Dewan Minta Pembebasan Lahan Tak Lagi Molor

SEMARANG - Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Jawa Tengah meminta keseriusan pemerintah khususnya Kabupaten Semarang, Kota Salatiga dan Kabupaten Boyolali untuk segera melakukan pembebasan lahan proyek Tol Semarang – Solo ruas Bawen – Solo.

Target 2014 pembebasan lahan ini selesai dianggap molor, karena seharusnya pada 2013 pembebasan lahan sudah mulai dilakukan. Saat ini pembebasan lahan di Kabupaten Semarang masih nol persen, Kota Salatiga 71,00 % dan Kabupaten Boyolali 6,78%.

Pelaksana Tugas (Plt) Ketua DPRD Provinsi Jawa Tengah, Rukma Setyabudi, mengatakan sesuai komitmen awal bersama Gubernur Ganjar Pranowo, secepat mungkin proyek ini diharapkan bisa selesai.

“Memang pembebasan lahan itu diserahkan ke pemkab/pemkot masing –masing. Tapi ada perjanjian kita membantu berapa, kabupaten/kota berapa dan juga dari pusat. Uangnya sudah ada, sehingga tidak ada alasan untuk menunda – nunda,” ungkapnya saat ditemui di komplek DPRD Provinsi Jawa Tengah, Jalan Pahlawan, Kota Semarang, Rabu (21/5/2014).

Rukma meminta pemkab/pemkot jangan segan melakukan pembebasan lahan ataupun bermain – main dalam proyek itu. “Sudah ada payung hukum yang mengatur. Harapannya ini segera terealisir, mengingat itu untuk kepentingan bersama dan membantu pertumbuhan ekonomi di Jawa Tengah,” lanjutnya.

Terkait kontur wilayah di Bawen – Solo, Rukma menyebut lokasi itu aman. Tidak ada tanah bergerak seperti pada ruas Semarang – Bawen .”Memang banyak lembah dan bukit, jadi nanti akan ada beberapa jembatan,” bebernya.

Ruas tol Bawen – Solo sepanjang 49,81km itu dibagi menjadi sembilan paket pengerjaan, dan tiga seksi. Tiap paket, dokumen dan tendernya sudah siap. Total lahan yang diperlukan 350 hektare, ada di 47 desa dan 34 kecamatan. Tol Bawen – Salatiga panjangnya 17,57km, Salatiga – Boyolali 24,5km dan Boyolali – Kartasura 7,74km.

Ruas tol sebelumnya, yakni Semarang – Bawen sepanjang 11,9km sudah selesai dibangun dan dibuka.

Terpisah, Direktur Utama PT. Trans Marga Jawa Tengah, Djajat Sudrajat mengatakan tender pembangunan fisik proyek itu akan dilaksanakan jika pembebasan lahan sudah lebih dari 75%. Perkiraan biaya untuk pembebasan lahan itu Rp500miliar.