12 Tahun Banyuasin Sukses Jawab Tantangan Pemekaran

PANGKALAN BALAI - Gubernur Sumsel H Alex Noerdin menyampaikan rasa bangganya kepada Pemkab Banyuasin atas prestasi yang telah diraih meskipun baru berusia seumur jagung.

Menurut Alex, kabupaten yang baru seumur jagung ini tapi sudah membuahkan hasil dan prestasi yang luar biasa. Banyak penghargaan yang diterima Banyuasin baik dari Pemerintah Provinsi Sumsel maupun Pemerintah Pusat.

"Namun ada satu penghargaan yang patut diapresiasi luar biasa yaitu kabupaten ini yang baru berusia 12 tahun sudah meraih penghargaan dari BPK RI sebagai Kabupaten dengan predikat Wajar Tanpa Pengecualian (WTP)," kata Alex pada peringatan hari jadi ke -12 Kabupaten Banyuasin di Gedung Paripurna DPRD Kabu Banyuasin, Rabu, (2/7/2014).

Alex menambahkan, bahwa Bumi Sedulang Setudung ini akan memainkan peranan penting dalam pembangunan di Sumatera Selatan terutama dalam pembangunan Kawasan Ekonomi Khusus Tanjung Api-Api (KEK TAA) karena TAA berada di Kabupaten Banyuasin.

Selain itu, KEK TAA, juga telah ditandatangani oleh Presiden Susilo Bambang Yudhoyono Rabu siang (2/7/2014).

Oleh karena itu Kabupaten Banyuasin akan memainkan peranan yang sangat penting dan juga akan mengambil hasil yang paling besar dalam pembangunan KEK TAA.

Puncak peringatan HUT Bumi Sedulang Setudung ini sangat istimewa, karena dihadiri Kapolda Sumsel Irjen Pol Saud Usman Nasution, Pangdam II/Sriwijaya Mayjen TNI Bambang Budi Waluyo.

Bupati Banyuasin Yan Anton Ferdian mengatakan, jika diusia ke 12 tahun ini, Banyuasin mampu menjawab tantangan pemekaran yang dulunya diperjuangkan untuk memisahkan diri dari Kabupaten Musi Banyuasin.

“Selama 12 tahun ini, pemerintah daerah, dan DPRD Banyuasin telah merumuskan kebijakan strategis dan merumuskan langkah-langkah pelaksanaan apa yang menjadi prioritas, dan permasalahan yang mendasar di tengah-tengah masyarakat. Salah satunya, adalah diwujudkannya program Rp500 juta perdesa perkelurahan pertahun,” kata Yan Anton.

Program tersebut, memberikan kesempatan yang seluasnya kepada masyarakat untuk swakelola bersama pemerintah desa, untuk mewujudkan pembangunan infrastruktur dengan dana Rp300 juta dari Rp500 juta tersebut.