB
Siswa di salah satu SMP negeri di KBB. Tahun ini, KBB menerima DAK Rp61 miliar. Namun dana itu tak cukup untuk memperbaiki semua sekolah yang rusak. Foto/SINDOnews/Adi Haryanto
A A A
BANDUNG BARAT - Kucuran Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik 2019 untuk SD dan SMP di lingkungan Dinas Pendidikan (Disdik) Kabupaten Bandung Barat (KBB) tahun ini mencapai Rp61 miliar lebih.

Kuota anggaran tersebut terbagi untuk SD sekitar Rp35,7 miliar dan SMP Rp25,8 miliar dan diperuntukan bagi pembangunan ruang kelas baru (RKB), laboratorium, dan rehab ruang kelas.

Kepala Bidang SMP Disdik KBB Dadang A Sapardan mengatakan, dari total 184 SMP negeri dan swasta termasuk SMP terbuka tidak semuanya mendapatkan bantuan fisik pendidikan dari DAK.

Meskipun pihaknya mengusulkan semua kebutuhan perbaikan kelas rusak atau pembangunan baru, namun pemerintah pusat tidak mengabulkan semua usulan.

"Kalau mengusulkan, ya kita mengusulkan sesuai kebutuhan dan fakta kerusakan kelas di lapangan. Tapi kan acuannya kepada Data Pokok Pendidikan (Dapodik) Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud). Makanya di 2019 ini untuk SMP kami hanya dapat 64 paket bantuan SMP dari DAK," kata Dadang saat ditemui di kantornya, Jumat (8/11/2019).

Menurutnya dari 64 paket bantuan DAK itu ada yang satu sekolah mendapat RKB dan rehab, ataupun hanya laboratorium saja. Semuanya bergantung dari Dapodik dan hasil verfak (verifikasi faktual) yang dilakukan oleh pusat.

Pencairan anggaran langsung diberikan ke rekening sekolah setelah proses MoU dan administrasi selesai. Pada akhir Oktober lalu proses pencairan anggaran sudah dilakukan, sehingga saat ini pelaksanaan fisik sedang dilakukan.

"Sekarang ini pengerjaan fisik sedang berlangsung di sekolah-sekolah yang mendapatkan bantuan DAK. Polanya adalah swakelola dan dilakukan oleh Panitia Pembangunan Sekolah (P2S)," sambungnya.

Sementara Kepala Bidang SD Disdik KBB Asep Nirwan menyebutkan, untuk bantuan DAK dari pusat tahun ini ke KBB mengalami penurunan. Kondisi itu jelas berimbas kepada program perbaikan infrastruktur sekolah baik rehan atau bangun baru.

Contohnya untuk SD, tahun ini yang mendapatkan bantuan DAK hanya sebanyak 110 paket sekolah. Padahal dari total 709 SD negeri dan swasta di KBB, sekitar 50% dalam kondisi rusak.

"Untuk intervensi bantuan DAK badi SD hanya 110 paket, tapi kami berupaya menutupi sekolah yang tidak tercover bantuan seperti dari APBD kabupaten, provinsi, maupun CSR perusahaan," sebutnya.

Asep yang juga menjabat sebagai Plt Kasi Sarana SMP ini menilai, faktor penyebab kerusakaan kelas bisa diakibatkan berbagai hal. Misalnya karena usia bangunan yang sudah tua, kontruksi bangunan tidak kokoh, karena bencana alam, dan lain-lain.

Karena itu, kebutuhan perbaikan ruang kelas rusak sebenarnya cukup tinggi, namun karena keterbatasan anggaran maka pihaknya melakukan skala prioritas dalam penanganannya.

"Perbaikan di SD kebanyakan adalah rehab kelas dan RKB. Untuk tahun 2020 kami belum bisa pastikan berapa paket sekolah yang tercover DAK mengingat sementara angka yang muncul nilai bantuannya menurun dari Rp61 miliar menjadi hanya Rp15 miliar untuk SD dan SMP," ujarnya.
(awd)
Copyright © 2024 SINDOnews.com
All Rights Reserved
artikel/ rendering in 1.5668 seconds (0.1#10.140)