Dinsosnaker Kota Batu Belum Validasi Data Kemiskinan

BATU - Dinas Sosial dan Tenaga Kerja (Dinsosnaker) Kota Batu sampai saat ini belum melaksanakan validasi data kemiskinan. Padahal, mulai awal tahun depan pemegang kartu Jaminan Kesehatan Daerah (Jamkesda) dan pemegang Surat Pernyataan Miskin (SPM) segera dialihkan menjadi peserta Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) yang dikelola Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS).

Kepala Dinsosnaker Kota Batu Eko Suhartono menjelaskan, data kemiskinan yang ada saat ini hasil pendataan Badan Pusat Statistik (BPS) tahun 2011. Jumlahnya mencapai 2.339 jiwa. Data ini masih bisa berkembang atau bisa turun.

Karena, hingga kini belum dilaksanakan pendataan lagi. "Awal tahun depan baru kita laksanakan pendataan ulang bersama Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang lain. Soal gakin mana saja yang akan dimasukkan ke dalam anggota JKN, yang mengetahui Dinas Kesehatan (Dinkes) Kota Batu," urai Eko, Jumat (26/12/2014).

Menurut Eko, validasi data kemiskinan dianggap penting. Karena, setiap penyaluran bantuan selalu berbasis data, yaitu berisi nama dan alamat tempat tinggal yang lengkap.

"Kalau soal JKN itu tugasnya Dinkes. Tugas kami menangani masalah pencari kerja dan membantu menciptakan peluang usaha baru bagi penduduk Kota Batu yang masih produktif," ucapnya.

Kepala Kantor Cabang BPJS Kota Batu Frisca Prasetya menyatakan, sampai saat ini pihaknya belum menerima data kemiskinan yang ingin diikutkan dalam program JKN.

Katanya, sebelum datanya dimasukkan ke dalam program JKN, Wali Kota Batu Eddy Rumpoko harus mengeluarkan Peraturan Wali Kota (Perwakot) tentang jumlah data kemiskinan di kota ini.

"Informasinya Pemkot Batu menyiapkan dana Rp3 miliar untuk membiayai program jaminan kesehatan. Tapi sampai saat ini kami belum menerima datanya. Kalau tidak ada data yang valid dan paten, akan menyulitkan BPJS dan pemerintah."

Kepala Dinas Kesehatan (Dinkes) Kota Batu Endang Triningsih menyatakan, dalam APBD Kota Batu tahun 2015 telah disiapkan dana Rp1,42 miliar untuk membiayai JKN bagi 1.032 gakin. Ditambah dana Rp2,15 miliar untuk membiayai data jaminan kesehatan bagi masyarakat yang tidak memegang kartu Jamkesmas dan Jamkesda.

"Peserta Jamkesmas dan Jamkesda secara otomatis menjadi peserta JKN yang dikelola BPJS. Masyarakat yang memegang kartu SPM akan disediakan juga anggarannya. Tapi masih menunggu pendataan lagi."